JAKARTA, Mediakarya – Proses pergantian kepemimpinan Nahdlatul Ulama memasuki babak baru. Pada Jumat, 4 September 2026, Ketua Umum PBNU terpilih pada Muktamar ke‑35, KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin, melakukan kunjungan perdana dan mulai berkantor di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Peristiwa ini terjadi tak lama setelah pengukuhan dirinya pada Senin, 31 Agustus 2026. Dalam pernyataannya, Gus Kikin menyampaikan akan menyusun dan melengkapi seluruh jajaran kepengurusan agar organisasi dapat segera beraktivitas dan berkhidmah kepada masyarakat.
Dalam menentukan susunan pengurus, Gus Kikin juga menegaskan akan tetap berpegang pada tradisi NU, yakni istikharah, memohon petunjuk Allah SWT agar mendapatkan orang‑orang yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.
Namun di balik langkah awal yang penuh harapan ini, Muktamar ke‑35 sendiri menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar yang belum sepenuhnya terjawab.
Direktur eksekutif Isntitute for Public Policy Strategic (IPPS) Indonesia, Yusuf Blegur menilai ada hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah NU. Di mana, Presiden Republik Indonesia hadir secara langsung bukan hanya pada pembukaan, tetapi juga pada penutupan muktamar.
Yusuf berpandangan bahwa kehadiran di dua momen krusial ini membawa makna yang berlapis. Bagi sebagian pihak, ini adalah bentuk penghormatan negara yang tulus. Bagi sebagian lainnya, kehadiran yang begitu intens menimbulkan pertanyaan, apakah sekadar penghormatan, atau ada pula tarik‑ulur kepentingan politik yang sedang berjalan?
“Pertanyaan ini wajar muncul. Sebab NU lahir bukan untuk menjadi pelengkap kekuasaan, melainkan untuk menjaga kemaslahatan umat di atas kepentingan mana pun. Maka ketika pimpinan negara hadir di dua titik krusial muktamar, wajar jika warga Nahdliyyin memeriksa kembali, apakah kedekatan ini memperkuat kemandirian organisasi, atau justru perlahan‑lahan menggesernya,” ujar Yusuf dalam kepada Mediakarya di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).
Peran Nusron dan Syaifullah: Di antara Pengalaman dan Kedaulatan Proses
Namun, di tengah muktamar yang penuh dinamika ini, dua nama muncul sangat menonjol sebelum pengukuhan pimpinan baru Nusron Wahid dan Syaifullah Yusuf. Keduanya dinilai merupakan tokoh yang memiliki rekam jejak panjang, baik di dalam tubuh organisasi maupun di dunia pemerintahan.
“Pengalaman itulah yang menjadikan mereka dihormati sekaligus diperhatikan. Namun kami menilai justru di sinilah letak tantangannya,” kata Yusuf.
Seperti diketahui, Nusron Wahid dikenal sebagai figur yang mampu menjembatani organisasi dengan kekuasaan negara. Di satu sisi, kemampuan berkomunikasi dengan pemerintah adalah aset yang berharga untuk memperjuangkan kepentingan umat.
Di sisi lain, kedekatan itu pula yang menjadi sumber keraguan ketika dugaan politik uang mulai beredar luas selama muktamar berlangsung.
“Jika seseorang terlalu dekat dengan sumber kekuasaan dan sumber daya, maka wajar jika publik, terutama warga Nahdliyyin, bertanya, apakah dukungan yang diberikan murni karena kepercayaan atas keilmuan dan keistiqomahan, atau karena pertimbangan lain yang tidak disebutkan secara terbuka,” tanya Yusuf.
Hal serupa juga terlihat pada nama Syaifullah Yusuf. Sosok yang saat ini menjabat Mensos ini merupakan tokoh senior yang telah lama mengabdi, baik di organisasi maupun di pemerintahan. Namanya yang muncul di tengah persaingan ini menunjukkan bahwa arena muktamar kali ini memang melibatkan tokoh‑tokoh dengan pengalaman yang setara.
“Namun publik menilai bahwa keterlibatan nama‑nama besar ini juga membawa beban. Sebab, semakin besar nama seseorang, semakin tinggi pula standar kejujuran yang dituntut darinya. Tidak ada nama besar yang terlindungi dari pengawasan, apalagi di muktamar yang diikuti oleh ribuan kiai, ulama, dan perwakilan dari seluruh Indonesia,” beber Yusuf.
Mantan aktivs 98 ini juga mengkiritisi soal dinamika yang terjadi saat muktamar 35 NU lalu yang dinilai penuh dengan intrik politik. Bahkan sejumlah kalangan menilai bahwa Muktamar NU lalu tak ubahnya pemilihan Ketua Umum Parpol, yang mengabaikan asas kepatutan sebagai organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia tersebut.
“Seharusnya, proses pemilihan pimpinan harus berada di tangan seluruh elemen organisasi, bukan di tangan individu, bukan di tangan uang, dan bukan pula di tangan kekuasaan dari luar. Proses itu harus merdeka, tidak bisa dibeli, tidak bisa dipengaruhi, dan tidak bisa diganggu‑gugat oleh siapa pun,” tegasnya.
