Pengamat Politik, Agus Wahid: Presidential Treshold Dihapuskan Saja

- Editor

Rabu, 3 November 2021 - 14:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Komunikasi Publik, Agus Wahid (kanan), saat menjadi pembicara di Podcast Bisik MaMu di LAVE Mall Bekasi

Pengamat Komunikasi Publik, Agus Wahid (kanan), saat menjadi pembicara di Podcast Bisik MaMu di LAVE Mall Bekasi

KOTA BEKASI, Mediakarya – Pengamat Komunikasi Publik, Agus Wahid, meminta agar presidential treshold atau ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20-25 persen dihapuskan, agar memunculkan kandidat calon Presiden yang berkualitas.

“Usul saya, hal tersebut dihapuskan saja,” terang Agus, Selasa (2/11/2021).

Menurut dia, presidential treshold yang ada saat ini seperti memasung demokrasi, karena setiap warga negara yang kompeten berhak mengajukan dirinya atau pun mencalonkan dirinya.

“Setiap warga negara berhak mencalonkan dirinya,” katanya.

Karena saat ini calon Presiden biasanya diusung oleh partai besar atau gabungan partai besar, dan karena itu presidensial treshold dihilangkan saja menjadi nol persen.

Baca Juga:  Terima Pemred Award 2026, Nasir Djamil: Pers Harus Kembali ke Rakyat dan Jaga Independensi

“Kalau bisa dihilangkan menjadi 0 persen,” usulnya.

Sementara itu, seperti dikutip dari antaranews.com, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengusulkan, agar presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dapat turun menjadi 10-15 persen dari 20-25 persen untuk meningkatkan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Hal ini dilakukan agar memunculkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden lebih banyak dalam keikutsertaan atau partipasinya dalam pemilu. (apl)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Melalui Kemensos, OT Peduli Serahkan Bantuan Kepada Korban Gempa NTT
Haidar Alwi Sebut Kapolri Bawa Penegakan Hukum Karhutla Naik Kelas
Indonesia Perlu Perkuat Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan, Teknologi Satelit dan Analitik Data Jadi Kunci
IPPS: Jangan Harap Kondisi Ekonomi dan Hukum Membaik Jika Menteri Warisan Joko Masih Bercokol di KMP
Kasus OTT Rektor Unsoed: Pemerintah Diminta Segera Lakukan Transformasi dan Audit Investigasi Jalur Mandiri PMB-PTN
BPKN RI Siap Dampingi Konsumen Terdampak Karhutla, Termasuk Penumpang Penerbangan yang Dirugikan 
Kiprah Jenderal Listyo Sigit tak Diragukan, GNK Ajak Masyarakat Objektif dalam Menilai Kinerja Kapolri
Karhutla Kian Meluas, Legislator Ini Sebut Kalimantan Seperti setengah ‘Neraka’

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 12:05 WIB

Melalui Kemensos, OT Peduli Serahkan Bantuan Kepada Korban Gempa NTT

Selasa, 25 Agustus 2026 - 08:51 WIB

Haidar Alwi Sebut Kapolri Bawa Penegakan Hukum Karhutla Naik Kelas

Minggu, 23 Agustus 2026 - 17:08 WIB

IPPS: Jangan Harap Kondisi Ekonomi dan Hukum Membaik Jika Menteri Warisan Joko Masih Bercokol di KMP

Minggu, 23 Agustus 2026 - 07:24 WIB

Kasus OTT Rektor Unsoed: Pemerintah Diminta Segera Lakukan Transformasi dan Audit Investigasi Jalur Mandiri PMB-PTN

Minggu, 23 Agustus 2026 - 04:31 WIB

BPKN RI Siap Dampingi Konsumen Terdampak Karhutla, Termasuk Penumpang Penerbangan yang Dirugikan 

Berita Terbaru

Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik, Dr. Adi Suparto

Opini

Karpet Merah Bukan untuk Anak Petani

Selasa, 25 Agu 2026 - 12:53 WIB

Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar (kiri) bersama dengan Direktur OT Group, Dr. Yosua Jap, (kanan)

Ekonomi & Bisnis

Melalui Kemensos, OT Peduli Serahkan Bantuan Kepada Korban Gempa NTT

Selasa, 25 Agu 2026 - 12:05 WIB

Prof. Dr. Yudhie Haryono

Headline

Ketika Republik Makin Lupa Warisan Konstitusi

Selasa, 25 Agu 2026 - 08:28 WIB