KPK Dituding Tak Bernyali Periksa Jokowi dalam Kasus  Korupsi Kuota Haji

- Editor

Sabtu, 17 Januari 2026 - 09:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi.

Direktur eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi.

JAKARTA, Mediakarya – Direktur eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi, kagum terhadap keberhasilan Malaysia dalam memberantas korupsi setelah sebelumnya negeri Jiran itu belajar soal pemberantasan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimiliki Indonesia.

“Selama 15 tahun lalu, Malaysia menjadikan KPK sebagai role model pemberantasan korupsi. Mereka kagum sekali kepada independensi KPK. Sekarang, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), KPK-nya Malaysia, kehebatan dan keberaniannya jauh melewati kita,” ujarnya seperti yang dikutip dari akun X @islah_bahrawi, Sabtu (17/1/2026).

“Mereka sangat independen dan ditakuti karena bebas dari partikel kepentingan politik,” imbuh Islah.

Saat ini, lajut Islah, mereka (SPRM) telah memenjarakan mantan Perdana Menteri Najib dan berani memenjarakan beberapa jenderal tentara dengan mengurai sindikasi korupsi di tubuh Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Baca Juga:  Ahli Hukum Pidana Sebut Saksi Tak Harus Hadir Dalam Kasus Suap

Menurutnya, semua politisi takut untuk melakukan “gerakan tambahan” karena merasa mata SPRM ada di mana-mana.

Islah menuding KPK hanya hebat mengelola publikasi dan media. “Jangankan manggil Jokowi, manggil Bobby Nasution saja nyalinya ciut,” katanya.

Lebih lanjut, nyali KPK dalam mengugkap kasus kuota haji 2023-2024 yang menyeret Fuad Maktour,  keberaniannya hanya sampai pencekalan. “Ironis dan bikin aura pesimis terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia,” tutup dia. (Edr)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Tata Kelola Tambag Kian Amburadul, GNK Desak Prabowo Pecat Bahlil
Diduga Belum Ada Pelunasan, Pengalihan Saham Pendiri PT ACT Group Berujung Proses Hukum
Kuasa Hukum BBM Desak Penyidik Segera Tetapkan Tersangka dalam Perkara Berca Schindler Lifts
Ketum Somasi Ungkap Fakta Kasus Tanah Senun Bin Nikin
Ikut Cawe Cawe Muktamar NU, Nusron Wahid Diduga Gelontorkan 180 Miliar
Dirjen Bea Cukai Menghadap Presiden Diperintahkan Berantas Penyelundupan Ilegal
KPK Ungap Dugaan Aliran Dana ke Menteri ATR/BPN, Posisi Nusron di Ujung Tanduk
IPW Desak Bareskrim Polri Usut Pelaku Pembubaran Jemaat GKPI di Tangerang

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 14:08 WIB

Tata Kelola Tambag Kian Amburadul, GNK Desak Prabowo Pecat Bahlil

Rabu, 23 September 2026 - 12:38 WIB

Diduga Belum Ada Pelunasan, Pengalihan Saham Pendiri PT ACT Group Berujung Proses Hukum

Rabu, 23 September 2026 - 11:45 WIB

Kuasa Hukum BBM Desak Penyidik Segera Tetapkan Tersangka dalam Perkara Berca Schindler Lifts

Rabu, 23 September 2026 - 11:01 WIB

Ketum Somasi Ungkap Fakta Kasus Tanah Senun Bin Nikin

Rabu, 23 September 2026 - 10:55 WIB

Ikut Cawe Cawe Muktamar NU, Nusron Wahid Diduga Gelontorkan 180 Miliar

Berita Terbaru

Proses penambangan (Foto: Ist)

Ekonomi & Bisnis

Tata Kelola Tambag Kian Amburadul, GNK Desak Prabowo Pecat Bahlil

Rabu, 23 Sep 2026 - 14:08 WIB