JAKARTA, Mediakarya – Hak interpelasi yang diinisiasi PDIP dan PSI tidak mendapatkan dukungan dari 7 Fraksi lainya yang ada di Kebon Sirih.
Meski begitu, PDIP tetap akan bersikap sportif dan profesional dalam menjalankan fungsinya di DPRD DKI. Hal itu dibuktikan, dengan anggota Fraksi PDIP yang tetap menghadiri rapat paripurna reses bersama wakil gubernur Ariza, Senin (4/9).
“Tidak ada dalam pikiran anggota Fraksi PDIP untuk melakukan boikot paripurna. Karena kami menempatkan persoalan interpelasi dan tugas kami di dewan secara profesional,” beber inisiator hak interpelasi, Rasyidi kepada media ini, Selasa (5/9).
Menurutnya, hal yang wajar jika fraksi-fraksi memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi persoalan interpelasi. Tapi, kata dia idealnya pandangan itu disampaikan pada forum yang tepat.
“Kalau memang memiliki pandangan berbeda, seharusnya disampaikan dalam forum yang tepat yang sesuai dengan aturan yang ada. Jadi bukan disampaikan tidak pada tempatnya.DPRD itu semua ada aturannya, makanya ada pelajaran bimbingan teknis. Jadi kalau ada keputusan yang berbeda seharusnya dibicarakan dalam forum yang tertuang dalam tata tertib dewan,” paparnya.
Lebih lanjut, anggota dewan yang terpilih dari dapil Jaktim itu pun menyayangkan jika sikap profesional yang ditunjukan PDIP. Justru berbanding terbalik dengan sikap yang dipertontonkan oleh Pemda.
Yakni terkait dengan dokumen penjelasan penyelenggaraan balap mobil listrik yang rencananya akan dilaksanakan pada 2022 mendatang.
“Isi dokumen itu bohong. Itu tidak jelas siapa yang buat, tidak ada tanda tangan yang menyertai dokumen itu,” ujar Rasyidi.
Politisi yang akrab disapa RHS itu menyebut dokumen tersebut semacam sebuah pepatah yang menunjukan sikap tidak sportif.
“Dokumen itu saya umpamakan ibarat melempar batu sembunyi tangan. Ya sama halnya seperti surat kaleng,” tegasnya.(Ian)
“
