Kebijakan Tarif Impor AS Dorong Generasi Muda Indonesia Hidupkan Kembali Sektor Pertanian 

- Editor

Jumat, 18 Juli 2025 - 09:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi (Foto: Ist)

Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif impor sebesar 19% bagi Indonesia yang sebelumnya dikenakan tarif 32% mendapat respon beragam pelaku usaha.

Bahkan, sejumlah kalangan memprediksi peningkatan tarif ini berpotensi menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS, mendorong kenaikan harga barang impor, dan mengurangi volume ekspor.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga dapat memberikan perlindungan bagi industri domestik di Indonesia dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu.

Pelaku usaha Wahidin, berpandangan bahwa negosiasi perdagangan Internasional itu tidak sama antara pedagang yang konvensional, terlebih ada relasi kuasa antara Amerika dan Indonesia.

Terkait dengan pernyataan ekonom senior almarhum Faisal Basri, bahwa Indonesia terlalu murah hati dalam membuka keran impor, sementara tidak cukup ngotot dalam menuntut keadilan untuk ekspor dinilai pandangan subjektif.

“Jadi terkait dengan pendapat yang pernah di sampaikan oleh ekonom senior almarhum Faisal Basri terkait dengan kebijakan ekonomi Indonesia, merupakan sudut pandang subjektivitas beliau (almarhum Faisal Basri),” ujar Wahidin dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).

Sementara itu, menanggapi adanya kekhawatiran terhadap PHK masal, menyusul dengan tarif bea masuk barang dari AS, menurutnya, isu tersebut bukan hal yang baru di masa Presiden Prabowo saja. Bahkan di era presiden sebelumnya pernah mengalami isu yang sama.

“Namun tanpa kita sadari itu sudah dilakukan dengan skema mulai dari BLT, bantuan pendidikan dan stimulus kebijakan ekonomi yang lainnya. Salah satu yang dibuat kebijakan Presiden Prabowo adalah dengan makan bergizi, Koperasi Merah Putih, Dana Desa, Sekolah Rakyat, BUMDes,” ungkap Wahidin.

Untuk itu, sebagai pelaku usaha, dirinya mengajak seluruh pengusaha untuk memberikan dukungan kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran, untuk memberi masukan yang konstruktif kepada pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca Juga:  TNI AU Sebut 2 Pesawat Super Tucano Dalam Kondisi Siap Terbang

“Sedangkan peran pelaku usaha adalah memberikan solusi yang konstruktif salah satunya membuka usaha sehingga mampu memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk bekerja di tempat usaha,” katanya.

Dia juga mengajak kepada pengusaha lainnya mulai menggerakkan ekonomi nasional, antara lain dengan membuka peluang usaha dari berbagai sektor. Baik itu pertanian, perkebunan, peternakan maupun usaha-usaha yang lainnya.

“Tidak perlu memulai dari yang besar, dari yang kecil saja mulai 10 ekor ayam atau unggas 2- 5 tahun kemudian sudah bisa menghasilkan keuntungan dan membuka lapangan kerja, minimal dapat mempekerjakan saudara atau tetangga terdekat,” katanya.

Dia pun mengaku miris dengan generasi muda saat ini yang dinilai kurang tertarik terhadap sektor usaha ekonomi pertanian.

Padahal kakek neneknya banyak yang berhasil dalam mengembangkan usaha di sektor pertanian, hal itu terbukti bahwa Indonesia pernah swasembada pangan.

“Bahkan di generasi ke 2 bahkan generasi ke 3 bukan lagi petani, alasannya klasik bahwa petani itu kotor, penghasilan kecil dan identik dengan pekerjaan kasar membutuhkan tenaga yang sangat banyak,” ujar dia.

Padahal, menjadi petani itu adalah anugrah yang diberikan Tuhan (Allah SWT), namun saat ini bukan sebagai profesi yang primadona bahkan sawah, ladangnya dijual untuk kebutuhan yang lainnya.

“Mindset ini yang harus dirubah. Tapi bagaimana anak muda bisa memaksimalkan untuk menjadi petani yang handal. Jadi, jika kita awali dari sekarang, maka kedepan anak muda selepas dari lulus sekolah maupun menyelesaikan bangku kuliahnya tak lagi sibuk mencari lapangan kerja,” katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, anak muda tidak banyak lagi bergantung kepada pemerintah untuk mencari kerja bahkan sebaliknya pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator untuk masyarakatnya menjadi mandiri.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan
Abdul Rasyid: APBN 2026 Bukan Sekadar Kejar Pajak Rp514 Triliun, Tapi Soal Keadilan Fiskal dan Kekayaan Alam
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY
Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi
Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?
Kapolri Suyudi Ungkap Awal Mula Terbongkarnya Kasus Penyadapan Ilegal
Gudang Ekspedisi Cakung Ricuh, Ketua BPKN: Konsumen Jangan Jadi Korban Promo 11.11*
33 Provinsi dan 1.172 Atlet Siap Bertanding di PON Pantai 2026 Ancol

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 18:48 WIB

Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan

Sabtu, 14 November 2026 - 08:55 WIB

Abdul Rasyid: APBN 2026 Bukan Sekadar Kejar Pajak Rp514 Triliun, Tapi Soal Keadilan Fiskal dan Kekayaan Alam

Jumat, 13 November 2026 - 15:26 WIB

Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Jumat, 13 November 2026 - 15:00 WIB

Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi

Jumat, 13 November 2026 - 10:18 WIB

Pertanyaan soal Penempatan 4.351 Personel Polri di Luar Struktur Kini Terjawab, Mantan Kabais: Ada Kaitannya dengan Dugaan Penyadapan?

Berita Terbaru

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung.

Opini

Timang-Timang Pengganti Gibran

Minggu, 15 Nov 2026 - 18:30 WIB