KPK Dituding Tak Bernyali Periksa Jokowi dalam Kasus  Korupsi Kuota Haji

- Penulis

Sabtu, 17 Januari 2026 - 09:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi.

Direktur eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi.

JAKARTA, Mediakarya – Direktur eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi, kagum terhadap keberhasilan Malaysia dalam memberantas korupsi setelah sebelumnya negeri Jiran itu belajar soal pemberantasan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimiliki Indonesia.

“Selama 15 tahun lalu, Malaysia menjadikan KPK sebagai role model pemberantasan korupsi. Mereka kagum sekali kepada independensi KPK. Sekarang, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), KPK-nya Malaysia, kehebatan dan keberaniannya jauh melewati kita,” ujarnya seperti yang dikutip dari akun X @islah_bahrawi, Sabtu (17/1/2026).

“Mereka sangat independen dan ditakuti karena bebas dari partikel kepentingan politik,” imbuh Islah.

Saat ini, lajut Islah, mereka (SPRM) telah memenjarakan mantan Perdana Menteri Najib dan berani memenjarakan beberapa jenderal tentara dengan mengurai sindikasi korupsi di tubuh Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Baca Juga:  Ketidakadilan Sebuah Republik

Menurutnya, semua politisi takut untuk melakukan “gerakan tambahan” karena merasa mata SPRM ada di mana-mana.

Islah menuding KPK hanya hebat mengelola publikasi dan media. “Jangankan manggil Jokowi, manggil Bobby Nasution saja nyalinya ciut,” katanya.

Lebih lanjut, nyali KPK dalam mengugkap kasus kuota haji 2023-2024 yang menyeret Fuad Maktour,  keberaniannya hanya sampai pencekalan. “Ironis dan bikin aura pesimis terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia,” tutup dia. (Edr)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Lima Tuntutan, Satu Pertanyaan: Negara Masih Mendengar atau Tetap Abai?
Pemprov Disarankan Gandeng Polda Metro Hapus Denda ETLE
Bantah Halangi Penyidikan, Pendiri IAW Beberkan Sejumlah Fakta Dukungan Penegakan Hukum di KPK
PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?
Antara Daftar Nama dan Fakta Hukum: Cara Publik Menyaring Informasi di Tengah Kasus Dugaan Korupsi di BGN
Iskandar Sitorus Bantah Tudingan Jubir KPK, Praktisi Hukum Minta Kedepankan Fakta
DPP GRIB Jaya Dampingi Ahli Waris Klaim Kembali Lahan yang Dikuasai PT Arjuna, Buka Ruang Mediasi
Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 12:40 WIB

Lima Tuntutan, Satu Pertanyaan: Negara Masih Mendengar atau Tetap Abai?

Senin, 15 Juni 2026 - 08:45 WIB

Pemprov Disarankan Gandeng Polda Metro Hapus Denda ETLE

Minggu, 14 Juni 2026 - 23:47 WIB

Bantah Halangi Penyidikan, Pendiri IAW Beberkan Sejumlah Fakta Dukungan Penegakan Hukum di KPK

Minggu, 14 Juni 2026 - 17:04 WIB

PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?

Minggu, 14 Juni 2026 - 15:28 WIB

Antara Daftar Nama dan Fakta Hukum: Cara Publik Menyaring Informasi di Tengah Kasus Dugaan Korupsi di BGN

Berita Terbaru