Ekonom Indef: Koperasi Merah Putih Tak Hanya Penting untuk Desa, Tetapi Juga Kota

- Editor

Selasa, 10 Juni 2025 - 14:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rektor Universitas Paramadina dan Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Prof Dr Didik J Rachbini. (Ist)

Rektor Universitas Paramadina dan Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Prof Dr Didik J Rachbini. (Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Guru Besar dan Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini, menilai pembentukan Koperasi Merah Putih tidak hanya penting untuk masyarakat pedesaan, tetapi juga krusial untuk memperkuat sektor ekonomi masyarakat perkotaan.

Didik menyebut ada beberapa alasan bahwa Koperasi Merah Putih itu juga sangat krusial untuk memperkuat sektor ekonomi masyarakat perkotaan.

Pertama, dia mengatakan penduduk Indonesia yang sudah tinggal di kota mencapai 59 persen. Ini berarti bahwa 167 juta penduduk Indonesia tinggal di kota. Kemiskinan juga sangat besar, sehingga program pengentasan kemiskinan juga harus dijalankan di kota-kota.

“Kecenderungan peningkatan penduduk perkotaan akan semakin besar dengan peningkatan pertumbuhan urbanisasi yang cukup pesat. Bahkan pada tahun 2045, perkiraan penduduk wilayah perkotaan dapat mencapai 70 persen,” kata Didik kepada mediakarya.id, Selasa (10/6/2025).

Kedua, teknologi, sistem keuangan, inovasi, dan kewirausahaan di kota lebih siap. Contoh bisnis digital yang hebat dan sukses besar adalah Gojek. Tetapi di balik kehebatan dan keunggulan Gojek, model bisnis seperti ini hanya menguntungkan perusahaan dan meninggalkan nasib serta masa depan stakeholders utamanya, yaitu pengemudi.

“Dengan model bisnis seperti ini, mereka akan selamanya miskin dan tidak akan pernah bergerak naik kelas secara vertikal ke atas,” paparnya.

Ketiga, dalam ideologi pemerintahan sekarang yang menjalankan sistem sosialisme pasar, Gojek akan lebih baik dibangun dan ditransformasikan menjadi koperasi. Para driver tersebut nantinya menjadi pemilik entitas bisnisnya, yakni koperasi. Platform dan aplikasinya dijalankan oleh pengurus koperasi.

Keempat, pemerintah melalui Danantara dapat juga membuat platform transportasi digital dengan model bisnis koperasi, yang nantinya akan dimiliki oleh ratusan ribu atau jutaan pengemudi motor dan mobil.

Baca Juga:  Analis INDEF Nilai Pertumbuhan Ekonomi Dicapai Jika Kebijakan Fiscal dan Moneter Berjalan Seimbang

“Ini lebih sesuai dengan ideologi pemerintah pada saat ini.
Contoh yang ada adalah Co-op Ride, platform ride-sharing berbasis koperasi. Koperasi transportasi digital ini berada di New York City, yang dimiliki dan dikelola oleh para pengemudi, bukan perusahaan besar teknologi digital seperti Uber dan Lyft,” jelas Didik.

Kelima, dibandingkan dengan ide Koperasi Merah Putih, gagasan transformasi digital seperti ini jauh lebih layak. Koperasi Merah Putih tetap penting untuk memajukan pedesaan. Tetapi koperasi transportasi digital ini akan lebih feasible secara ekonomi dan bisnis karena masyarakat perkotaan juga lebih banyak jumlahnya dibandingkan masyarakat pedesaan sekarang.

Keenam, Didik menyampaikan bahwa warisan Nadiem Makarim adalah warisan yang hebat dan sangat bernilai. Dia menyampaikan kritik bahwa model bisnis yang tidak menyertakan pengemudi sebagai stakeholders utamanya merupakan implementasi model kapitalisme murni. Sementara itu, ideologi pemerintahan Prabowo lebih bersifat sosialisme pasar.

Ketujuh, Presiden Prabowo pasti dipengaruhi oleh pemikiran Prof Sumitro. Ideologi Sumitro sulit dipisahkan dari corak nasionalisme, yang memandang Ekonomi Pancasila sesuai pembukaan UUD 1945 merupakan realisasi nilai-nilai Pancasila yang normatif. Di era awal kemerdekaan, paham nasionalisme konstitusional (berbasis UUD 1945) dan sosialisme demokratik berpengaruh besar. Artinya, Sumitro berkeyakinan perubahan struktural ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak, dengan campur tangan negara yang kuat.

“Inilah yang dipraktikkan oleh Presiden Prabowo dalam kebijakan-kebijakan ekonominya pada saat ini. Ini sejalan dengan pemikirannya di dalam bukunya ‘Paradoks Indonesia’, yakni perlunya negara menjalankan kebijakan ekonomi berdasarkan konstitusi (Ekonomi Konstitusi),” tutup Didik.  (Red)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Pajak E-Commerce Berlaku, BPKN: Jangan Bikin Konsumen Kaget Saat Checkout Harbolnas 10.10
Soal Isu Wapres Diganti Puan Maharani, IPPS: Prabowo Sedang Kelola Krisis Ijazah
Jalin MoU Dengan BRIN, Mensos Inginkan Ada Inovasi Bagi Sekolah Rakyat
KADIN Kota Bekasi Jajaki Kerja Sama Konkret dengan Produsen Motor Listrik Saige di Karawang
FAST Indonesia Siap Bersinergi dengan BRAN Perbaiki Tata Kelola Pertanahan Nasional
Raih Predikat ‘Sangat Baik’, GCG PAM JAYA Meningkat Signifikan
Green Energy Partnership Forum 2026, PLN EMI Perkuat Kolaborasi Dorong Pemanfaatan Energi Hijau
Polemik Proyek Jalan Poros Brebes Menguat, Daksinapati UI: Lelang APBD Harus Transparan

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 09:39 WIB

Pajak E-Commerce Berlaku, BPKN: Jangan Bikin Konsumen Kaget Saat Checkout Harbolnas 10.10

Jumat, 9 Oktober 2026 - 08:37 WIB

Soal Isu Wapres Diganti Puan Maharani, IPPS: Prabowo Sedang Kelola Krisis Ijazah

Kamis, 8 Oktober 2026 - 21:30 WIB

Jalin MoU Dengan BRIN, Mensos Inginkan Ada Inovasi Bagi Sekolah Rakyat

Kamis, 8 Oktober 2026 - 17:55 WIB

KADIN Kota Bekasi Jajaki Kerja Sama Konkret dengan Produsen Motor Listrik Saige di Karawang

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:07 WIB

FAST Indonesia Siap Bersinergi dengan BRAN Perbaiki Tata Kelola Pertanahan Nasional

Berita Terbaru

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera

Nasional

Wacana Pansus Hak Angket Ijazah Gibran Bergulir di Senayan

Jumat, 9 Okt 2026 - 23:42 WIB

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia

Nasional

Golkar Dukung Prabowo 2029 Cawapresnya Belakangan

Jumat, 9 Okt 2026 - 23:37 WIB