JAKARTA, Mediakarya – JAGAKARTA bersama BEM Nusantara DKI Jakarta, PERMAHI Jakarta Timur, dan LMND DKI Jakarta menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Jaga Wacana: Stop Politik Uang dan Popularitas Semata, Saatnya Meritokrasi Jadi Standar Rekrutmen Politik” pada Kamis (2/4) melalui siaran langsung Instagram.
Diskusi yang dimoderatori oleh Piere A.L Lailossa ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Koordinator Daerah BEM Nusantara DKI Jakarta Sandroin Labada, Ketua PERMAHI Jakarta Timur Reinnel Lailossa, serta Ketua LMND DKI Jakarta Alfonsus Kanuru. Ketiganya sepakat bahwa praktik politik uang dan dominasi popularitas telah merusak kualitas demokrasi di Indonesia.
Sandroin Labada dalam paparannya menyoroti bahwa dominasi uang dan pencitraan dalam politik hanya akan melahirkan kekuasaan yang rapuh dan transaksional.
“Partai politik harus melakukan reformasi dengan menjadikan meritokrasi sebagai standar utama dalam proses rekrutmen politik,” tegas Sandroin.
Menurutnya, partai harus membuka ruang bagi kader yang kompeten, berintegritas, serta memiliki rekam jejak yang jelas. Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal demokrasi agar tetap sehat dan bermartabat.
Sementara itu, Reinnel Lailossa melihat persoalan ini dari perspektif hukum dan demokrasi.
“Rekrutmen politik harus berbasis pada kemampuan, integritas, rekam jejak, dan komitmen terhadap kepentingan publik,” katanya.
Dia pun menilai bahwa tanpa meritokrasi, partai politik berpotensi berubah menjadi kendaraan pragmatis semata, bukan sebagai institusi kaderisasi.
Dirinya juga menyoroti bahwa politik uang secara jelas bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain itu, ia juga mengkritik penggunaan popularitas sebagai satu-satunya indikator dalam politik yang dinilai sebagai reduksi berbahaya terhadap kualitas kepemimpinan.
Pandangan senada disampaikan oleh Alfonsus Kanuru yang menegaskan bahwa partai politik sejatinya hadir untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dan mendorong perubahan struktural.
“Kader partai seharusnya mencerminkan ideologi partai melalui proses pendidikan politik yang matang. Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan maraknya praktik politik uang dan eksploitasi popularitas yang justru menyimpang dari tujuan awal partai,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mendorong penerapan sistem meritokrasi sebagai solusi utama agar kader yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Ia juga menekankan pentingnya penyadaran masyarakat sebagai bagian dari perubahan sistemik.
Diskusi ini menghasilkan sejumlah kesimpulan penting. Politik uang dan popularitas semata dinilai sebagai ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, meritokrasi harus menjadi prinsip fundamental dalam sistem rekrutmen politik.
Di sisi lain, partai politik didorong untuk melakukan reformasi internal guna mengedepankan kualitas kader. Mahasiswa dan masyarakat sipil juga dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya demokrasi yang sehat.
Sebagai tindak lanjut, forum ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain penyelenggaraan diskusi skala nasional secara offline untuk pendalaman isu sekaligus publikasi jurnal ilmiah, edukasi langsung kepada masyarakat terkait politik dan demokrasi, serta advokasi kepada pemerintah melalui audiensi maupun aksi demonstrasi.
Kegiatan berlangsung secara interaktif dan menegaskan urgensi pergeseran dari politik transaksional menuju politik berbasis meritokrasi sebagai fondasi utama dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih berkualitas.
