Australia Berlakukan Lockdon Hingga Vaksinasi Warganya 70 Persen

- Penulis

Senin, 23 Agustus 2021 - 11:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

SYDENY, Mediakarya – Meski menuai protes dari warganya pemerintah Australia tetap memberlakukan lockdon, hingga penerimaan vaksinasi bagi warganya mencapai 70%. Hal ini sebagai langkah strategis dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di negara kanguru tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa negara Australia tercatat memiliki angka harian aktif sebesar 914 kasus. Kondisi tersebut mengakibatkan negara bagian selatan dan timur New South Wales, Victoria, dan Canberra tetap dibatasi secara ketat.

“Anda tidak dapat hidup dengan penguncian selamanya dan pada titik tertentu, Anda perlu melakukan perubahan, dan itu dilakukan saat 70% sudah divaksin penuh,” kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison, seperti dilansir dari laman Reuters, Senin (23/8/2021).

Morrison  menilai lockdown adalah elemen kunci dari strategi pemerintah federal Australia untuk mengendalikan wabah hingga tingkat 70% tercapai. Sementara itu, perbatasan Australia akan dibuka kembali secara bertahap ketika angka vaksinasi Covid-19 naik menjadi 80% dari total penduduk.

Berbeda dari strategi sebelumnya, yakni harus mencapai nol kasus Covid-19. Morisson menyebut sangat tidak mungkin Australia dapat mencapai nol kasus sebelum pembatasan dilonggarkan.

“Lockdown bukanlah cara yang berkelanjutan untuk menangani virus dan itulah mengapa kita harus mencapai target vaksinasi sebesar 70% dan 80%, sehingga kita dapat mulai hidup dengan virus,” tambahnya.

Sekitar 60% dari 25 juta populasi Australia saat ini berada di bawah aturan lockdown. Namun, kebijakan lockdown yang membuat masyarakat untuk tetap berada di rumah dan tidak bisa beraktivitas normal yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan, telah membebani banyak orang. Beberapa wilayah di Australia sudah menerapkan lockdown sejak 26 Juni 2021 lalu yang mendorong terjadinya protes.

Polisi di negara bagian New South Wales yang paling padat penduduknya mengatakan mereka memberikan 940 denda dalam 24 jam terakhir, karena warga melanggar perintah kesehatan masyarakat. Sementara itu, media setempat melaporkan ratusan orang berkumpul untuk memprotes kebijakan pembatasan pada Minggu (22/8) di perbatasan negara bagian Queensland.

Baca Juga:  Pemerintah Diminta Bijak Sikapi Petisi Kartu Vaksinasi

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan penangkapan dilakukan oleh polisi pada Sabtu (21/8), selama demonstrasi anti-lockdown di Sydney dan Melbourne, ibu kota dua negara bagian terpadat, New South Wales dan Victoria, yang berada di bawah penguncian ketat.

Aksi demo di Queensland, Sydeny, dan Melbourne pada akhir pekan lalu semakin menambah deretan aksi protes warga Australia yang menentang kebijakan lockdown. Pada 24 Juli lalu, sekitar 3.500 warga Australia juga menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut diakhirinya lockdown. Aksi  yang berlangsung di New South Wales, Melbourne, hingga Adelaide tersebut berakhir ricuh.

New South Wales mencatat 830 infeksi baru pada Minggu (22/8), meskipun upaya penguncian terus ditingkatkan. Kemudian, wilayah Ibu Kota Australia, Canberra pada hari yang sama mencatat sebanyak 19 kasus baru. Lalu, negara bagian tenggara Victoria, dalam lockdown keenam sejak dimulainya pandemi, mencatat 65 kasus yang didapat secara lokal pada Minggu (22/8).

Mengutip Worldometer, secara nasional total kasus Covid-19 di Australia sebanyak 44.034 kasus, dengan jumlah kasus aktif sebanyak 11.460 kasus dan 981 kematian.

Menurut data kementerian kesehatan Australia, hingga Sabtu (21/8) hanya sekitar 30% warga Australia yang berusia lebih dari 16 tahun telah divaksinasi penuh. Kondisi itu diakibatkan oleh persediaan vaksin Pfizer yang terbatas, dan vaksin AstraZeneca yang masih menimbulkan kegelisahan masyarakat Australia. (dji)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Mau Jadi Pegawai PLN? Jalur Ikatan Kerja ITPLN Ini Diburu Ribuan Pendaftar
Tragedi di Stasiun Bekasi Timur, Resah Usai Musibah
Reshuffle Kabinet Kebijakan Panik?
BPK Didesak Audit Bank BUMN Diduga Biayai Perusahaan Perusak Lingkungan
Dibajak di Laut, Diabaikan di Darat: Ironi Perlindungan Pelaut di Hari Buruh
ITPLN Genjot Akreditasi Unggul, Rektor Iwa Garniwa Pastikan Lulusan Siap Kerja di Era Transisi Energi
Peringatan May Day 2026, Mbak Yuke Pastikan DPRD Akan Arahkan Kebijakan Anggaran Agar Lebih Berpihak Pada Buruh
Pakar Audit Ungkap Risiko Himbara dalam Kelola Rekening Dormant
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 2 Mei 2026 - 11:20 WIB

Mau Jadi Pegawai PLN? Jalur Ikatan Kerja ITPLN Ini Diburu Ribuan Pendaftar

Sabtu, 2 Mei 2026 - 09:05 WIB

Tragedi di Stasiun Bekasi Timur, Resah Usai Musibah

Sabtu, 2 Mei 2026 - 08:52 WIB

Reshuffle Kabinet Kebijakan Panik?

Sabtu, 2 Mei 2026 - 08:34 WIB

BPK Didesak Audit Bank BUMN Diduga Biayai Perusahaan Perusak Lingkungan

Jumat, 1 Mei 2026 - 22:57 WIB

Dibajak di Laut, Diabaikan di Darat: Ironi Perlindungan Pelaut di Hari Buruh

Berita Terbaru

Seluruh rakyat Indonesia turut berduka atas terjadinya kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur wilayah Kota Bekasi-Jawa Barat yang menyebabkan korban meninggal dan luka. Peristiwa memilukan yang terjadi pada 27 April 2026

Headline

Tragedi di Stasiun Bekasi Timur, Resah Usai Musibah

Sabtu, 2 Mei 2026 - 09:05 WIB

Reshuffle Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran (Foto: Int)

Headline

Reshuffle Kabinet Kebijakan Panik?

Sabtu, 2 Mei 2026 - 08:52 WIB

Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus (Foto: Mediakarya)

Ekonomi & Bisnis

BPK Didesak Audit Bank BUMN Diduga Biayai Perusahaan Perusak Lingkungan

Sabtu, 2 Mei 2026 - 08:34 WIB