MATARAM, Mediakarya – Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menggandeng Bank Indonesia untuk memperkuat sektor pembiayaan untuk mendukung ekonomi masyarakat, terutama fokus pada UMKM tenun, pengembangan pusat kuliner halal, dan pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah setempat.
Penjabat Wali Kota Bima, Mohammad Rum mengatakan Bank Indonesia (BI) telah mempresentasikan agenda pemetaan klaster UMKM di wilayah Bima-Dompu yang bertujuan meningkatkan pembiayaan dan pembinaan manajemen finansial guna mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang potensial.
“Ini sebagai langkah yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bima, terutama dalam mendukung UMKM dan membuka ruang usaha baru bagi masyarakat khususnya generasi muda dalam menopang pertumbuhan ekonomi Kota Bima,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Mataram, Minggu.
Ia mengakui kerja sama BI dan Pemerintah Kota Bima ini merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk menggenjot perkembangan ekonomi lokal, dengan fokus pada UMKM, kuliner halal, dan ekonomi kreatif sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Untuk itu, Rum berharap keberadaan agenda klaster ekonomi BI di Kota Bima dapat memberikan manfaat signifikan dalam rangka pembiayaan, pemetaan dan analisis ekonomi lokal. Termasuk dukungan pendidikan dan pelatihan, regulasi dan kebijakan moneter yang efisien, serta kerjasama dan konsultasi untuk meningkatkan pergerakan ekonomi Kota Bima.
“Kehadiran BI merupakan salah satu “multiplier effect” dari kesuksesan Festival Rimpu Mantika yang berhasil kita gelar beberapa waktu lalu,” ujar Rum.
“Di mana potensi lokal Kota Bima semakin dikenal dan dilirik sebagai daerah potensial untuk menumbuhkan iklim investasi guna menopang ketahanan ekonomi regional dan nasional,” sambungnya, dilansir dari antara.
Menurut dia, BI berkomitmen untuk fokus mendukung agenda ekonomi lokal sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional dengan mengarahkan kebijakan fiskal BI dalam menumbuhkembangkan iklim investasi ke daerah.
“BI mendukung investasi daerah untuk memperluas ruang fiskal daerah baik pemberian akses pembiayaan, memberikan konsultasi dan dorongan untuk proyek investasi, termasuk melakukan pemetaan potensi ekonomi, mendukung kebijakan fiskal, dan menyediakan informasi tentang peluang investasi di tingkat daerah,” katanya. (sm)
