JAKARTA, Mediakarya – Beredar klaim bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026 sore.
Dalam narasi yang beredar tersebut disebutkan, surat diserahkan saat Presiden Prabowo baru tiba dari kunjungan kerja di Provinsi Aceh. Klaim itu disebut dibenarkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, serta sumber dekat Gibran.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, maupun surat resmi yang dipublikasikan ke publik yang mengonfirmasi bahwa pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi.
Karena itu, informasi tersebut masih berstatus klaim yang beredar dan perlu diverifikasi lebih lanjut melalui sumber resmi.
Dalam narasi yang beredar, pengunduran diri itu dikaitkan dengan menguatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik dokumen ijazah Gibran dan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan dari berbagai fraksi di DPR RI.
Konteks politik itu memang tengah memanas. Sebelumnya, DPR RI mencatat 120 anggota DPR RI sebagai pengusul HMP terkait polemik ijazah Wapres Gibran. Di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat justru meminta Gibran tidak mundur.
Gerakan Keadilan Sosial Nusantara (GKSN), misalnya, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (11/11/2026) menyampaikan sikap tegas agar Wapres tetap menjalankan amanat konstitusionalnya sampai akhir masa jabatan sesuai UUD 1945.
“Jangan mundur, Pak Gibran! Tetap jalankan amanat konstitusi dan tuntaskan tanggung jawab kenegaraan sampai akhir masa jabatan sesuai ketentuan UUD 1945,” tegas Wakil Ketua Umum GKSN, Ricky Dodo Banjarnahor.
Secara konstitusional, pengunduran diri Wakil Presiden bukan sekadar penyerahan surat secara tertutup. Berdasarkan UUD 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, termasuk karena mengundurkan diri, memiliki mekanisme yang melibatkan DPR dan MPR.
Artinya, meskipun ada surat yang diserahkan, prosesnya tidak otomatis selesai pada hari yang sama tanpa proses ketatanegaraan lanjutan.
Karena itu, publik diminta tidak langsung menyimpulkan bahwa jabatan Wapres telah kosong hanya dari klaim penyerahan surat.
Hingga saat ini, redaksi masih menunggu klarifikasi resmi dari Istana Negara, baik itu Sekretariat Presiden / Istana Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi secara langsung dan terbuka maupun Pimpinan DPR RI terkait status HMP
Jika klaim tersebut benar, maka akan menjadi perkembangan politik paling besar dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika tidak benar, maka klaim tersebut berpotensi menjadi disinformasi di tengah tensi politik yang sedang tinggi. (Adt)
