Oleh Agus Wahid
Sudah cukup sering. Itulah perbedaan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawwal. Bukan hanya, tahun 1447 Hijriah baru lalu. implikasinya memprihatinkan. Di level grass-root, perbedaan itu menimbulkan benturan psikososial yang tak sepantasnya terjadi. Hal itu tak lepas dari ketidakpahaman umat, padahal perbedaan itu bermuara pada wilayah ijtihad yang hasilnya bisa sama, bisa juga beda. Tak bisa dipaksakan sama atau beda.
Namun, perbedaan 1 Syawwal 1447 H kemarin menyisakan pemandangan yang sungguh mencoreng wajah umat. Bisa saja hanya di Tanah Air ini. Tapi – dan hal ini yang menjadi keprihatinan mendalam – perbedaan hari raya `iedul fitri kemarin mengakibatkan persoalan serius dan viral secara nasional. Tak tertutup kemungkinan, dunia internasional pun menontonnya. Sangat childish. Memalukan.
Persoalan serius itu nampak pada tindakan persekusinya. Cukup sadis. Di antaranya, terdapat beberapa wilayah membubarkan dengan paksa bagi umat yang – menurut keyakinannya atas dasar motode hisab – menentukan 1 syawwal pada Jumat, 20 Maret, lalu menyelenggarakan shalat `iedul fitri. Tindakan itu terjadi terjadi Kota Sukabumi, Barru (Sulawesi Selatan) dan Sukoharjo (Jawa Tengah).
Yang cukup mencengangkan, Ormas Muhamadiyah yang menggunakan motode hisab dituduh, bukan hanya Wahabi, tapi sampai ke tuduhan yang sangat ekstrim: Yahudi. Tidak puas dengan ekspresi kebencian itu, ada salah satu masjid Muhamadiyah di Aceh dibakar, hanya karena umat Muhamadiyah menyelenggarakan `iedul fitri berbeda tanggal masehinya.
Jika kita runtut, apa yang mendorong kaum non-Muhamadiyah demikian agresif melancarkan serangan brutal, secara fisik ataupun mental? Di masa-masa lampau memang sering terjadi gesekan sosial akibat perbedaan hari lebaran itu, terutama di daerah-daerah berbasis NU. Tapi tidak seekstrim itu. Lalu, mengapa pada perbedaan 1 syawwal 1447 H kermarin demikian ekstrim?
Kita saksikan, Wakil Ketua Majlis Ulama Indonedia (MUI), Cholil Nafis, LC, MA, Ph. D menegaskan, “Tak ada yang berhak mengumumkan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawwal kecuali ulil amri, dalam hal ini Kementerian Agama”. Cukup mencengangkan pernyataannya dan menimbulkan reaksi serius dalam domain pemikiran ibadah, ataupun implikasi sosial.
Ada beberapa hal yang perlu kita garis-bawahi. Pertama, pernyataan itu sungguh tidak bijak. Negara – diwakili oleh siapapun – harus menunjukkan hal-hal yang meneduhkan, bukan membangkitkan emosi, apalagi persoalan hilal jelas-jelas masuk dalam ranah ijtihad sebagai akibat perbedaan metodologi yang dipakai: ru`yat dan atau hisab.
Kedua, negara tampak jelas gagal menjalankan fungsinya sebaga pihak yang harusnya menjaga kondusivitas sentimen sosial keagamaan. Aspek sosial-budaya – dalam kontek menggunakan ijtihad – menjadi salah satu variabel yang tak boleh diabaikan. Mencermati sejumlah pembubaran pelaksanaan shalat`iedul fitri di beberapa daerah, apalagi sampai persekusi (penudingan) yang sangat keji, bahkan tindakan pembakaran salah satu masjid, hal itu menunjukkan urgensi penerapan pemahaman sosial-budaya untuk hal-hal yang fundamental itu.
