Oleh: Dr. Adi Suparto (Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik)
Apa yang Telah Terjadi?
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh warga negara bernama Subhan. Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Yulius memutuskan:
- Menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM.
- Memerintahkan penarikan dan pemusnahan surat tersebut
- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Surat inilah yang menjadi salah satu dokumen dasar saat pendaftaran calon Wakil Presiden pada tahun 2024.
Tiga Pertanyaan Publik yang Mengemuka
Pertanyaan 1: Bagaimana Status Hukum Gibran sebagai Wapres?
Ini adalah pertanyaan penting yang memerlukan kejelasan hukum secara berhati-hati:
Secara prinsip hukum:
- Putusan MA menyatakan dokumen tertentu tidak sah, namun belum secara otomatis menyatakan seseorang kehilangan jabatannya secara langsung
- Syarat kelengkapan dokumen calon pejabat negara adalah ranah yang diuji pada tahap penetapan calon, bukan pelantikan yang sudah terjadi
- Konsekuensi hukum dari ketidakabsahan dokumen yang digunakan saat pendaftaran perlu ditafsirkan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku
Secara konstitusional:
- UUD 1945 Pasal 6A mengatur syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, namun tidak mengatur secara spesifik mekanisme pencabutan kekuasaan akibat dokumen pendukung yang ternyata tidak sah setelah terpilih dan dilantik
- Mekanisme pengisian lowongan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: Presiden mengajukan dua nama kepada MPR, yang kemudian dipilih oleh MPR dalam sidang paripurna
- Namun, pasal tersebut mengatur situasi ketika jabatan kosong — belum secara eksplisit mengatur skenario di mana seseorang masih menjabat namun dokumen pendukung kelengkapannya dinyatakan tidak sah oleh pengadilan
Catatan penting:
Saat ini belum ada putusan hukum yang secara langsung dan eksplisit mencabut status keanggotaan MPR maupun jabatan Wakil Presiden Gibran. Putusan MA membatalkan dokumen Suket Penyetaraan, bukan langsung memberhentikan seseorang dari jabatannya. Namun ketidakabsahan dokumen tersebut menjadi dasar hukum yang kuat untuk ditindaklanjuti melalui jalur konstitusional yang tersedia.
Pertanyaan 2: Apa Langkah Selanjutnya?
Berikut beberapa jalur yang secara hukum konstitusional dapat ditempuh:
Jalur Hukum
- Pengujian lebih lanjut: Jika ada pihak yang menilai ketidakabsahan dokumen ini berdampak pada kelayakan menjabat, dapat diajukan ke lembaga yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku
- Perkara terkait yang masih berjalan: Perkara lain dengan penggugat berbeda (PT Mercy Toga Kirana) di PTUN Jakarta masih dalam proses, dan putusan MA ini dapat menjadi acuan penting dalam perkara tersebut
Jalur Konstitusional
- MPR sebagai lembaga yang melantik: MPR memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi. Sesuai UUD 1945, MPR berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta dapat memberhentikan dalam masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 7 dan Pasal 8)
- Namun mekanisme pemberhentian harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan dijamin keadilannya
Jalur Administratif & Politik
- Transparansi dan klarifikasi publik dari pihak terkait mengenai dampak putusan MA terhadap kelengkapan dokumen yang menjadi dasar keikutsertaan dalam Pilpres 2024
- Partai politik yang mengusung dapat mengambil langkah-langkah sesuai mekanisme internal partai maupun hukum yang berlaku
Pertanyaan 3: Apa yang Seharusnya Dilakukan Presiden Prabowo?
Presiden sebagai kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan eksekutif memiliki posisi yang strategis namun harus tetap menghormati pemisahan kekuasaan:
- Menghormati putusan pengadilan. Langkah pertama dan terpenting: menerima dan melaksanakan putusan MA sebagaimana mestinya. Negara hukum berarti putusan hakim harus dihormati semua pihak tanpa kecuali
- Mendorong kejelasan proses hukum. Tidak mencampuri proses peradilan yang masih berjalan, namun menciptakan ruang agar proses hukum berjalan lancar, transparan, dan tidak dihambat oleh kekuasaan apa pun
- Menjaga stabilitas pemerintahan. Di tengah ketidakpastian yang mungkin muncul, Presiden berkewajiban menjaga keberlangsungan pemerintahan tetap berjalan baik, sekaligus membiarkan proses hukum berjalan sesuai jalurnya
- Menjadi teladan supremasi hukum. Menunjukkan bahwa di hadapan hukum, kedudukan seseorang, apa pun jabatannya; tidak mengubah keharusan untuk taat pada putusan pengadilan
Penutup
Putusan MA adalah bukti bahwa pengadilan bekerja secara independen dan adil. Tidak ada orang yang berada di atas hukum, dan tidak ada kekuasaan yang dapat membatalkan kebenaran yang telah diputus oleh lembaga peradilan yang berwenang.
Proses hukum mungkin belum selesai sepenuhnya. Apa pun langkah ke depannya, semoga semuanya berjalan melalui jalur yang konstitusional, transparan, dan menjaga kedamaian bangsa. Karena di atas segalanya, rakyat butuh dua hal: keadilan yang ditegakkan tanpa pandang bulu, dan ketertiban yang dijaga tanpa mengorbankan kebenaran. ***
