Oleh: Dr. Adi Suparto dan Tim Penyelaras
Dasar hukum utama: UU nomor 20 Tahun 2024 tentang Danantara
Danantara adalah badan pengelola kekayaan negara; “Merah Putih Bon” atau “Patriot Bon” adalah surat utang/obligasi yang diterbitkan atas nama negara, bukan surat amnesti, bukan pula lembaga yang berwenang memberi kekebalan hukum.
Saat ini beredar klaim luas: “Barang siapa membeli bon ini, seluruh hartanya; termasuk uang yang dipakai membelinya, tidak akan bisa diusut atau diperiksa aparat penegak hukum.”
Pernyataan ini menyiratkan seolah‑olah Danantara berdiri di atas hukum penegakan negara. Mari kita buka bunyi pasal‑perpasal guna memilah apa yang benar‑benar tertulis dan apa yang keliru dipahami.
Pasal Krusial dan Makna Sebenarnya
- Pasal 3 Huruf i & j – Prinsip Dasar Penyelenggaraan
Danantara wajib berpedoman pada: “Kepatuhan penuh terhadap semua peraturan perundang‑undang yang berlaku” serta “Prinsip mengenal nasabah dan pencegahan pencucian uang serta pendanaan terorisme”.
Artinya: Sejak dibentuk, Danantara sudah diwajibkan mematuhi seluruh hukum negara, termasuk hukum pidana dan pemberantasan korupsi. UU ini justru melarang keras memberi jalan aman atau perlindungan bagi uang yang asalnya tidak jelas.
- Pasal 44 Ayat (1) Yang Sering Dikutip Sebagian
“Hak milik atas surat berharga yang diterbitkan Danantara dilindungi undang‑undang dan tidak dapat disita, dirampas, atau dialihkan kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”
Artinya: Bukan “tidak boleh diambil selamanya”, melainkan “tidak boleh diambil secara sembarangan, harus dibuktikan di pengadilan hingga diperoleh putusan yang sah dan sudah tetap”. Ini adalah perlindungan prosedural yang adil, bukan izin membersihkan asal‑usul harta. Perlindungan semacam ini sudah berlaku untuk aset‑aset lain yang sah.
- Pasal 44 Ayat (2) Yang Hampir Selalu Dihilangkan
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban serta tanggung‑jawab pemegang surat berharga menurut ketentuan peraturan perundang‑undang lain, termasuk ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, serta tindak pidana lainnya.”
Kunci seluruh pemahaman: “Dilindungi cara pengambilannya” sama sekali bukan berarti “dibebaskan dari pengecekan asal‑usul”. Ayat ini menegaskan tegas: semua kewajiban, semua keterbukaan, semua tanggung‑jawab menurut hukum pidana tetap berjalan sepenuhnya, sama persis seperti warga lain. Jika harta itu ternyata hasil kejahatan, ia tetap bisa diperiksa, dituntut, dan dirampas, hanya jalur akhirnya harus melalui putusan pengadilan.
- Pasal 45 Ayat (3) & Pasal 46 – Kewajiban Kerja Sama Penegakan Hukum
Danantara wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, mencatat, memantau, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan; Danantara juga wajib membuka data, membekukan, hingga menyerahkan aset apabila ada permintaan sah dari lembaga berwenang, seperti KPK, Kejaksaan Agung, PPATK, maupun Kepolisian.
Tidak ada pintu tertutup bagi hukum. Yang ada hanyalah syarat: “tunjukkan kewenangan dan bukti yang sah terlebih dahulu”. Ini bukan pengecualian, ini tata‑cara yang wajar dan berlaku bagi semua orang dan semua benda milik siapa pun.
- Pasal 56 – Ketentuan Apabila Aset Berasal dari Kejahatan
Apabila terbukti diperoleh secara melanggar ketentuan peraturan perundang‑undang, surat berharga yang diterbitkan Danantara tetap dapat dirampas untuk negara.
Klaim “beli bon berarti aman selamanya” ternyata bertentangan langsung dengan bunyi pasal ini. Justru sebaliknya, kalau asalnya salah, meskipun sudah berubah wujud menjadi surat berharga negara, tetap bisa diambil kembali.
- Pasal 62 – Hubungan dengan Hukum Lain
Ketentuan dalam Undang‑Undang ini tidak boleh mengubah, meniadakan, atau menggantikan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan perundang‑undang lain. Ini mencakup seluruh aturan yang sudah ada, seperti UU KPK, UU Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan kelak juga berlaku penuh terhadap Undang‑Undang Perampasan Aset.
UU Danantara tidak berdiri sendiri, ia masuk melengkapi tumpukan hukum yang sudah ada, tidak mencabutnya.
Bagaimana Hubungannya dengan RUU Perampasan Aset?
- Yang keliru dipercaya: Pasal 44 berarti “beli bon = harta aman”, sehingga seluruh rancangan Perampasan Aset menjadi tidak berguna dan runtuh.
- Yang sebenarnya terjadi, seluruh kerangka hukum ini justru saling mendukung dan saling melengkapi:
- Pasal 44 Ayat (1): “hak milik yang sah tidak boleh dirampas tanpa bukti dan putusan pengadilan”, ini persis prinsip dasar yang juga dipegang RUU Perampasan Aset: setiap pengambilan kembali harta harus dapat dibuktikan dan diputuskan secara adil.
- Pasal 44 Ayat (2): “asal‑usul tetap harus diperiksa, tanggung‑jawab tetap berjalan, dan tetap bisa dirampas jika terbukti salah”, RUU Perampasan Aset justru menyempurnakan hal ini: menetapkan cara, syarat, dan batasan pembuktiannya, sehingga apa yang tertulis di UU Danantara punya aturan pelaksana yang lebih jelas dan kuat.
- Bahkan apabila RUU itu kelak sah dan berlaku: Pasal 44 Ayat (2) otomatis menjadikannya “hukum lain yang tetap berlaku”, sehingga surat berharga Danantara tetap bisa dijadikan objek perampasan; cukup memenuhi syarat pembuktian dan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam kedua undang‑undang itu.
Kesimpulan
“Perlindungan” yang diberikan UU Danantara berarti: Hak milik yang sah tidak boleh diambil secara sembarangan.
“Sama sekali bukan”: Membeli surat berharga negara berarti uang asal gelap otomatis menjadi bersih, atau dilarang menanyakan dari mana kekayaan itu berasal.
Kesalahpahaman ini lahir dari satu kebiasaan yang berulang: orang hanya mengutip Pasal 44 Ayat (1), lalu berhenti; sengaja atau tidak menyertakan Ayat (2) yang langsung menyusul dan melengkapinya.
Secara keseluruhan, UU Danantara bukanlah undang‑undang yang memberi kekebalan, ia justru satu mata rantai yang pas dan kuat: bersama UU Pencucian Uang, UU KPK, dan kelak UU Perampasan Aset, semuanya saling menguatkan, saling melengkapi, dan bekerja ke satu arah yang sama: kekayaan yang sah dilindungi dengan hormat; kekayaan yang bukan haknya, meski sudah berubah rupa dan berpindah tangan tetap bisa, dan harus, dikembalikan kepada rakyat.
Penulis: Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik
