Seleksi Taruna Akpol 2026 Gunakan Teknologi Kedokteran Modern, Wakapolri Pastikan Transparansi

- Editor

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SEMARANG, Mediakarya – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo meninjau langsung pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik seleksi tingkat pusat penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serbaguna Akpol, Lemdiklat Polri, Semarang, Selasa (7/7/2026).

Peninjauan dilakukan bersama Kalemdiklat Polri Komjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, Gubernur Akpol Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, Karokespol Pusdokkes Polri Brigjen Pol. I Gusti Gede Maha Andikajaya, dan Karodalpers SSDM Polri Brigjen Pol. Erthel Stephan.

Wakapolri memastikan seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan berlangsung sesuai prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) dengan memanfaatkan teknologi medis modern guna menghasilkan proses seleksi yang objektif dan berbasis bukti ilmiah (evidence-based medicine).

Sebanyak 409 calon taruna dan taruni mengikuti Rikkes Spesialistik dari total 410 peserta yang lolos ke tingkat pusat. Satu peserta mengundurkan diri sebelum pemeriksaan berlangsung.

Peserta menjalani pemeriksaan di 12 bidang spesialistik, meliputi mata, telinga-hidung-tenggorokan (THT), gigi dan mulut, saraf, komposisi tubuh, bedah, penyakit dalam, jantung, obstetri dan ginekologi (Obgyn), radiologi dan paru, kulit, serta pemeriksaan kepadatan tulang (Bone Mineral Density/BMD).

Dalam peninjauannya, Wakapolri memberikan perhatian terhadap penggunaan sejumlah teknologi kesehatan untuk meningkatkan akurasi penilaian kondisi fisik peserta.

Salah satunya adalah Heart Rate Variability (HRV) yang digunakan untuk mengevaluasi respons fisiologis jantung. Wakapolri meminta pemeriksaan dilakukan tidak hanya saat peserta beristirahat, tetapi juga setelah aktivitas fisik agar kemampuan jantung menghadapi beban dapat dinilai lebih komprehensif.

Selain itu, Polri menggunakan pemeriksaan Bone Mineral Density (BMD) berbasis digital guna mengukur kepadatan tulang dan mendeteksi risiko cedera muskuloskeletal sejak dini.

Baca Juga:  IPW Apresiasi Penanganan Kasus Polisi Tembak Polisi Diambil Alih Mabes

Pemeriksaan juga dilengkapi pengukuran VO₂ Max untuk mengetahui kapasitas aerobik dan daya tahan kardiopulmoner peserta sebagai salah satu indikator kesiapan mengikuti pendidikan kepolisian.

Karokespol Pusdokkes Polri Brigjen Pol. I Gusti Gede Maha Andikajaya mengatakan pemanfaatan teknologi tersebut membuat proses pemeriksaan kesehatan tidak lagi bergantung pada pemeriksaan klinis konvensional.

“HRV, Bone Mineral Density, dan VO₂ Max memberikan data objektif yang dipadukan dengan hasil pemeriksaan spesialistik lainnya sehingga menghasilkan penilaian kesehatan yang lebih komprehensif dan akurat,” ujarnya.

Selain pemanfaatan teknologi medis, Wakapolri menginstruksikan pemeriksaan yang lebih cermat terhadap riwayat penyakit bawaan maupun gangguan saraf, termasuk epilepsi, agar dapat terdeteksi sejak tahap seleksi.

Khusus bagi calon taruni, pemeriksaan obstetri dan ginekologi (Obgyn) juga diminta dilakukan kembali pada hari ke-16 hingga ke-20 setelah pengumuman kelulusan sebagai langkah verifikasi akhir sebelum peserta memasuki pendidikan.

Wakapolri turut mendorong Pusdokkes Polri untuk terus memperbarui peralatan medis dan mengadopsi perkembangan ilmu kedokteran melalui referensi ilmiah terbaru guna meningkatkan kualitas sistem seleksi.

Menurutnya, modernisasi instrumen kesehatan merupakan bagian dari transformasi rekrutmen Polri agar semakin presisi, transparan, dan akuntabel.

Melalui penerapan sistem pemeriksaan berbasis evidence-based medicine, Polri menargetkan lahirnya calon perwira yang memiliki kondisi kesehatan prima, daya tahan fisik terukur, serta siap menghadapi pendidikan dan tugas kepolisian.

Penguatan sistem seleksi tersebut juga menjadi bagian dari implementasi scientific policing, dengan memastikan setiap keputusan kelulusan didasarkan pada data medis yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (eng)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Kiprah Jenderal Listyo Sigit tak Diragukan, GNK Ajak Masyarakat Objektif dalam Menilai Kinerja Kapolri
BPKN RI: Meski ada Satgas Keamanan Pangan, Negara Perlu Hadir atasi Keracunan MBG dan Cemaran Lainnya
Karhutla Kian Meluas, Legislator Ini Sebut Kalimantan Seperti setengah ‘Neraka’
4 Tips Presentasi Menarik untuk Gaet Banyak Klien di Era 360 Marketing
RUU Penyiaran Diharapkan Tidak Batasi Kreativitas Para Kreator Digital
Muktamar NU ke-35 Jombang: Refleksi, Muhasabah, dan Dinamika NU Menyongsong Abad Kedua
IPPS Indonesia: Masyarakat Jabar Butuh Lapangan Kerja Bukan Kepala Daerah Penuh Citra
Sambut HUT ke-25 Partai Demokrat, DPC Nias Selatan Gelar Open Turnamen Tenis Meja Ganda Putra

Berita Terkait

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 22:56 WIB

Kiprah Jenderal Listyo Sigit tak Diragukan, GNK Ajak Masyarakat Objektif dalam Menilai Kinerja Kapolri

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 06:46 WIB

BPKN RI: Meski ada Satgas Keamanan Pangan, Negara Perlu Hadir atasi Keracunan MBG dan Cemaran Lainnya

Jumat, 21 Agustus 2026 - 17:14 WIB

Karhutla Kian Meluas, Legislator Ini Sebut Kalimantan Seperti setengah ‘Neraka’

Jumat, 21 Agustus 2026 - 17:13 WIB

4 Tips Presentasi Menarik untuk Gaet Banyak Klien di Era 360 Marketing

Jumat, 21 Agustus 2026 - 15:22 WIB

RUU Penyiaran Diharapkan Tidak Batasi Kreativitas Para Kreator Digital

Berita Terbaru

Daerah

Momen HUT RI Jadi Gelar Doa Bersama Buat Musibah Di NTT

Sabtu, 22 Agu 2026 - 15:47 WIB