Rakerda DPD Golkar Jabar Jawab Klaim Dualisme Kepengurusan DPD di Kota Bekasi 

- Penulis

Jumat, 10 Juni 2022 - 06:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Rakerda Partai Golkar Jawa Barat. (Ist)

Suasana Rakerda Partai Golkar Jawa Barat. (Ist)

KOTA BEKASI, Mediakarya – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Ade Puspitasari kian menunjukkan legitimasinya.

Hal tersebut menyusul dengan adanya rapat kerja daerah (Rakerda) dan pelantikan pengusrus DPD Golkar Jawa Barat yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor Jawa Barat, pada Jumat (3/6/2022) kemarin.

Di mana dalam Rakerda tersebut panitia mengundang DPD II Golkar seluruh Kota/Kabupaten yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) yang sah.

Sementara itu, dengan hadirnya seluruh pengurus DPD Golkar Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Ade Puspitasari menjawab klaim adanya dualisme kepemimpinan DPD Golkar Kota Bekasi.

“Sebab dalam Rakerda itu kami yakin DPD Golkar Jabar tidak mau ambil resiko dan pastinya tidak mau mengundang ketua DPD tandingan yang tidak memiliki SK dari Jabar,” kata direktur eksekutif Etos Indonesia, Iskandarsyah pada Mediakarya, Kamis (9/6/2022).

Baca Juga:  Sambut Kedatangan Ketum Demokrat, Masyarakat Sumedang Kepung AHY

Iskandar mengungkapkan, terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, dia mengatakan bahwa Ade merupakan ketua DPD yang sah.

Terkait dengan kepengurusan Ade Puspita yang saat ini dikabarkan tengah digugat di Mahkamah Partai Golkar, kata dia, hal itu persoalan lain.

Menurut dia, soal gugatan itu sah-sah saja, karena itu merupakan mekanisme yang harus dijalankan ketika ada kelompok yang tidak puas dalam mekanisme Musda saat itu.

“Tapi saat ini kepungurusan DPD yang sah itu ada di kelompok Ade Puspita. Adapun ada kelompok lain yang mengaku sebagai ketua DPD itu menurut kami hanya klaim saja,” tandasnya. ***

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Bawa Isu Nasional, Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi Geruduk DPRD
Akselerasi Layanan Digital, Bank Jakarta Kembali Hadir di Jakarta Fair 2026
Lima Tuntutan, Satu Pertanyaan: Negara Masih Mendengar atau Tetap Abai?
Pemprov Disarankan Gandeng Polda Metro Hapus Denda ETLE
Bantah Halangi Penyidikan, Pendiri IAW Beberkan Sejumlah Fakta Dukungan Penegakan Hukum di KPK
PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?
Jadi Juara Umum Pada Ajang Puteri Jabar 2026, Azizah Bikin Harum Nama Kota Bekasi
Antara Daftar Nama dan Fakta Hukum: Cara Publik Menyaring Informasi di Tengah Kasus Dugaan Korupsi di BGN
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 16:31 WIB

Bawa Isu Nasional, Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi Geruduk DPRD

Senin, 15 Juni 2026 - 13:47 WIB

Akselerasi Layanan Digital, Bank Jakarta Kembali Hadir di Jakarta Fair 2026

Senin, 15 Juni 2026 - 12:40 WIB

Lima Tuntutan, Satu Pertanyaan: Negara Masih Mendengar atau Tetap Abai?

Senin, 15 Juni 2026 - 08:45 WIB

Pemprov Disarankan Gandeng Polda Metro Hapus Denda ETLE

Minggu, 14 Juni 2026 - 17:04 WIB

PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?

Berita Terbaru