Polres Bantul Sita Ribuan Knalpot Tidak Standar Selama 2023

- Editor

Rabu, 22 November 2023 - 19:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANTUL, Mediakarya – Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyita ribuan knalpot kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar pabrik atau ‘brong’ di wilayah hukum kabupaten ini selama giat operasi ketertiban kendaraan bermotor pada 2023 hingga minggu ketiga November.

“Selama kurun waktu Januari hingga November 2023 saat ini, kita gencar melakukan operasi knalpot tidak sesuai standar, dan menyita sebanyak 2.166 knalpot ‘brong’,” kata Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana di Bantul, Rabu.

Menurut dia, operasi dan penindakan knalpot tidak standar itu karena adanya aduan dari masyarakat yang merasa resah. Dan dari sebagian besar pelanggar yang dilakukan penindakan petugas polisi tersebut sudah mengganti knalpotnya dengan knalpot standar.

Jeffry mengatakan, knalpot brong atau yang menimbulkan suara bising hingga memekakkan telinga tersebut bisa memicu berbagai dampak negatif, diantaranya penggunanya bisa terpacu untuk meningkatkan kecepatan kendaraan.

“Orang yang mengendarai kendaraan bermotor dengan knalpot brong ini cenderung untuk menambah kecepatannya sehingga bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas,” katanya.

Selain itu, kata dia, penggunaan knalpot brong merupakan bagian dari penyakit masyarakat yang dalam pelaksanaannya mengganggu ketertiban dan ketentraman warga Bantul, karena selain menyebabkan polusi udara, polusi suara, juga dapat meningkatkan emisi gas buang.

Baca Juga:  Kemenkes Sebut 87 Persen Kasus COVID-19 di Indonesia Adalah BA.5

“Penggunaan knalpot brong juga bisa menyebabkan gangguan keamanan lainnya seperti tawuran, balapan liar yang berpotensi kecelakaan, serta mengganggu ketertiban umum, kenyamanan dan ketenteraman warga, terlebih jika melintas di area perumahan atau rumah ibadah,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penindakan terhadap pelanggaran knalpot brong, juga akan dilaksanakan dalam rangka menjaga ketertiban serta menjaga kondusivitas menjelang tahapan kampanye Pemilu serentak 2024.

“Mendekati masa kampanye Pemilu, diimbau para peserta kampanye, terutama bagi peserta yang menggunakan sepeda motor untuk tetap berhati-hati dan mentaati peraturan lalu lintas, untuk memperkecil kemungkinan kecelakaan lalu lintas,” katanya, dilansir dari antara.

Ke depan, Polres Bantul berkomitmen melaksanakan penindakan pelanggaran knalpot brong. Apalagi larangan penggunaan knalpot brong tertuang pada UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan dapat dipidana kurungan paling lama satu bulan, atau denda paling banyak Rp250 ribu.

“Ada aturan yang melarang penggunaan knalpot bising atau brong, tentunya Polres berkomitmen melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut demi terciptanya kamseltibcarlantas (keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas) yang kondusif di wilayah Bantul,” katanya. (sm)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Persoalan Tanah Sejak 2017, G Nyoman Tio Rae Tempuh Jalur Hukum ke Mabes Polri
Dinilai Politisi Prematur, Surat Diskresi Ranny Fahd Arafiq Maju Ketua Golkar Kota Bekasi Dipertanyakan
Kejagung Didesak Segera Periksa Wali Kota Tri Adhianto dalam Kasus PT Migas Rp 2 Triliun
Kantor Hukum Ksatria Dampingi Korban Dugaan Pencabulan, Stifan Heriyanto dan Gopur Bule Siap Kawal Proses Hukum
Pasca Suami Dicokok KPK, Posisi Ranny Fahd Arafiq di Panggung Politik Melemah
Ribuan Buruh Dari Bekasi Dan Karawang Bergerak Ke Jakarta Dapat Pengawalan Petugas
Kapolres Nias Selatan Terima Audensi Dari Perwakilan GMNI
Prabowo Tancap Gas Percepat Pendidikan Gratis Dari Sekolah Dasar Sampai Perguruan Tinggi

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 00:10 WIB

Persoalan Tanah Sejak 2017, G Nyoman Tio Rae Tempuh Jalur Hukum ke Mabes Polri

Kamis, 24 September 2026 - 16:53 WIB

Dinilai Politisi Prematur, Surat Diskresi Ranny Fahd Arafiq Maju Ketua Golkar Kota Bekasi Dipertanyakan

Kamis, 24 September 2026 - 15:50 WIB

Kejagung Didesak Segera Periksa Wali Kota Tri Adhianto dalam Kasus PT Migas Rp 2 Triliun

Kamis, 24 September 2026 - 15:45 WIB

Kantor Hukum Ksatria Dampingi Korban Dugaan Pencabulan, Stifan Heriyanto dan Gopur Bule Siap Kawal Proses Hukum

Kamis, 24 September 2026 - 15:31 WIB

Pasca Suami Dicokok KPK, Posisi Ranny Fahd Arafiq di Panggung Politik Melemah

Berita Terbaru