JAKARTA, Mediakarya – Petisi menolak kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi memasuki area mal muncul di laman change.org dengan judul ‘batalkan kartu vaksin sebagai syarat administrasi’. Menyikapi itu, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah menyikapi dengan bijaksana petisi penolakan kartu vaksin yang telah ditanda tangani lebih dari 32 ribu orang.
“Pemerintah tidak bisa menyalahkan begitu saja kelompok masyarakat yang menyetujui petisi penolakan kartu vaksin sebagai syarat administrasi. Sikapi dengan bijaksana dan jadikan sebagai input bahan evaluasi dalam meningkatkan realisasi vaksinasi,” kata Netty, dalam keterangan tertulisnya yang dikutip dari republika, Sabtu (11/9).
Netty menilai adanya petisi tersebut justru menunjukkan bahwa masih banyak problem dalam realisasi vaksinasi. Dia mencontohkan soal cakupan masyarakat yang menjadi target vaksinasi.
