Strategi Mengadili Jokowi

- Editor

Sabtu, 12 Oktober 2024 - 12:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yusuf Blegur, Direktur eksekutif IPPS Indonesia (Foto:  dok. Mediakarya)

Yusuf Blegur, Direktur eksekutif IPPS Indonesia (Foto: dok. Mediakarya)

Oleh: Yusuf Blegur

Menghukum Jokowi seadil-adilnya akan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilakukan presiden berikutnya sebagaimana tuntutan rakyat, bangsa dan negara Indonesia

Belum pernah ada dalam sejarah republik ini seorang presiden begitu dahsyat merusak dan menghancurkan tata kelola kehidupan bernegara. Dari Soekarno hingga SBY betapapun ada kelemahan dan kekurangannya, sebagai presiden mereka masih punya nasionalisme dan patriotisme. Hanya Dalam kekuasaan Jokowi Indonesia telah mencapai titik nadir keterpurukan yang begitu dalam sebagai sebuah negara bangsa.

Tidak cukup memanipulasi konstitusi dan demokrasi, kepemimpinan otoriter dan diktator yang menggabungkan watak kapitalis dan komunis itu. Hanya dalam satu dekade, Jokowi melalui disorientasi kebijakannya, banyak melakukan kejahatan-kejahatan terstruktur, sistematis dan masif yang menimbulkan penindasan dan kesewenang-wenangan pada rakyat. Cukup dua periode, Jokowi dan keluarga serta kroninya berhasil menguatkan Indonesia menjadi negara gagal.

Dalam penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia hampir di semua aspek kehidupan. Mulai dari kelas menengah hingga rakyat jelata, Jokowi sukses membangun warisan luka dan dendam rakyat akibat kedzolimannya. Tak cukup terbilang dalam deret hitung dan deret ukur, sepuluh tahun Jokowi berkuasa dengan gemilang berhasil menciptakan dan memelihara kemiskinan dan kebodohan mayoritas rakyat Indonesia.

Kini, menjelang dan setelah 20 Oktober 2024, secara spartan kesadaran kritis dan oposisi mulai membidik Jokowi. Langkah sinergi, kolaborasi dan simultan dari gerakan perubahan dipastikan segera dimuntahkan rakyat dalam wujud penghakiman terhadap Jokowi.
Perlawanan dan pembangkangan rakyat sipil tak akan berhenti seiring jabatan presiden Jokowi berakhir.

Baca Juga:  Senator Minta Pimpinan DPD Atasi Polemik Pergantian Wakil Ketua MPR

Ada caci-maki, hujatan yang merepresentasikan luka, sakit hati dan dendam tiada tara dari rakyat yang menjadi korban arogansi dan fasisme rezim Jokowi. Pelosok-pelosok daerah menjerit karena tanahnya dirampas dan tergusur. Petani, nelayan dan buruh terus diterpa kemiskinan struktural di tengah wabah korupsi. Mahasiswa dibungkam oleh pencabutan bea siswa dan ancaman DO. Aktifis dan tokoh perubahan dihadapkan pada penjara dan kematian. Keseluruhan rakyat benar-benar dalam keadaan terjajah dan diperbudak oleh pemerintahan Jokowi.

Feodalisme dan kolonialisme telah nyata dilakukan oleh bangsa sendiri, oleh segelintir orang pemegang kekuasaan. Oligarki dunia usaha dan partai politik telah menjadi koorporatisme negara dibawah kendali Jokowi. Institusi negara menjadi alat kekuasaan dan aparatnya menjadi tukang pukul sekaligus mesin pembunuh paling efisien dan efektif. Jokowi dengan stempel kebohongan dan kejahatan paling brutal yang melekat kuat pada dirinya, telah memecahkan rekor presiden yang mengerikan sepanjang republik ini berdiri. BERSAMBUNG

Penulis: Mantan Presidium GMNI

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Menhub Hadir Bersama Mitra Gojek, Lepas 70 Driver Legend Menuju Baitullah
Aktivis Tolak Wacana Rusun di Atas Sungai, Sebut Gagasan Menteri PKP Konyol
Hampir Satu Dekade Tak Kunjung Diterapkan, Kebijakan Cukai MBDK Resmi Digugat ke PTUN
Nama Ranny Fahd Muncul Jelang Musda Golkar Kota Bekasi
Mekanisme Pemilihan Pimpinan NU: Menjaga Kemandirian di Tengah Tarik‑Ulur Idealisme dan Pragmatisme Politik
13 Tindak Pidana yang Dapat Dijerat UU Perampasan Aset
Lusia Carmenita Rosalia Lamba Sabet Mahkota Putri Pariwisata Indonesia 2026
BON Negara Danantara: Melindungi Harta atau Melindungi Pelanggaran

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 14:37 WIB

Menhub Hadir Bersama Mitra Gojek, Lepas 70 Driver Legend Menuju Baitullah

Senin, 31 Agustus 2026 - 13:12 WIB

Aktivis Tolak Wacana Rusun di Atas Sungai, Sebut Gagasan Menteri PKP Konyol

Senin, 31 Agustus 2026 - 13:05 WIB

Hampir Satu Dekade Tak Kunjung Diterapkan, Kebijakan Cukai MBDK Resmi Digugat ke PTUN

Senin, 31 Agustus 2026 - 11:19 WIB

Nama Ranny Fahd Muncul Jelang Musda Golkar Kota Bekasi

Senin, 31 Agustus 2026 - 06:30 WIB

Mekanisme Pemilihan Pimpinan NU: Menjaga Kemandirian di Tengah Tarik‑Ulur Idealisme dan Pragmatisme Politik

Berita Terbaru

Mabes Polri (Ist)

Ekonomi & Bisnis

Dittipidter Bareskrim Polri Garda Terdepan Melawan Mafia Sumber Daya Alam

Selasa, 1 Sep 2026 - 05:49 WIB

Presiden Prabowo Subianto

Nasional

Kejar Target Penghematan 100 Triliun Prabowo Tutup 700 BUMN

Selasa, 1 Sep 2026 - 02:38 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin

Nasional

Kemenhan Dapat Tambahan Anggaran APBN 2027 Jadi 189 Triliun

Selasa, 1 Sep 2026 - 02:26 WIB