Oleh: Hadits Abdillah (Pimpinan Redaksi Mediakarya.id)
Ada akhir yang tidak ditulis dengan upacara. Tidak dengan tongkat komando yang diserahkan secara khidmat. Akhir petualangan Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru ditulis dengan borgol penyidikan, dengan 11 HP disita, dan dengan status tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bagi publik yang mengikuti Polri sejak 2019, nama Listyo Sigit tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah Jenderal yang tumbuh di bawah bayang-bayang Jokowi. Dari Kapolda Banten, Kabareskrim, hingga Kapolri. Loyalitas adalah mata uangnya. Kedekatan adalah jalannya. Dan selama tujuh tahun, formula itu bekerja sempurna.
Tapi era telah berganti. Ketika Loyalitas Lama Menjadi Beban Baru Kesalahan fatal Listyo Sigit bukan hari ini. Kesalahan fatalnya adalah gagal membaca bahwa panggung telah pindah. Di era Jokowi, Polri adalah alat kekuasaan yang super powerfull. Penyadapan, operasi intelijen, pengamanan lingkar politik, adalah bahasa yang dimaklumi. Semua demi stabilitas.
Di era Prabowo, rumusnya terbalik. Presiden adalah mantan Jenderal Kopassus yang sangat paham arti keamanan komunikasi. Presiden adalah institusi tertinggi yang tidak bisa disadap oleh bawahannya sendiri. Ketika nomor Presiden dimasukkan ke dalam sistem LIMS – Lawful Interception Management System – tanpa surat, tanpa prosedur Perkap No.5/2010, itu bukan lagi pelanggaran prosedur. Itu adalah pengkhianatan hierarki.
Bareskrim di bawah Komjen Asep Safrudin membacanya dengan sangat jelas: ini bukan salah ketik, ini adalah penyalahgunaan sistem negara. Perintah menghapus log pada Oktober 2026 adalah bukti kesadaran akan kejahatan. Mereka tahu itu ilegal, dan mereka mencoba menghapus jejaknya.
Bayang-Bayang Solo yang Tidak Mau Pergi
Mengapa publik langsung berteriak “Gank Solo”? Karena komunikasi politik tidak pernah bohong. Jejak digital Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi adalah jejak orang-orang yang pernah menjadi ring inti kekuasaan 2014-2024. Ketika target sadapnya adalah Presiden Prabowo, tokoh politik baru, media, ormas, dan pengusaha di lingkar pemerintahan baru, publik tidak butuh gelar profesor untuk menarik garis lurus.
Inilah yang disebut Dr. Adi Suparto sebagai “cacat hukum laten”. Jika hasil sadap ilegal itu dipakai untuk membisiki, menekan, atau mengarahkan kebijakan Presiden, maka negara ini pernah dijalankan di bawah bayang-bayang intelijen liar.
Yusril Ihza Mahendra buru-buru memasang barikade: ini oknum, bukan institusi. Bukan makar, bukan destabilisasi. Pernyataan itu penting untuk menenangkan pasar politik. Tapi publik tahu, dalam sejarah Polri, tidak ada Irjen yang berani menyadap Presiden tanpa merasa punya backing yang lebih besar.
Yang paling menarik dari kasus ini bukan kejatuhan Listyo Sigit. Yang paling menarik adalah keberanian Prabowo dan Kapolri yang baru. Selama ini, mitosnya adalah Kapolri tidak tersentuh. Mantan Kapolri apalagi. Mereka punya jaringan, punya pasukan, punya rahasia.
Mitos itu runtuh hari ini. Ketika mantan Kapolri dijebloskan ke Rutan Mabes Polri, pesan yang dikirim ke seluruh Indonesia sangat jelas: Tidak ada kekuasaan abadi. Bayang-bayang Jokowi telah selesai.
Listyo Sigit adalah produk terbaik dari sistem Jokowi: jenderal yang loyal, senyap, dan efektif. Tapi ketika sistem itu berganti, produk yang sama menjadi produk yang paling berbahaya. Ia tahu terlalu banyak, punya akses terlalu dalam, dan merasa terlalu aman.
Petualangannya berakhir bukan karena ia tidak cakap. Petualangannya berakhir karena ia masih bertualang di peta lama, sementara negara sudah menggambar peta baru. Dan di peta baru itu, tidak ada ruang untuk jenderal yang menyadap panglimanya sendiri.
Saatnya Merajut Kembali Soliditas polri di Bawah Jenderal Suyudi Ario Seto
Kini, setelah badai penyadapan ini membelah luka, inilah momentum paling krusial bagi Polri untuk kembali merajut persatuan. Kasus Listyo Sigit harus menjadi pelajaran terakhir bahwa tidak ada individu yang lebih besar dari institusi. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi, Polri tidak boleh lagi terkotak-kotak dalam geng, kubu, atau bayang-bayang kekuasaan masa lalu. Polri harus kembali pada jati dirinya: Rastra Sewakottama – abdi utama nusa dan bangsa.
Soliditas bukanlah berarti menutup-nutupi kebusukan. Justru soliditas sejati lahir dari keberanian untuk memotong yang busuk demi menyelamatkan yang utuh. Langkah tegas Kapolri Jenderal Suyudi bersama Bareskrim menyeret mantan atasannya sendiri adalah bukti bahwa Polri sedang berbenah dengan jujur. Saatnya seluruh Bhayangkara dari Sabang sampai Merauke, dari bintara hingga perwira tinggi, berdiri dalam satu barisan yang sama. Satu komando, satu sumpah, satu tujuan: menjaga Presiden, menjaga konstitusi, dan menjaga rakyat.
Polri pecah adalah harapan musuh negara. Polri solid di bawah Kapolri Jenderal Suyudi adalah benteng terakhir Indonesia. ***
