JAKARTA, Mediakarya — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi antara Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra dari pemerintah di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan pascabencana di wilayah Sumatra, termasuk percepatan rehabilitasi, rekonstruksi, pembangunan hunian tetap (huntap), hingga relokasi masyarakat terdampak bencana.
“Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya antara Satgas Bencana DPR RI dan pemerintah untuk menghasilkan keputusan yang tepat terkait percepatan penanganan bencana,” ujar Dasco.
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Tito Karnavian, Pratikno, Raja Juli Antoni, Maruarar Sirait, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
“Koordinasi telah dilakukan bersama LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola berjalan baik. Kami berharap pada 1 atau 2 Juni 2026 proses pengadaan hunian tetap sudah dapat dimulai,” ujar Maruarar.
Ia menyebut saat ini terdapat 2.603 unit hunian yang sedang diproses. Sebagian unit juga telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri sejak dua bulan lalu.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali menyerahkan hunian kepada masyarakat terdampak di Aceh dan Sumatera Utara dengan dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi serta pemerintah daerah setempat.
Selain pembangunan huntap, Kementerian PKP juga terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait kesiapan lahan pembangunan rumah komunal.
Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Ace Hasan Syadzily menegaskan percepatan pembangunan huntap menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung relokasi warga terdampak.
“Hasil pemantauan menunjukkan pembangunan huntap harus segera diselesaikan agar pemerintah daerah dapat melakukan relokasi secara konkret,” katanya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra menyampaikan sebagian besar wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mulai pulih dan kembali beraktivitas normal.
“Ada dua hal yang dibahas dalam rapat ini, yakni perkembangan situasi pascabencana dan rencana rehabilitasi serta rekonstruksi selama tiga tahun ke depan,” ujar Tito.
Pemerintah telah menyetujui total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wilayah Sumatra sebesar Rp100,1 triliun yang dialokasikan secara bertahap, yakni Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Di Sumatera Barat, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak disebut telah kembali berfungsi normal, meski pengendalian banjir dan normalisasi sungai masih menjadi tantangan utama.
Sementara di Sumatera Utara, sebagian besar wilayah mulai pulih, namun beberapa daerah masih membutuhkan perhatian pada pemulihan jaringan air bersih, infrastruktur pertanian, dan pembangunan hunian warga terdampak.
Adapun di Aceh, percepatan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian sementara, hingga hunian tetap terus dilakukan. Mayoritas pengungsi juga telah dipindahkan dari tenda darurat ke hunian sementara.
DPR RI dan pemerintah menyepakati fokus penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah dan panjang. (hab)
