JAKARTA, Mediakarya – Komisi V DPR RI meminta agar pemerintah hadir dalam mengatasi permasalahan banjir yang dialami oleh warga negara.
Hal itu terungkap saat anggota Komisi V DPR RI menerima audiensi Kepala Desa Bojongkulur Kabupaten Bogor, bersama dengan Komunitas Peduli Sungai Cileungsi – Cikeas (KP2C).
Dalam audiensi ini antara Komisi V, yang diwakili oleh Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi dan didampingi oleh Anggota Komisi V DPR RI Sudewo, dengan warga mendiskusikan terkait bencana banjir akibat meluapnya Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas yang semakin tahun semakin meningkat.
“Pada saat bapak silaturahim ke rumah aspirasi, saya langsung berpikir bagaimana caranya supaya ini menjadi perhatian pemerintah melalui Dirjen Sumber Daya Air,” papar Mulyadi usai mendengarkan keluh kesah warga, di ruang rapat Komisi V DPR RI Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, sebagaimana yang dilansir laman resmi DPR pada Jumat (20/5/2022).
Dalam audiensi Buharman dari KP2C yang merupakan komunitas wilayah terdampak banjir Sungai Cileungsi – Cikeas, Kali Bekasi mengungkapkan, penyebab banjir menahun tersebut lantaran hampir semua tanggul dalam kondisi rapuh dan bolong, adanya pendangkalan sungai, selain itu juga terjadi penyempitan sungai, dan terjadinya perubahan tata guna lahan di hulu.
Oleh sebab itu para warga meminta solusi pencegahan banjir dengan cara normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, membuat tanggul permanen, dan melanjutkan normalisasi kali bekasi. “Permintaan kami, normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas,” tandas Buharman.
Merespon hal tersebut, Mulyadi yang merupakan legislator dapil Jawa Barat V ini mengapresiasi kepedulian komunitas terhadap derita warga yang terdampak banjir. “Saya mengapresiasi dari komunitas bapak yang dengan secara swadaya yang memberikan upaya-upaya terbaik untuk menjaga masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Politisi fraksi Partai Gerindra ini akan mengajukan permasalahan ini kepada kementerian terkait, agar kedepan ada penanganan yang serius. Lebih dari itu Anggota Dewan yang juga bertugas di Badan Anggaran DPR RI ini akan mengawal masalah ini di tingkat perancangan anggaran. (*)
