DENPASAR, Mediakarya – Bulog Bali mengalokasikan sekitar 15 ribu ton beras hingga Juni 2024 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di antaranya program bantuan pangan pemerintah dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan inflasi bahan pokok ini.
“Kami tetap berkoordinasi dengan pusat untuk menambah stok. Untuk sampai Juni, kami butuh sekitar 15 ribu ton,” kata Pimpinan Wilayah Bulog Bali Sony Supriyadi, di Desa Serangan, Denpasar, Bali, Sabtu.
Ia menjelaskan sebanyak 15 ribu ton beras itu, di antaranya dapat didatangkan dari impor atau bisa juga dari provinsi tetangga yakni Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pemerintah pusat saat ini sedang dalam proses pengadaan sebanyak dua juta ton beras impor.
Impor beras dilakukan karena terjadi kemunduran musim panen selama dua bulan akibat kekeringan atau dampak fenomena iklim El Nino yang menyebabkan musim tanam terganggu.
Biasanya, kata dia lagi, penyerapan Bulog dari petani dilakukan pada Februari karena musim tanam yang dilakukan pada November.
Namun, kekeringan akibat El Nino membuat para petani baru bisa memulai tanam pada Januari ini atau mengalami kemunduran selama dua bulan, sehingga diperkirakan baru ada panen raya sekitar April.
“Memang di sini (Bali) belum ada panen dan anomali ini memang luar biasa dengan El Nino,” katanya lagi.
Meski di beberapa daerah di Jawa ada panen, namun harga gabah mahal mencapai di atas Rp7.000 per kilogram.
Sedangkan, kata dia pula, saat ini Bulog menyerap dari petani sebesar Rp6.300 per kilogram untuk harga gabah kering giling (GKG) atau naik dari harga sebelumnya pada 2022 mencapai Rp5.500 per kilogram.
Stok beras di enam gudang Bulog di Bali, ujar dia lagi, saat ini mencapai sekitar 3.200 ton yang mencukupi untuk Januari 2024 dengan klasifikasi beras medium.
“Untuk alokasi Januari ini masih tergolong aman, dan kami tetap koordinasi dengan pusat untuk menambah stok,” ujarnya pula, dilansir dari antara.
Selain dialokasikan untuk bantuan pangan dan SPHP, beras di gudang BUMN bidang logistik pangan itu, juga melayani TNI dan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menitipkan cadangan beras pemerintah (CBP). (sm)
