Etos Indonesia: Usut Oknum Penegak Hukum Yang Diduga Terlibat Penambangan Ilegal di Papua Barat

- Penulis

Jumat, 20 Mei 2022 - 15:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah

Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah

JAKARTA, Mediakarya – Direktur eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah mendesak Kapolri dan Divisi Propam Polri segera mengusut maraknya penambangan ilegal di Papua Barat yang diduga melibatkan oknum penegak hukum.

Hal itu dikatakan Iskandar menanggapi beredarnya pemberitaan media lokal yang menyoroti penangkapan 46 orang yang dituding sebagai penambang liar, meski demikian, kemudian mengerucut menjadi 31 orang.

Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Kapolda Papua Barat yang sigap menangani kasus tersebut. Ia mengaku bahwa dirinya sempat menemui Wakapolda dan menceritakan kronologis adanya dugaan penambangan liar di Papua Barat tersebut.

“Kesimpulannya, itu adalah persaingan bisnis internal di lokasi itu. Jadi ini harusnya bisa diselesaikan secara baik-baik. Karena apa?, karena paska penahanan tersangka-tersangka, kegiatan menambang di lokasi masih tetap berjalan dan ini diduga ada pengelolanya,” jelas Iskandar dalam keterangan tertulisnya yang diterima Harnasnews, Kamis (19/5/2022).

Iskandar juga menduga adanya keterlibatan anggota penegak hukum di lokasi penambangan tersebut. kalau itu benar terjadi, lanjut Iskandar, hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum di Indonesia.

“Harusnya memang kasus ini sudah bisa rekonsiliasi, karena penambang-penambang dan alat berat di sana pun masih banyak,” jelas Iskandar.

Baca Juga:  ETOS Indonesia Mendukung Jika Sumber Harta Kekayaan Seluruh Anggota Polri Diaudit

Oleh karena itu kasus tersebut harus menjadi atensi. Apabila hukum mau ditegakkan selurus-lurusnya tanpa pandang bulu.

Iskandar menambahkan, dengan adanya kasus anggota Polri di Kalimantan Utara berpangkat Brigadir yang memiliki harta sangat fantastis lantaran keterlibatannya dalam penambangan, seharusnya menjadi perhatian serius bagi Kapolri untuk bersih-bersih anggotanya dari praktik kotor.

“Terkait dengan reformasi dan program Presisi Polri yang saat ini tengah digalakkan Kapolri tidak akan terwujud bila tidak ada dukungan dari bawah,” tegas Iskandar.

Terkait dengan penambangan liar di Papua Barat, Iskandar juga mendesak agar Polri dapat mengamankan para pemodal di lokasi tambang tersebut.

“Jadi bukan yang receh-recehan begini yang mereka tangkapi tetapi di lokasi tetap berjalan penambangan, close semua. Stop kegiatan di sana dan periksa satu persatu siapa pemodal-pemodal di belakangnya. Kalau cuma tangkap nyamuk itu tak kunjung usai. Tapi mematikan satu harimau akan menjadi prestasi yang besar,” kata Iskandar. ***

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

DPP GRIB Jaya Dampingi Ahli Waris Klaim Kembali Lahan yang Dikuasai PT Arjuna, Buka Ruang Mediasi
Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice
Niko Kilykily dan Grib Jaya Bela pengembalian Hak Tanah Ahli Waris Atas Club De Arjuna
IAW Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar dalam Kasus Suap DJBC
Keren, Kolaborasi Bank Jakarta dan Bapenda DKI di Jakarta Fair Bisa Bayar Pajak
Polda Metro Jaya Siapkan 6.088 Personel Jelang Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa
Wacana Ubah DSI Jadi BLU, Mantan Jenderal Ini Usulkan Lahirnya Otoritas Analisis Perdagangan Komoditas Nasional
BGN di Pusaran Korupsi: Pembersihan Nyata atau Sekadar Rebranding?
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 13:28 WIB

DPP GRIB Jaya Dampingi Ahli Waris Klaim Kembali Lahan yang Dikuasai PT Arjuna, Buka Ruang Mediasi

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:48 WIB

Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice

Jumat, 12 Juni 2026 - 20:55 WIB

Niko Kilykily dan Grib Jaya Bela pengembalian Hak Tanah Ahli Waris Atas Club De Arjuna

Jumat, 12 Juni 2026 - 20:42 WIB

IAW Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar dalam Kasus Suap DJBC

Jumat, 12 Juni 2026 - 12:59 WIB

Polda Metro Jaya Siapkan 6.088 Personel Jelang Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

Berita Terbaru