JAKARTA, Mediakarya – Kunjungan sembilan pejabat Kementerian Perindustrian ke luar negeri telah memicu kontroversi di tengah kebijakan pemerintah yang tengah fokus pada pemulihan ekonomi dalam negeri. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan arahan Presiden yang meminta seluruh pejabat untuk membatasi perjalanan dinas ke luar negeri demi menghemat anggaran negara.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Sosial (Puskas), Mohamad Fuad.
Fuad menilai bahwa dalam kondisi di mana banyak sektor industri dalam negeri yang masih berjuang untuk bangkit dari dampak pandemi, keputusan untuk mengirimkan sembilan pejabat dalam perjalanan dinas ke luar negeri dinilai sebagai langkah yang tidak tepat.
