TANGERANG SELATAN, Mediakarya — The HUD Institute menekankan urgensi pembenahan menyeluruh sektor perumahan dan permukiman melalui integrasi data, penguatan kelembagaan, penataan kawasan, serta pendekatan keadilan sosial. Langkah ini dianggap krusial untuk mengatasi backlog, urbanisasi, dan ketimpangan akses hunian layak di Indonesia.
“Perumahan dan pengembangan kawasan bukan isu marginal. Di banyak negara maju, ini dikelola sebagai urusan publik yang melembaga, bukan sekadar proyek ekonomi,” ujar Suharso Monoarfa, Ketua Majelis Tinggi The HUD Institute, saat Tasyakuran/HUT ke-15 HUD Institute di Tangerang, Rabu (14/1/2026).
Di Amerika Serikat, misalnya, terdapat Department of Housing and Urban Development (HUD); Singapura memiliki Housing and Development Board (HDB); Jepang dengan Urban Renaissance Agency; dan Korea Selatan melalui Korea Land and Housing Corporation. “Perumahan yang sehat bukan hanya soal bangunan, tetapi bagaimana masyarakat mencapai modernitas secara bermartabat,” tambah Suharso.
Data Jadi Fondasi Kebijakan
Salah satu isu utama adalah lemahnya basis data perumahan nasional. Berbagai lembaga menggunakan metodologi berbeda, sehingga angka backlog tidak seragam dan sulit dijadikan dasar kebijakan jangka panjang.
