JAKARTA, Mediakarya – Pakar Komunikasi Politik, Dr. Adi Suparto, menegaskan lembaga survei menggunakan kerangka pengukuran yang komprehensif untuk menangkap gambaran kepercayaan rakyat secara utuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Lembaga-lembaga survei menggunakan kerangka pengukuran yang komprehensif untuk menangkap gambaran kepercayaan rakyat secara utuh,” ujar Adi dalam keterangannya kepada Mediakarya, Senin (19/10/2026).
Menurut Adi, ada empat pilar utama dalam pengukuran tersebut. Pertama, survei menilai persepsi publik terhadap arah kebijakan secara menyeluruh, seberapa tepat langkah yang diambil pemerintah dan seberapa cepat masalah-masalah mendesak diselesaikan.
“Kedua, survei mengukur dampak program-program prioritas: apakah kebijakan seperti penanganan inflasi, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan program sosial dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Selanjutnya, aspek keterbukaan dan komunikasi pemerintah juga menjadi bagian penting. Diukur sejauh mana masyarakat merasa didengar, mudah mengakses informasi kebijakan, dan apakah tanggapan masyarakat direspons dengan tepat.
“Tak ketinggalan, survei turut merekam harapan rakyat; optimisme terhadap masa depan bangsa dan keyakinan bahwa kebijakan yang diambil hari ini akan membawa hasil jangka panjang yang bermanfaat,” papar Adi.
Hasil-hasil ini kemudian dipilah berdasarkan kelompok usia, wilayah tempat tinggal, serta latar belakang sosial-ekonomi untuk melihat perbedaan perspektif antar beragam lapisan masyarakat.
Daya Tarik Bagi Gen Z dan Milenial
Adi menilai ada beberapa hal yang membuat generasi muda merespons secara positif kebijakan yang dijalankan pemerintah.
“Pertama adalah kehadiran program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, mendapat perhatian khusus karena dirasakan nyata manfaatnya oleh anak-anak dan keluarga dari berbagai lapisan,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan yang tidak hanya berbicara angka-angka ekonomi makro, tetapi menyentuh aspek gizi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, sangat selaras dengan nilai-nilai kepedulian yang dipegang oleh generasi muda saat ini.
“Kedua adalah gaya komunikasi yang lebih dekat dan terasa lebih relevan. Penggunaan saluran-saluran digital untuk menyampaikan informasi kebijakan membuat generasi muda merasa lebih terlibat dan terinformasi. Narasi yang lugas dan sederhana memudahkan pemahaman tanpa mengurangi substansi pesan,” kata Adi.
Faktor ketiga, semangat kemandirian bangsa melalui hilirisasi dan penguatan industri dalam negeri membangkitkan kebanggaan tersendiri di kalangan anak muda.
“Mereka melihat adanya upaya serius membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. Terakhir, komitmen pembangunan yang merata ke berbagai daerah membuat mereka merasa bahwa masa depan bukan hanya milik kelompok masyarakat tertentu di pusat kota, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia,” tegasnya.
Mayoritas Masih Percaya, Tapi 35-40% Belum Puas
Secara keseluruhan, Adi menyebutkan mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah, meskipun angka kepuasan tidak statis dan bervariasi tergantung aspek yang dinilai.
“Berbagai lembaga survei mencatat angka kepuasan berada pada rentang yang positif, namun juga menunjukkan adanya penurunan pada beberapa aspek dibandingkan awal masa jabatan. Dukungan dari generasi muda tetap menjadi salah satu kekuatan utama, meskipun di sisi lain terdapat sekitar 35 hingga 40 persen masyarakat yang menyatakan belum sepenuhnya merasa puas,” ungkapnya.
Kelompok yang belum merasa puas umumnya menyoroti beberapa hal. Menurutnya, pelaksanaan program yang belum berjalan konsisten di seluruh daerah, harga kebutuhan pokok yang masih terasa berat di kantong masyarakat, serta keinginan agar transparansi penggunaan anggaran negara semakin diperkuat.
