Kejari Kota Sukabumi Dalami Dugaan Penyalahgunaan Retribusi Disporapar

- Editor

Senin, 15 September 2025 - 20:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Kejari Kota Sukabumi, Ade Hermawan

Kepala Kejari Kota Sukabumi, Ade Hermawan

SUKABUMI, Mediakarya – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sukabumi tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan retribusi di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi. Kepala Kejari Kota Sukabumi, Ade Hermawan, menyebut kasus ini merupakan salah satu dari tiga perkara yang sudah masuk tahap penyidikan tahun 2025.

“Penyidikan ada tiga ya, pertama BRI, kemudian Pasar Gudang, dan dugaan penyalahgunaan retribusi di Disporapar. Penyidikan itu kan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya,” ujar Ade saat diwawancarai, Senin (15/9/2025).

Ia menjelaskan, dalam kasus retribusi ini terdapat indikasi penyalahgunaan pemungutan di sektor wisata. “Retribusinya saya lupa persis apa, tapi ada dugaan pemungutan retribusi tempat wisata yang disalahgunakan,” terangnya.

Meski belum ada tersangka, pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti sudah berjalan. “Saya lupa jumlahnya, tapi lebih dari lima saksi, bahkan mungkin lebih dari sepuluh orang,” kata Ade.

Baca Juga:  Kemenkumham Tanggapi Gugatan Merek Gen Halilintar di PN Jakpus

Menurutnya, barang bukti terkait retribusi masih dihimpun secara bertahap. “Terminologi penyidikan itu membuat terang tindak pidana dulu. Kalau sudah jelas bentuk tindak pidananya, baru bisa ditemukan tersangkanya. Tentunya, kejaksaan akan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana,” tegasnya.

Ade menambahkan, penyidik ditargetkan menuntaskan kasus ini secepat mungkin. “Mudah-mudahan segera rampung, karena penyidik sedang bekerja intensif,” ujarnya.

Selain itu, Kejari juga telah meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah dan pihak yang terlibat dalam kerja sama. “Dinas ada beberapa, saya tidak hafal semua. Yang jelas, dari Pemerintah Kota sudah dimintai keterangan, dari pengelola pasar juga, termasuk pihak-pihak yang bekerja sama,” pungkasnya.(eka)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Yusril: Jika Presiden Dibuat Lumpuh Tak Bisa Mengambil Keputusan, Itu Sudah Makar
Wakapolres Nias Selatan Ajak Masyarakat Berperan Aktif Jaga Kamtibmas Melalui Jumat Keliling
Lanjutkan Langkah Usai Aduan ke KY, Tim Yuli Yanti Hutagaol Ajukan Perlindungan Hukum ke PT DKI Jakarta Terkait Putusan Nomor 31/PDT.BTH/2026
Tinjau Bakti Kesehatan, Kapolda Ingin Mantapkan Polisi Bersama Masyarakat
Kurang Fasilitas Dan Patok Tarif Tiket Tinggi, Wisata Air Kalimalang Sepi Peminat
Bambang Sibagariang: Opsi BPN Bogor Timur Sangat Aneh, Pidana Tidak Ada Hubungan dengan Pembatalan Sertifikat PTSL
Bukti Permulaan Sudah Cukup, Bareskrim Resmi Terbitkan Laporan Polisi Terkait Tindakan Makar
Fahd A. Rafiq Bongkar Kebobrokan Oknum Penyidik di Lobi KPK: Kalau Saya Sebut Semua, Setengah Gedung Ini Runtuh

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 19:10 WIB

Yusril: Jika Presiden Dibuat Lumpuh Tak Bisa Mengambil Keputusan, Itu Sudah Makar

Sabtu, 21 November 2026 - 06:21 WIB

Wakapolres Nias Selatan Ajak Masyarakat Berperan Aktif Jaga Kamtibmas Melalui Jumat Keliling

Jumat, 20 November 2026 - 23:18 WIB

Lanjutkan Langkah Usai Aduan ke KY, Tim Yuli Yanti Hutagaol Ajukan Perlindungan Hukum ke PT DKI Jakarta Terkait Putusan Nomor 31/PDT.BTH/2026

Jumat, 20 November 2026 - 15:01 WIB

Tinjau Bakti Kesehatan, Kapolda Ingin Mantapkan Polisi Bersama Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 - 14:54 WIB

Kurang Fasilitas Dan Patok Tarif Tiket Tinggi, Wisata Air Kalimalang Sepi Peminat

Berita Terbaru