Satu lagi yang sungguh menyedihkan – sebagai hal ketiga – melalui Kementerian Agama, Pemerintah sedang getol mengumandangkan performa toleransi kehidupan beragama di Tanah Air ini. Tentu, bukan hanya antarumat beragama yang beragam ini, tapi juga toleransi antarpemahaman yang berbeda itu. Sepanjang tidak keluar dari tauhidnya, maka Islam menyerukan toleransi yang tak berbatas, untuk semua golongan ataui madzhab. Dan tugas ini benar-benar diemban negara, melalui Kementerian Agama.
Sekali lagi, mengacu panorama persekusi dan brutalisme tindakan seperti pembakaran masjid itu, negara benar-benar gagal mengartikulasikan doktrin dan atau ajaran toleransi. Meski terlihat berhasil dalam membina toleransi antarumat beragama, tapi masih harus berjuang ekstra keras bagaimana membumikan toleransi antargolongan yang berbeda pemikiran keagamaan.
Subyek yang harus dibina adalah kalangan elitis agamawan, sebagai ulama, kyai atau ustadz. Yang ada di lembaga pemerintahan, atapun ranah-ranah lainnya. Dengan sistem sosial yang mengkristal di Tanah Air ini, para elitis keagamaan itu masih dinilai sebagai patron penting. Meminjam filsafat emenase, apa yang disampaikan para elitis langsung ditangkap oleh bariasan muslim kebanyakan. Inilah urgensinya sikap kehati-hatian bahkan urgensi sikap bijak dalam diri kaum elitis keagamaan. Jika tergelincir lidahnya, apalagi tercampuri egoisme chauvinistic atas nama ormas keagamaan yang disandangnya, dampaknya sangat serius. Itulah yang belum lama ini kita saksikan bersama. Meski Cholil Nafis sudah minta maaf, tapi korban telah berjatuhan. Sangat membekas. Yang dikhawatirkan akan muncul stigma negatif dari umat lain. “O, begitu toh Islam?”. Sebuah stigmatisasi negatif yang tidak proporsional. Tapi, umat non Islam (nonis) cukup absah untuk bersikap nyinyir. Karena, terlihat nyata dalam panggung sosial.
The last but not least, sebagai hal keempat, arogansi yang diekspresikan itu menggambarkan negara gagal total dalam pembangunan agenda kerukunan umat beragama dan cinta antarsesama, terutama sesama muslim. Ketika negara berusaha ekstra membangun dan membina kerukunan antar umat beragama dan berhasil, mengapa mengabaikan kerukunan pada entitas sesama muslim? Sungguh paradoks. Hal ini layak kita tuding sebagai sikap hipokret. Pamer kebajikan di hadapan umat lain, tapi keropos di muslim itu sendiri.
Akhirnya, kita perlu mengambil hikmah di balik residu sosial itu. Yaitu, para elitis agamawan harus membangun diri menara setinggi mungkin dalam hal sikap bijaknya (wise). Dalam era negara yang konon bersistem demokrasi, tidak sepantasnya membusungkan dadanya, “inilah aku”, lalu memandang rendah elemen rakyat ini.
Dan kiranya menjadi krusial untuk merespon pemikiran Ustad Adhi Hidayat (UAH). Ada urgensi untuk mengumpulkan para ahli ilmu falak dari berbagai lintas golongan, termasuk para pakar astronomi dan para ahli bidang lainnya untuk bicara seperempat abad kalender hijriah. Tawaran pemikrian UAH jelas arahnya: mencegah konfliktualitas sosial umat akibat perbedaan menentukan hilal 1 Ramadhan dan 1 Syawwal.
Arah itu jelas berkontribusi nyata bagi kepentingan negara yang sangat mendambakan kondisi kohesif, penuh rukun dan damai. Dan – inilah yang cukup penting – agar umat tidak dijadikan komoditas politik devide et empera. Atau, disusupi oleh para oknum desainer konflik. Negara harus mampu memfasilitas gerakan penyadaran yang penuh makna itu. Hrus kita ingat, negara dan umat bisa hancur karena mengedepankan egoisme personal, kelompok ataupun atas nama organisasi keagamaan tertentu.
Penulis: analis politik dan kebijakan publik.
