JAKARTA, Mediakarya- Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta menargetkan Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan beroperasi kembali akhir Juli 2025. Saat ini uji coba fasilitas pengelolaan sampah RDF Rorotan, Jakarta Utara, dihentikan sementara.
Kepala Dinas LH Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan pihaknya berharap sekitar bulan Juli sudah siap, sudah rapih diharapkan.
Pasalnya, untuk mengoperasikan kembali RDF Rorotan, Dinas LH akan menambah beberapa fasilitas terlebih dahulu. Salah satunya adalah penambahan deodorizer yang merupakan alat atau zat penghilang bau.
Namun, untuk menambah deodorizer tersebut, Dinas LH masih membutuhkan waktu.
“Memang kami butuh waktu untuk penambahan fasilitas, mudah-mudahan di bulan Juli,” ujar Asep di RDF Rorotan, Jakarta Utara, Selasa (25/3/2025).
Asep memastikan fasilitas tambahan itu harus berfungsi dengan baik sebelum uji coba dimulai kembali.
“Apabila seluruh alat di RDF Rorotan sudah berfungsi baik dan tak lagi menimbulkan bau, warga akan kembali diundang untuk melihat uji coba tersebut,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menginstruksikan DLH Jakarta untuk melakukan sejumlah langkah perbaikan atas keluhan bau tak sedap di RDF Rorotan. Di antaranya adalah pemasangan deodorizer untuk mengurangi bau dan penambahan filter guna menangkal pencemaran udara.
“Dipasang beberapa deodorizer, yang kedua filternya juga harus ditambah. Memang akan ada cost dan nanti akan kita putuskan,” kata Pramono di RDF Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (20/3/2025).
“Dan tadi dengan warga, kami sepakat bahwa di sekitar 4-5 kilo dari tempat ini dipasang pemantau kesehatan udara, kualitasnya. Tentunya kita bisa membandingkan kualitas udara yang karena dampak dari RDF ini atau kualitas udara yang memang karena asap mobil, motor, dan sebagainya,” lanjutnya.
Selain itu, Pemprov Jakarta akan bertanggung jawab terhadap kesehatan warga yang terdampak akibat kesalahan dalam commissioning RDF. Sebab, beberapa warga di lokasi mengidap penyakit seperti gangguan pernapasan (ISPA).
“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab, saya yang memutuskan,” tuturnya.
“Siapapun yang terdampak karena commissioning kemarin, maka saya sudah meminta, memerintahkan kepada kepala dinas nanti segera dikoordinasikan di dalam, untuk diselesaikan. Kami bertanggung jawab,” imbuhnya. (dri)
