- Perum. Mayang Pratama (-+ 5 cm)
7. Bekasi Barat
- Perumnas Rw.006 (70 – 80 cm)
Sedangkan untuk wilayah lain saat ini masih dalam pendataan oleh BPBD Kota Bekasi. BPBD Kota Bekasi juga telah mengerahkan tim Reaksi Cepat ke berbagai lokasi banjir serta melakukan assessment, pemantauan dan pengendalian genangan.
Wali Kota Bekasi Gagal Kelola Tata Ruang
Menanggapi kian meluasnya banjir di Kota Bekasi, analis kebijakan publik, Agus Wahid menilai Wali Kota Bekasi Tri Adhianto gagal memanajemen banjir. Hal itu dipicu akibat kelemahan tata ruang, minimnya pemeliharaan infrastruktur, serta izin pembangunan di daerah resapan air.
“Kegagalan ini, yang juga diperparah oleh deforestasi, menyebabkan kerugian ekonomi dan infrastruktur yang signifikan, bahkan memicu saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Agus Wahid kepada Mediakarya, Jumat (23/1/2026)
Menurut Agus, pembangunan sejumlah polder yang tersebar di Kecamatan di Kota Bekasi dinilai belum mampu mengatasi persoalan banjir musiman.
Selain itu, kata Agus, selama ini Pemkot Bekasi hanya fokus pada penanganan pasca-bencana daripada mitigasi, atau menyalahkan faktor alam dan masyarakat.
“Penanganan banjir itu diperlukan komitmen serius dalam perencanaan wilayah dan penegakan hukum lingkungan untuk mengatasi masalah,” kata Agus.
Padahal, kata Agus Pemkot Bekasi kerap dikritik karena memberikan izin pembangunan di kawasan resapan air atau dataran banjir, yang mempersempit ruang alir air.
“Sementara itu, kurangnya pengerukan sungai, perbaikan tanggul, dan pembersihan saluran drainase secara berkala menjadi penyebab utama banjir lokal,” katanya.
Kondisi ini diperparah adanya ketidakjelasan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir, terutama di wilayah seperti Jabodetabek.
“Terkait dengan persoalan banjir yang menjadi langganan, kami menilai Pemkot Bekasi gagal menindak korporasi yang merusak lingkungan (deforestasi) yang berdampak pada peningkatan debit air saat hujan,” pungjasnya. (Edr)
