Oleh: Yusuf Blegur
Kalau Tuhan saja diabaikan dan agama tak lagi menjadi panduan. Bagaimana mungkin berharap para pejabat menjadi amanah dan penuh keadaban. Dari mulai penyimpangan kekuasaan hingga penyimpangan seksual di kalangan pemimpin. Sungguh terlalu, ngeri pula
Di tengah kecemasan dan bahkan ada ketakutan terhadap realitas politik dan masa depan NKRI. Rakyat mulai melakukan kalkulasi ulang, lebih dari refleksi dan evalusi terhadap krisis multidimensi kebangsaan Indonesia. Mulai dari sorotan terhadap kinerja pemimpin dan kebijakan pemerintah, hingga relasi antar rakyat dengan negara yang begitu kental disparitas dan polarisasinya.
Hanya segelintir orang yang berlimpah kemewahan hidup. Menguasai negara dengan kekayaan dan kekuasaan hasil KKN. Terasa begitu kontras dengan kehidupan rakyat pada umumnya. Instrumen negara terlanjur menjadi orkestrasi dalam distorsi penyelenggaraan negara. Hampir semua insitusi pemerintahan terjebak pada “state organized crime”. Birokrasi dan korporasi telah menjelma menjadi alat kekuasaan yang memarginalkan rakyat dari spirit Pancasila, UUD 1945 dan hakekat NKRI yang bertendensi negara kesejahteraan. Negara religius itu sirna demi kecintaan pada materi.
Ketika yang kaya semakin kaya dan yang miskin menjadi miskin. Rakyat jelata kerap dieksploitasi hak konstitusionalnya atas nama negara, terutama untuk sekedar hidup layak dan berkeadilan. Kemiskinan dan kebodohan struktural yang ditandai oleh kebijakan pajak mencekik, harga sembako dan BBM yang melonjak tak terjangkau, harga gas dan tarif listrik yang mulai merangkak serta pelbagai tekanan hebat pada rakyat dan susah payah demi bertahan hidup. Sistem dan kebijakan pemerintah benar-benar memiskinkan dan membodohi rakyat.
Pendidikan dan kesehatan rakyat terus diabaikan. Investasi pembangunan sumber manusia enggan menjadi prioritas karena negara tak ingin rakyat cerdas dan berdaya. Program populis tanpa makna dan tujuan substantif, seperti MBG dipaksakan tanpa kendali dan sarat kepentingan politis serta menyuburkan lahan korupsi. Rakyat butuh makan tapi dengan cara-cara terhormat dan bermartabat, bukan diperlakukan seperti pengemis dan menjadi korban keracunan massal. Lebih dari itu rakyat lebih butuh kemandirian untuk kehidupan sejahtera yang menyeluruh.
Kehidupan rakyat dan pemerintahan dalam persfektif kepentingan nasional begitu amburadul dan porak poranda secara sosial politik, sosial hukum, sosial budaya dan sosial pertahanan keamanan. ekonomi, sosial.
Sementara dalam hubungan internasional kebijakan luar negeri pemerintah menjadi pandir sekaligus blunder saat terlibat di ‘Board of Peace’ (BoP) dan ‘Agreement Reciprocal Trade’ (ART) yang dimotori Amerika dan Israel, kedua negara akut imperialisme dan kolonialisme.
Betapa layak disebut dungu dan menjadi tragedi global ketika Indonesia identik dengan UUD 1945 yang menggelorakan spirit anti penjajahan, Konferensi Asia Afrika (KAA) yang membangkitkan kesadaran nasionalisme negara bangsa Asia-Afrika, dan Gerakan Non Blok yang menjaga keseimbangan dan perdamaian dunia ditengah dominasi dan hegemoni serta konflik negara-negara adidaya.
Mirisnya, semua yang dialami rakyat dan negara itu linear dengan upaya rezim yang terus membungkam kesadaran dan suara kritis rakyat. Intimidasi, teror dan kriminalisasi serta upaya pembunuhan menjadi standar operasi aparat negara dalam dinamika partisipasi dan kontribusi rakyat dalam menyoroti kebijakan pemerintah yang menyimpang. Tambah kaget lagi dan menyakitkan, muncul rumor dan menimbulkan bau tak sedap tatkala di lingkungan istana dan dalam kabinet pemerintahan, ada hubungan sesama jenis. Lebih dari sekadar kekuasaan, bahkan kini ada penyimpangan seksual. Ngeri.
Faktanya, Indonesia telah kehilangan marwah sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Negara bangsa tanpa kehormatan, harga diri, dan martabat. Kehilangan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan keadaban. Di dalam negeri rakyatnya sengsara dan menderita, di luar negeri bangsanya terhina. Semua karena ulah penguasa.
Lalu, apa arti negara buat rakyat?. Buat apa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan dengan darah dan nyawa yang tak terhitung itu?. Bagaimana dengan cita-cita pendiri bangsa serta pengorbanan para syuhada dan pahlawan sejauh ini?. Apakah negara hadir hanya untuk menampilkan kekuasan segelintir orang dalam wujud birokrasi, politisi, dan oligarki yang korup dan tiran?.
Ketika para pejabat dan politisi semakin meninggalkan nalar dan nurani. Sepertinya akan sulit bagi rakyat memiliki kehidupan yang layak. Kemakmuran dan keadilan hanya menjadi uthopis bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Jika rezim seperti sekarang ini masih bertengger mengelola negara dengan pendekatan kekuasaan dengan banyak kebijakan yang menyimpang, berbuat kerusakan, dan menghancurkan semua aspek kehidupan negara, maka boleh jadi sesungguhnya NKRI memasuki “injury time” sebelum bubar pada tahun 2030 sebagaimana yang terlontar seseorang dulu dan sekarang menduduki jabatan presiden. Mumpung masih ada waktu, berubahlah para pemimpin. Selamatkan Indonesia dan hentikan rakyat yang kian sekarat dan pejabat yang semakin bejat.
Penulis: Analis Institute for Public Policy Strategic
