JAKARTA,Mediakarya – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bikin gebrakan baru. Usai Lebaran 2025, Pemprov DKI Jakarta memastikan tak akan menggelar operasi yustisi untuk menjaring pendatang baru yang masuk ke Jakarta.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono sepakat dengan kebijakan Pemprov DKI itu.
“Pendekatan yang diambil adalah pendataan dan penertiban Adminduk, bukan operasi yustisi yang berpotensi melanggar HAM,” ujar Mujiyono saat berbincang dengan wartawan, Rabu (26/3/2025).
Menurut Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu, operasi yustisi rawan bersifat represif dan diskriminatif.
Kata loyalis AHY ini penertiban Adminduk membuat setiap pendatang ke Jakarta harus memiliki kelengkapan dokumen.
Dengan begitu, pemerintah memiliki data kependudukan akurat yang bermanfaat bagi perencanaan program pembangunan.
