JAKARTA, Mediakarya – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan penguatan stok pangan nasional sebagai salah satu upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di dalam negeri jelang Lebaran 2023.
“Kita bersama BUMN Pangan sedang berprogres dalam penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Adapun stok level masing-masing komoditas ditargetkan bisa 5-10 persen dari kebutuhan atau market share nasional untuk dapat mengintervensi harga pasar, ” kata Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Guna memastikan stabilitas pangan jelang Lebaran, Arief langsung melakukan pemantauan ke beberapa gudang Bulog di Jawa Tengah untuk memastikan kesiapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan untuk bantuan pangan. Ia menekankan agar proses penyaluran bantuan beras ini ke penerima manfaat betul-betul tepat sasaran by name by address.
“Untuk tahap pertama (1 bulan) penyaluran bantuan beras ini, kita sudah mulai sejak 31 Maret 2023 lalu, hingga sekarang proses penyaluran masih berlangsung di berbagai daerah. Dengan demikian, kita harapkan bantuan tersebut sampai ke 21,3 juta KPM di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan lancar,” ucapnya.
Bapanas juga mendorong Bulog menambah stok beras dengan memaksimalkan penyerapan hasil panen dalam negeri agar bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam rangka menjaga stabilisasi beras serta pemenuhan penyaluran subsidi beras.
Arief menyampaikan bahwa berdasarkan survei stok beras bersama Bapanas, BPS, dan Kementerian Pertanian, stok beras di akhir tahun 2022 mencapai 4 juta ton yang tersebar di rumah tangga 2,3 juta ton, di penggilingan 693 ribu ton, di pedagang 500 ribu ton, di Bulog 335 ribu ton, dan di horeka sebesar 187 ribu ton.
“Stok beras yang tersebar di masyarakat berdasarkan survei tersebut cukup. Artinya impor beras yang dilakukan ini hanya untuk mengisi stok CBP dan digunakan terbatas untuk stabilisasi harga. Sementara harga di tingkat petani tetap terjaga.” tuturnya.
Langkah lainnya yang ditempuh Bapanas dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah menggencarkan Gelar Pangan Murah (GPM) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, melakukan pemantauan ketersediaan dan harga pangan, melakukan fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, dan rakor rutin pengendalian inflasi bersama Kemendagri.
Arief menegaskan upaya tersebut tidak bisa dilakukan tanpa sinergi dan kolaborasi lintas sektor kementerian/lembaga, BUMN, asosiasi, pelaku usaha, serta media massa. Oleh karena itu, pola integrasi BUMN pangan menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pangan hulu hilir.
“Exit strategy-nya dengan dana murah dari perbankan yang sudah disetujui oleh Ibu Menkeu melalui PMK, sehingga ini akan segera kita implementasikan, BUMN pangan berfungsi sebagai offtaker hasil petani, peternak, dan nelayan,” ucap Arief. (Edar)
