JAKARTA, Mediakarya – Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati Universitas Indonesia (UI), Agus Wahid, mengingatkan pentingnya etika komunikasi bagi pejabat publik dalam menanggapi pertanyaan, kritik, maupun masukan dari aktivis, kelompok sosial kontrol, hingga wartawan.
Pernyataan itu disampaikan Agus menyikapi dugaan sikap arogansi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi, Donny Sirait, yang diduga melakukan penghinaan secara verbal terhadap wartawan.
Menurut Agus, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk menjaga fatsun komunikasi, terlebih ketika berhadapan dengan fungsi kontrol sosial.
“Pejabat publik itu harus mengedepankan etika. Ketika ada pertanyaan dari aktivis, LSM, atau wartawan, jawablah secara proporsional dan beradab. Bukan dengan nada merendahkan atau menghina,” ujar Agus Wahid di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Ia menyayangkan jika dugaan penghinaan verbal tersebut benar terjadi. Menurutnya, wartawan menjalankan fungsi kontrol yang dilindungi undang-undang, sehingga seharusnya dihormati, bukan justru dilecehkan.
“Jika seorang Kadis sampai diduga menghina wartawan secara verbal, itu mencerminkan kemunduran etika birokrasi. Padahal jabatan publik itu adalah amanah untuk melayani, bukan untuk menunjukkan kekuasaan,” katanya.
Agus menilai, arogansi pejabat di daerah sering kali muncul karena lemahnya pemahaman terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Padahal, di era keterbukaan informasi saat ini, setiap kebijakan publik, terutama terkait isu lingkungan hidup, pasti akan menjadi sorotan masyarakat.
“Jangan alergi kritik. Justru kritik dari aktivis dan wartawan itu harus dijadikan cermin untuk memperbaiki kinerja dinas. Kalau dijawab dengan arogansi, yang rusak bukan hanya citra personalnya, tapi juga citra pemerintah daerah secara keseluruhan,” tegasnya.
Ia pun mendorong Plt. Bupati Bekasi untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap jajarannya agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ini momentum untuk pembenahan. Pejabat harus dilatih komunikasi publik yang beretika. Jangan sampai masalah kecil karena salah komunikasi, berubah menjadi krisis kepercayaan publik,” tutup dia. (Pri)
