Pemda Diminta Jangan Asal Input Data Covid-19

- Editor

Minggu, 5 September 2021 - 15:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.  (ist)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (ist)

JAKARTA, Mediakarya – Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk terus memperbaiki dan memperbaharui input data Covid-19. Sebab, didapati temuan adanya lonjakan kasus penularan Covid-19 di sejumlah daerah akibat terinputnya data-data lama.

“Mohon betul-betul dipelototi data, karena data yang kita temukan di beberapa daerah, data kasus positif atau data yang konfirmasi ternyata banyak yang di-upload (diunggah) data-data yang sudah lama,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sabtu (04/09/2021).

Lebih lanjut Tito mengungkapkan adanya temuan di salah satu daerah yang memiliki angka kematian atau fatality rate yang melonjak tajam. Namun setelah ditelusuri angka tersebut merupakan akumulasi angka kematian dari minggu-minggu sebelumnya.

“Setelah kita lihat, pelototin, ternyata angka kematiannya akumulasi dari beberapa minggu sebelumnya, bukan yang riil minggu itu,” ungkapnya.

Baca Juga:  Teguh Gantikan Heru, Menteri Tito Ungkap Alasannya

Oleh karena itu, Mendagri meminta setiap pemda untuk melakukan rapat koordinasi mengenai sistem penginputan data Covid-19. Input data ini akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pengendalian pandemi ke depannya. Salah satunya dalam menentukan penerapan level kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan zona wilayahnya.

“Kalau dimasukkan data yang lama, nanti pengambilan kebijakannya salah, jumlah kasus aktif dimasukin yang 3-4 minggu lalu itu membuat kasus aktif banyak, sehingga akhirnya mau ditarik ke isoter (isolasi terpusat) semua, padahal mungkin jumlahnya tidak segitu,” tandas Mendagri. (dji)

 

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Foto Gibran di Seluruh Kantor Pemerintahan DKI Mulai Hari Ini Dicopot, Mas Pram: Sudah Konsultasi dengan Pemerintah Pusat
Silvester Matutina Bebas Berkeliaran, Kejagung Dituding Masih di Bawah Bayang-bayang Geng Solo
Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat: Jangan Punya Celah Hukum yang Berpotensi Kembali Didugat
Cawapres Harus Sesuai Keinginan Prabowo, KMP Serahkan ke Gerindra Agar Presiden Nyaman 
Milad Pertama, IMII Luncurkan Buku Profil dan Potong Tumpeng: Satu Tahun Hadir di Lima Wilayah, 2-3 Kegiatan Setiap Bulan
Zulkifli Hasan: PAN Tidak Ajukan Kader, Sepakat Dukung Calon Wapres dari Gerindra
Pengamat Politik Ini Sebut Doli Kurnia Pewaris Akbar Tandjung, Pendobrak Tradisi ABS di Golkar
Haidar Alwi Ungkap Tiga Alasan Prabowo Pertimbangkan Dasco Gantikan Gibran

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:45 WIB

Foto Gibran di Seluruh Kantor Pemerintahan DKI Mulai Hari Ini Dicopot, Mas Pram: Sudah Konsultasi dengan Pemerintah Pusat

Senin, 16 November 2026 - 14:01 WIB

Silvester Matutina Bebas Berkeliaran, Kejagung Dituding Masih di Bawah Bayang-bayang Geng Solo

Senin, 16 November 2026 - 11:20 WIB

Cawapres Harus Sesuai Keinginan Prabowo, KMP Serahkan ke Gerindra Agar Presiden Nyaman 

Senin, 16 November 2026 - 05:01 WIB

Milad Pertama, IMII Luncurkan Buku Profil dan Potong Tumpeng: Satu Tahun Hadir di Lima Wilayah, 2-3 Kegiatan Setiap Bulan

Minggu, 15 November 2026 - 19:17 WIB

Zulkifli Hasan: PAN Tidak Ajukan Kader, Sepakat Dukung Calon Wapres dari Gerindra

Berita Terbaru

CEO Nusantara Centre, Prof. Yudhie Haryono (Foto: Ist)

Opini

Dekonstruksi Ekonomi Indonesia

Senin, 16 Nov 2026 - 14:21 WIB