JAKARTA, Mediakarya – Ketua Garda Bekasi 1 RI, Noor Fatah meminta penyelenggara Pemilu untuk bekerja profesional guna memastikan Pilkada serentak 2024 Luber dan Jurdil.
Sehingga kontestasi politik pilkada serentak 2024 ini memiliki legitimasi kuat di masyarakat sebagai bukti konsolidasi demokrasi semakin baik.
“KPU, Bawaslu dan DKPP mesti bekerja profesional, berintegritas dan akuntabel guna memastikan Pilkada serentak 2024 Luber Jurdil. Sehingga gelaran Pilkada serentak 2024 ini memiliki legitimasi kuat di masyarakat,” ungkap Noor Fatah kepada Mediakarya, Ahad, (15/9/2024).
Mantan aktivis 98 ini menegaskan, anggaran besar yang diberikan kepada KPU dari pusat hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.
“Jagan sampai mubazir, terlebih hanya untuk kepentingan pribadi para komisionernya. KPU di daerah harus bisa belajar dari mantan Ketua KPU Pusat yang disorot lantaran gaya hidupnya yang hedon,” tegas Fatah.
Fatah menegaskan, bahwa prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil harus dipahami dan dijalankan dengan baik, benar dan konsisten sebagaimana amanat undang-undang.
“Selain itu, sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus memastikan aturan tehnis, seperti PKPU tidak tumpang tindih dengan peraturan yang di atasnya,” ucapnya.
Oleh karena itu, Fatah berharap KPU perlu merevisi peraturannya. Hal itu dimaksudkan guna menyesuaikan dengan kondisi sekarang agar tidak kedaluwarsa.
Sebagai penyelenggara Pemilukada, KPU bukan hanya dituntut sebagai wasit namun juga harus menunjukkan integritasnya. guna menjaga martabatnya.
“Jangan sekali-kali mencoba ikut bermain-main menjadi tim sukses dengan mengharapkan insentif dari salah satu Paslon Pilkada serentak 2024,” imbaunya.
Lebih lanjut, jika KPU tidak menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar sebagai penyelenggara Pilkada, maka, boleh jadi KPU dianggap sebagai musuh demokrasi yang sesungguhnya.