“Terutama pada program-program sosial yang bersifat baru, dukungan publik terlihat cukup tipis; artinya setiap langkah kebijakan akan terus diawasi dengan ketat oleh masyarakat. Ini bukan tanda penolakan, melainkan bentuk kewaspadaan yang wajar dari rakyat,” jelas Adi.
Ia mengibaratkan, secara sederhana kapal masih berlayar pada arah yang diharapkan mayoritas penumpangnya, namun ombak masih menghantam di sisi kiri dan kanan.
“Tidak ada alasan untuk lengah, juga tidak ada alasan untuk putus asa,” katanya.
Kunci Jaga Kepercayaan: Kerja Nyata dan Kejujuran
Adi menegaskan hal-hal yang telah berjalan baik perlu terus diperkuat dan dijaga konsistensinya. “Program yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat harus dipastikan kualitasnya tetap terjaga dan jangkauannya semakin merata ke seluruh pelosok negeri. Keterbukaan informasi juga harus terus diperkuat; menyajikan data yang jelas, mudah diakses, dan dapat diverifikasi akan membangun kepercayaan yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar narasi keberhasilan,” ujarnya.
Pemerintah juga perlu senantiasa membuka ruang untuk mendengarkan masukan dari masyarakat. Karena kebijakan yang baik lahir dari pendengaran yang baik pula.
“Terakhir, setiap keberhasilan harus dapat ditunjukkan dalam bentuk dampak yang terukur; berapa banyak anak yang gizinya membaik, berapa lapangan kerja yang tercipta, berapa keluarga yang ekonominya membaik, data yang jujur dan terbuka adalah bukti terbaik dari kinerja pemerintah,” tegas Adi.
Di sisi lain, ada pula hal-hal yang perlu dihindari agar kepercayaan rakyat tidak luntur. Sebab suara mereka yang belum merasa puas jangan diabaikan, 35 hingga 40 persen bukanlah angka yang kecil, dan menganggap suara mereka tidak penting justru akan memperlebar jurang perpecahan.
“Komunikasi pemerintah hendaknya tidak berjalan satu arah; kritik yang disampaikan dengan niat membangun sebaiknya diterima dengan kepala dingin dan tanggapan yang konstruktif. Menutup diri dari masukan akan membuat jarak semakin lebar antara pemerintah dan rakyat,” paparnya.
Menurut Adi, konsistensi juga sangat penting. Jika fakta di lapangan belum sepenuhnya ideal, lebih baik menyampaikannya secara jujur beserta rencana perbaikannya. Rakyat jauh lebih menghargai kejujuran daripada penyangkalan yang terkesan menutupi kekurangan.
“Demikian pula dengan janji-janji kebijakan; lebih baik menetapkan target yang realistis dan melampauinya, daripada menjanjikan terlalu banyak namun hasilnya belum sesuai harapan. Harapan yang meleset adalah penyebab terbesar kekecewaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, birokrasi dan ego sektoral antar-lembaga tidak boleh menjadi penghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Rakyat tidak peduli siapa yang mendapat pujian; yang mereka butuhkan adalah hasil yang nyata. Jika ada halangan antar-institusi yang memperlambat penyelesaian masalah rakyat, itu harus diselesaikan secara terbuka dan cepat,” tegas Adi.
Adi menutup dengan pesan bahwa kepercayaan rakyat bukanlah piala yang telah dimenangkan dan boleh diletakkan begitu saja.
“Ia adalah tanaman yang harus disiram setiap hari; dengan kerja nyata, kejujuran, dan kerendahan hati. Dukungan yang terlihat kuat hari ini bisa berubah jika tidak dijaga dengan ketulusan, sama seperti dukungan yang hari ini belum lengkap, bisa tumbuh menjadi kepercayaan yang kokoh jika pemerintah senantiasa berjalan di atas jalur kebenaran dan keadilan,” pungkasnya. (Dra)
