LSM PMPRI Desak KPK Periksa Pemberi Upeti Mantan Sekda Kota Bandung

- Editor

Sabtu, 28 September 2024 - 07:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketum PMPRI, Rohimat alias Joker..

Ketum PMPRI, Rohimat alias Joker..

BANDUNG, Mediakarya – Pasca ditahannya Ema Sumarna (Mantan Sekda Kota Bandung) bersama dengan beberapa Anggota DPRD Kota Bandung terkait kasus Bandung Smart City, LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) mendesak KPK untuk mengusut sumber dana yang mengalir kepada Ema.

“Sebab aliran dana suap dari para pengusaha itu merupakan salah satu akar masalah kasus proyek bancakan yang terjadi di Kota Bandung,” kata Ketum PMPRI, Rohimat alias Joker kepada media ini, Sabtu (28/9/2024).

Joker menyebut, sebagaimana diungkapkan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur Rahayu, bahwa Ema Sumarna saat menjadi Sekda Kota Bandung diduga kerap menerima setoran-setoran dari sejumlah dinas di Kota Bandung.

“Maka atas dasar tersebut kami meminta KPK untuk segera turun dan menyelidiki para penyetor upeti ke Ema Sumarna,” pinta Joker.

Baca Juga:  Eks Kacab Bank Pembobol Rekening Nasabah Divonis Penjara, Pakar Audit: Hati-Hati Kelola Uang

Sebab, kata  Joker, bahwa kedudukan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, baik itu pemberi maupun penerima sama saja karna keduanya merupakan bagian dari kejahatan korupsi yang berujung pada kerugian negara.

Untuk itu, Joker kembali menegaskan agar KPK segera turun tangan dan memeriksa sejumlah kepala dinas di lingkungan Kota Bandung dan kontraktor pemberi upeti kepada mantan Sekda untuk segera diperiksa.

“Kami meminta KPK untuk memeriksa sejumlah kepala dinas di Kota Bandung dan para kontraktor yang sering melakukan setoran transaksi haram kepada Ema Sumarna segera diperiksa. Karena kasus suap menyuap dalam mendapatkan proyek APBD di Kota Bandung itu sudah menjadi rahasia umum,” pungkas Joker. (Asp M)

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

GNK: Polisi Jangan Standar Ganda, Muslim Cepat Dicap Teroris, Penyerang Masjid Disebut Kriminal Biasa
Sertifikat Disita Utang Orang Lain, Kuasa Hukum Janti Yuli Yanti Hutagaol Tempuh Upaya Banding dan Blokir Aset di BPN  ‎
Kuasa Hukum Masta Tegaskan Siap Hadapi Tuduhan Pemerasan Kades Kertawinangun
Tim Hukum Prof. Dasaad Tunjukkan Surat PB IDI–MKEK soal Batas Kewenangan Dewan Etik
33 Provinsi dan 1.172 Atlet Siap Bertanding di PON Pantai 2026 Ancol
Habib Syakur: Gibran Lebih Terhormat Mundur Sekarang, Jangan Tunggu Parlemen, Jokowi Jadi Pandito Saja
Sidang KKEP Irjen Pol Ahrie Sonta: Dipecat Tidak Hormat Buntut Dugaan Penyadapan, Nyatakan Banding
Jalan Warga Sukapura Terputus akibat Normalisasi Kali Cakung Lama, Bunda Neneng Minta Kontraktor Dievaluasi

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 08:24 WIB

GNK: Polisi Jangan Standar Ganda, Muslim Cepat Dicap Teroris, Penyerang Masjid Disebut Kriminal Biasa

Rabu, 11 November 2026 - 19:48 WIB

Sertifikat Disita Utang Orang Lain, Kuasa Hukum Janti Yuli Yanti Hutagaol Tempuh Upaya Banding dan Blokir Aset di BPN  ‎

Rabu, 11 November 2026 - 18:48 WIB

Kuasa Hukum Masta Tegaskan Siap Hadapi Tuduhan Pemerasan Kades Kertawinangun

Rabu, 11 November 2026 - 13:25 WIB

Tim Hukum Prof. Dasaad Tunjukkan Surat PB IDI–MKEK soal Batas Kewenangan Dewan Etik

Rabu, 11 November 2026 - 12:25 WIB

33 Provinsi dan 1.172 Atlet Siap Bertanding di PON Pantai 2026 Ancol

Berita Terbaru