Menurut Yusuf, pengalaman dan kedekatan dengan pihak luar boleh menjadi nilai tambah, tetapi tidak boleh menjadi pintu masuk yang menggeser kedaulatan itu sendiri. “Kini, setelah proses selesai dan pimpinan baru mulai berkantor, pertanyaannya berubah. Apakah kedaulatan proses itu sudah terjaga sepenuhnya, atau masih ada keraguan yang harus dihapuskan demi kepercayaan seluruh warga Nahdliyyin,” tanya dia.
Lebih lanjut, pertanyaan yang paling mendasar soal dugaan politik uang yang mengemuka selama muktamar berlangsung. Dugaan ini bukan sekadar perselisihan antar‑pihak. “Ini adalah dugaan yang menyentuh fondasi paling dasar dari NU, bahwa pimpinan dipilih karena keilmuan, karena ketakwaan, karena pengabdian; bukan karena siapa yang paling banyak memberikan sesuatu, atau siapa yang paling dekat dengan kekuasaan,” katanya.
Yusuf berpandangan, jika dugaan itu terbukti benar, maka konsekuensinya sangat berat, bukan hanya bagi mereka yang diduga, tetapi juga bagi pimpinan yang kini mulai menjabat. Muktamar yang seharusnya menjadi tempat penyerahan amanah secara luhur akan selalu diingat dengan tanda tanya besar.
karena, kepercayaan jutaan warga Nahdliyyin yang ada di desa‑desa, di pesantren‑pesantren, di seluruh penjuru negeri, akan goyah sebelum masa bakti baru pun dimulai. Dan kepercayaan yang hilang tidak bisa dikembalikan dengan pidato, dengan penjelasan, atau dengan kebijakan apa pun.
“Itu harus dikembalikan dengan kejujuran, dengan transparansi, dan jika perlu, dengan keberanian untuk membersihkan proses sebelum melangkah lebih jauh,” tegasnya.
Namun di sisi lain, selama belum ada klarifikasi yang lengkap dan penyelidikan yang menyeluruh, maka hal itu tetaplah dugaan. Setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan yang jelas dan adil. Maka yang paling mendesak bukanlah menghakimi, melainkan meminta kejelasan.
Untuk itu, organisasi harus berani membuka prosesnya. Badan kehormatan muktamar maupun pimpinan baru yang mulai berkantor hari ini harus berani memeriksa, memanggil, dan memutuskan secara terbuka.
Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membersihkan nama baik, baik nama individu yang diduga, maupun nama organisasi itu sendiri, sehingga langkah pimpinan baru ke depan benar‑benar berdiri di atas landasan yang bersih dan dipercaya.
Yusuf mengungkapkan, kehadiran Presiden di pembukaan maupun penutupan muktamar merupakan bentuk penghormatan negara. Namun penghormatan itu menjadi bermakna jika NU tetap tegak di atas kakinya sendiri, dan itu dimulai dari langkah pertama pimpinan baru di kantor PBNU.
“Gus Kikin menyampaikan akan membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga negara dan lembaga keuangan. Sinergi itu baik, selama tidak mengorbankan kemandirian,” katanya.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar, dan kini menjadi tanggung jawab pimpinan yang baru mulai berkantor, apakah pimpinan NU yang baru nanti akan berani menyampaikan kebenaran kepada siapa pun yang berkuasa, bahkan jika itu tidak disukai pemerintah?
“Jika jawabannya ya, maka kedekatan dengan negara adalah kekuatan. Jika jawabannya diragukan, maka kedekatan itu justru menjadi kelemahan yang mahal harganya. Dan itu harus dibuktikan bukan dengan kata‑kata, melainkan dengan langkah‑langka nyata di hari hari pertama dan seterusnya,” jelas dia.
Seperti diketahui, pada Jum’at kemarin Gus Kikin mulai berkantor. Sebuah langkah baru yang penuh harapan. Namun langkah itu juga membawa beban pertanggungjawaban atas seluruh proses yang melahirkannya. Muktamar ke‑35 ini luar biasa, bukan karena Presiden hadir, bukan karena nama‑nama besar bersaing.
Kepemimpinan NU saat ini tengah diuji, dan hasil ujian itu akan terlihat dari bagaimana pimpinan baru menjalankan amanahnya.
Kepada para tokoh yang namanya disebut dan diduga; Nusron Wahid, Syaifullah Yusuf, dan nama‑nama lainnya, jalan terbaik adalah klarifikasi yang terbuka, sekarang juga, sebelum masa kepemimpinan berjalan jauh.
Jika tidak benar, tunjukkanlah agar jutaan warga Nahdliyyin kembali tenang. Jika ada yang perlu diperbaiki, perbaikilah demi kemaslahatan yang lebih besar. “Sebab kemuliaan seseorang bukan diukur dari seberapa tinggi kedudukannya, melainkan dari seberapa lurus ia menjaga amanah yang diembankan kepadanya,” ujar Yusuf.
Yusuf juga berharap kepada Gus Kikin dan seluruh jajaran yang mulai disusun agar mengedepankan tradisi istikharah bukan hanya untuk memilih pengurus, itu juga untuk memohon petunjuk dalam menjaga kemurnian proses dan kemandirian organisasi.
“Oleh karenanya, setiap langkah adalah bukti. Setiap keputusan adalah jawaban. Biarlah lima tahun ke depan menjadi bukti bahwa, sekalipun dunia berubah, prinsip tidak boleh berubah. Bahwa di atas uang, di atas jabatan, di atas kedekatan dengan siapa pun, ada hal yang lebih tinggi: kejujuran, amanah, dan ridha Allah,” pungkasnya. (Adt)
