KPK Dituding Tak Bernyali Periksa Jokowi dalam Kasus  Korupsi Kuota Haji

- Editor

Sabtu, 17 Januari 2026 - 09:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi.

Direktur eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi.

JAKARTA, Mediakarya – Direktur eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi, kagum terhadap keberhasilan Malaysia dalam memberantas korupsi setelah sebelumnya negeri Jiran itu belajar soal pemberantasan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimiliki Indonesia.

“Selama 15 tahun lalu, Malaysia menjadikan KPK sebagai role model pemberantasan korupsi. Mereka kagum sekali kepada independensi KPK. Sekarang, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), KPK-nya Malaysia, kehebatan dan keberaniannya jauh melewati kita,” ujarnya seperti yang dikutip dari akun X @islah_bahrawi, Sabtu (17/1/2026).

“Mereka sangat independen dan ditakuti karena bebas dari partikel kepentingan politik,” imbuh Islah.

Saat ini, lajut Islah, mereka (SPRM) telah memenjarakan mantan Perdana Menteri Najib dan berani memenjarakan beberapa jenderal tentara dengan mengurai sindikasi korupsi di tubuh Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Baca Juga:  Diduga Ikut Terlibat Dalam Kasus Korupsi Kuota Haji, Yaqut Bakal Kembali Dipanggil KPK

Menurutnya, semua politisi takut untuk melakukan “gerakan tambahan” karena merasa mata SPRM ada di mana-mana.

Islah menuding KPK hanya hebat mengelola publikasi dan media. “Jangankan manggil Jokowi, manggil Bobby Nasution saja nyalinya ciut,” katanya.

Lebih lanjut, nyali KPK dalam mengugkap kasus kuota haji 2023-2024 yang menyeret Fuad Maktour,  keberaniannya hanya sampai pencekalan. “Ironis dan bikin aura pesimis terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia,” tutup dia. (Edr)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

KPK Dituding Ciut di Depan Gubsu Bobby, Takut pada Jabatan atau Nama Besar di Belakangnya?
Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY
Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi
Pengamat Ini Minta Semua Keputusan Strategis Era Listyo Sigit Harus Dievaluasi, Bahkan Dianulir
Ferdinand Hutahaean Semprot Rismon Sianipar Terkait Narasi Wapres Pengganti Gibran Sebagai Hasil Sabotase Politik
Ucapan Terima Kasih Golkar untuk Gibran Dinilai Bukan Suara Kader, IPPS: Itu Suara Bahlil yang Berhutang Budi ke Jokowi
Tepis Isu Kudeta, Ketua DPD PAN Nias Selatan Tegaskan Satu Komando Dukung Zulkifli Hasan

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 15:40 WIB

KPK Dituding Ciut di Depan Gubsu Bobby, Takut pada Jabatan atau Nama Besar di Belakangnya?

Jumat, 13 November 2026 - 15:32 WIB

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 November 2026 - 15:26 WIB

Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Jumat, 13 November 2026 - 15:00 WIB

Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi

Jumat, 13 November 2026 - 14:27 WIB

Pengamat Ini Minta Semua Keputusan Strategis Era Listyo Sigit Harus Dievaluasi, Bahkan Dianulir

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat kunjungan kerja ke Pemkot Bekasi

Daerah

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 Nov 2026 - 15:32 WIB