JAKARTA, Mediakarya – Jika melihat struktur Anggaran RAPBN 2025, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dianggarkan Rp 16 triliun per tahun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sejumlah kalangan memprediksi bahwa program ambisi Jokowi itu bakal mangkrak.
Salah satunya diungkapkan pengamat kebijakan publik dan pembina LPKAN Wibisono. Dia menilai rencana tersebut berpotensi stagnan atau mangkrak sebelum pembangunan IKN rampung total.
“Sesuai prediksi tiga tahun lalu saya menilai bahwa IKN tidak akan mudah dilaksanakan tuntas dengan baik, kalo hanya mengandalkan sumber dana dr APBN saja, sedangkan investor swasta masih enggan investasi disana, apalagi kalo mengandalkan keberlanjutan presiden terpilih Prabowo, tidak yakin akan memprioritaskan pembangunan IKN sampai tuntas,” ujar Wibi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/9/2024).
Menurut dia, program utama presiden terpilih, Prabowo dengan memberikan makan bergizi gratis tidak akan cukup harus berbagi konsentrasi ke pembangunan IKN, apalagi Prabowo sendiri berjanji akan mengalokasikan anggaran pertahanan yang dalam skala jumbo untuk strategi pertahanan kedepan.
Lanjutnya, belum lagi aspek lain yakni pembiayaan infrastruktur pendukung, pemukiman dan aspek lingkungan serta mobilisasi ASN atau SDM untuk pindah ke IKN.
Wibi menilai dengan terburu burunya Presiden Joko Widodo yang mencabut status Ibu Kota Negara dari Jakarta juga blunder bagi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Sehingga status ibukota negara sekarang tidak jelas.
“Dengan belum ditandatangani Kepres pemindahan ibukota, saya tidak ingin IKN mangkrak, tapi harus dibuat program jangka panjang untuk mewujudkannya, sehingga tidak menganggu fiskal dalam APBN,” pungkas Wibi. **
