Tanah Adat di Halmahera Timur Rusak Akibat Pengerukan Tambang Nikel

- Editor

Jumat, 25 Juli 2025 - 19:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALMAHERA, Mediakarya – Kabar mengejutkan datang dari Halmahera Timut, Maluku Utara, di mana tanah adat kembali menjadi korban dari kerakusan industri, masyarakat adat di Halmahera Timur tengah menghadapi ancaman serius terhadap tanah leluhur mereka yang diduga dirusak akibat aktivitas tambang nikel oleh PT Position.

Video yang beredar luas menjadi saksi bisu dari dampak operasi perusahaan tersebut. Sejak memulai aktivitasnya pada tahun 2024, keluhan demi keluhan terus mengalir dari masyarakat. Kerusakan lingkungan, pencemaran air, dan eksploitasi tanah adat menjadi daftar panjang penderitaan yang mereka alami.

Tim pemantau lingkungan menemukan fakta mengejutkan mengenai pembukaan lahan liar tanpa izin pada Februari 2025. Lahan yang seharusnya menjadi warisan turun-temurun kini hancur akibat pengerukan tambang nikel. Hilangnya kesuburan tanah menjadi pukulan telak bagi kehidupan masyarakat yang bergantung pada alam.

Baca Juga:  Pembebasan Lahan di Kedoya Selatan Senilai Rp 270 M Oleh Dinas SDA Diduga Bermasalah, APH Harus Turun Tangan

Ironisnya, upaya protes warga justru berujung pada tindakan represif. Laporan menyebutkan bahwa aparat bersenjata menghadang dan memaksa mundur warga yang berani menyuarakan aspirasi mereka. Kehilangan mata pencaharian dan warisan tanah subur menjadi mimpi buruk yang menghantui generasi mendatang.

Komika sekaligus konten kreator, Gianluigi Christoikov, juga turut menyuarakan keprihatinannya. Ia merasa geram melihat pembungkaman suara masyarakat Halmahera Timur yang hanya ingin mempertahankan lingkungan mereka.

“Mereka hanya bersuara demi tanah adat yang telah dicemari, mengapa mereka harus ditahan?” ungkap Gianluigi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/7/2025).

Melalui gerakan #PTPositionMerusakLingkungan, masyarakat berusaha mengungkap dampak buruk dari kelalaian PT Position. Mereka mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan menghentikan perusakan tanah adat di Halmahera Timur. Harapan mereka kini hanya satu: keadilan dan perlindungan bagi lingkungan hidup, sebelum semuanya terlambat. (adt)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Negara Harus Hadir Lindungi 233 Ribu Anggota KSP Kopdit Swastika Sari NTT
Jangan Umumkan Kebijakan Mentah, Legislator Ini Desak Prabowo Benahi 3 Program Dinilai Bermasalah
Ketua Komisi III: RUU Perampasan Aset Harus Seimbangkan Pemulihan Aset dan Hak Konstitusional Warga
Wacana Pansus Hak Angket Ijazah Gibran Bergulir di Senayan
Golkar Dukung Prabowo 2029 Cawapresnya Belakangan
DPR Minta Akses Pendidikan Merata dan Berkualitas Mendukung Penuh Masyarakat
Koalisi Partai Pendukung Pemerintah Sepakat Dukung Batas Parlemen 5 Persen
Berpeluang Jadi PNS, Status Guru PPPK dari Darah akan Ditarik ke Pusat

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:24 WIB

Negara Harus Hadir Lindungi 233 Ribu Anggota KSP Kopdit Swastika Sari NTT

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:40 WIB

Jangan Umumkan Kebijakan Mentah, Legislator Ini Desak Prabowo Benahi 3 Program Dinilai Bermasalah

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:00 WIB

Ketua Komisi III: RUU Perampasan Aset Harus Seimbangkan Pemulihan Aset dan Hak Konstitusional Warga

Jumat, 9 Oktober 2026 - 23:42 WIB

Wacana Pansus Hak Angket Ijazah Gibran Bergulir di Senayan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 23:37 WIB

Golkar Dukung Prabowo 2029 Cawapresnya Belakangan

Berita Terbaru