JAKARTA, Mediakarya – Pemerintah didesak segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional menyusul kebakaran yang semakin parah. Karhutla di Kalimantan sudah hampir melumpuhkan aktivitas warga dan mengganggu kesehatan serta perekonomian masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengungkapkan, akibat kebakaran hutan yang kian meluas, Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’. Karena kondisinya semakin parah.
“Untuk itu Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel Johan dalam keterangan persnya, Jumat (21/8/2026).
Daniel pun meminta Pemerintah tidak berhenti menyajikan jumlah hotspot sebagai data pemantauan. “Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” tegasnya.
Berbagai video Karhutla di Kalimantan memperlihatkan dahsyatnya api melalap lahan dan hutan. Di media sosial pun banyak informasi dari masyarakat yang memperlihatkan kabut asap menyebabkan anak-anak kesulitan berangkat sekolah. Ada juga yang menginformasikan truk pembawa motor-motor mengalami kecelakaan hingga terguling karena jarak pandang yang sempit.
“Tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk,” jelas Daniel.
Karhutla di Kalimantan pun menimbulkan dampak lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap pekat, rusaknya ekosistem serta habitat satwa, hingga polusi lintas batas negara tetangga.
Bahkan ratusan sekolah di Malaysia ditutup sementara dampak kabut asap Karhutla di Kalimantan. Malaysia menyatakan siap membantu penanganan Karhutla di Indonesia agar dampaknya dapat segera tertangani.
Selain itu, Singapura telah mewanti-wanti warganya terhadap potensi ancaman kabut asap akibat perluasan Karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Terkait hal ini, Daniel mendorong Pemerintah segera mempercepat penanganan Karhutla. “Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara,” ucapnya.
“Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,” lanjut Daniel.
Anggota DPR asal Kalimantan Barat ini pun menyoroti kurangnya persiapan Pemerintah mengantisipasi Karhutla yang merupakan bencana langganan di Indonesia. Daniel mengingatkan, dampak Karhutla dirasakan bukan hanya di dalam negeri, tapi juga mengganggu negara tetangga.
“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” tukasnya.
Lebih lanjut, Daniel menyinggung aksi mandiri masyarakat yang memandamkan titik-titik api Karhutla. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan aksi seorang remaja berusia 15 tahun bernama Rudiansyah yang setiap pulang sekolah membantu ayahnya memadamkan Karhutla di Palangkaraya. Saat beraksi, ia mengenakan kostum superman.
“Banyak masyarakat yang geregetan sehingga bergerak sendiri memadamkan Karhutla. Di Kalbar, bahkan ibu-ibu yang turun. Seperti di Sambas namanya Srikandi, di Ketapang ada kelompok ibu-ibu bernama The Power of Mama. Saya kagum sekali, mereka sangat hebat dan berani,” ungkap Daniel.
Terhadap aksi mandiri warga ini, Daniel mendorong masyarakat yang ikut membantu proses pemadaman Karhutla untuk melengkapi diri dengan alat pemadam api dan perlindungan keamanan yang memadai.
“Tetap prioritaskan keselamatan diri. Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas. Dan penting juga standar keamanan diperhatikan kepada para petugas lapangan yang terus berjibaku memadamkan Karhutla,” pesannya.
Sementara itu mengenai penyebab Karhutla, Daniel menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Baik bagi mereka yang sengaja melakukan pembakaran, maupun yang lalai hingga menyebabkan Karhutla.
Beberapa informasi memperlihatkan adanya upaya warga berusaha menghentikan aksi pembakaran secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu. “Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan,” ujar Daniel.
Di sisi lain, Daniel mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencairkan anggaran operasional untuk penanggulangan Karhutla yang memang sudah dialokasikan dari anggaran Negara. “Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.
“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” tutupnya. (Ugy)
