JAKARTA, Mediakarya – Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati UI, Agus Wahid, menilai gonjang-ganjing politik nasional saat ini bukan peristiwa kebetulan. Menurut dia, situasi itu merupakan artikulasi dari apa yang ia sebut sebagai politik kebelet, yakni libido kekuasaan yang ingin bertahan dengan segala cara.
Dalam konteks Indonesia, kata Agus, kebelet politik tampak jelas ketika Jokowi karena libido kekuasaan yang ingin bertahan dia melakukan manuver, di antaranya ingin memperpanjang masa jabatannya: menabrak konstitusi (Pasal 6 UUD 1945). Karena ditolak, dia terus bermanuver.
Sejarah mencatat, pilkada diserentakkan penyelenggaraannya. Arahnya, agar Gibran yang saat itu sudah menjadi Wali Kota Solo bisa ikut kontestasi pilpres.
Mencegah potensi benturan UU Politik terkait batasan minimum usia 40 tahun bagi calon presiden/wakil presiden, maka kondisi “kebelet” mendorong wong Solo itu melakukan akrobat politik. Lahirlah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Sebuah putusan yang mengantarkan Gibran ikut pilpres, meski tercatat “anak haram konstitusi”.
‘Tidak terhenti di sana. Untuk menerabas persyaratan kandidat cawapres atas nama kebelet terproseslah surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA, yang ternyata MK tak temukan bukti adanya ijazah SMA Gibran. MA pun menolak suket itu,” kata Agus dalam keterangan tertulinya kepada Medakary, Rabu (11/11/2026).
“Kini, kita termenung, apakah gonjang-ganjing negara saat ini bagian dari artikulasi politik kebelet? Harus kita sadari, situasi politik saat ini sejatinya sunnatullah,” lanjut agus.
Agus mengungkapkan, gunung es akhirnya bukan hanya mencair ketika muncul cahaya panas. Tapi, menjadi gelombang tsunami yang siap menenggelamkan para pihak yang sudah sekian lama menerjemahkan politik kebelet itu.
Sebagai sunnatullah, siapa kira, terjadi whistleblower pada 3 November lalu? Hanya karena ada pesan singkat untuk menghapus seluruh file penyadapan, POLRI yang sudah bukan lagi “Solois”, pesan itu menjadi malapetaka.
“Atas nama politik kebelet yang diterjemahkan dalam gerakan penyadapan, termasuk ke diri Presiden Prabowo, menjadi pintu masuk untuk membongkar kejahatan terencana itu. Terciumlah bahwa penyadapan itu bukan hanya sekitar 2 tahun sebelumnya, tapi ternyata sejak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan,” ujar Agus.
Libido Politik dan Kehancuran Sendi Negara
Yang perlu digaris-bawahi, kata Agus, libido politik yang dalam pandangan Imam Ghazali masuk dalam petak nafsul ammara itu dijadikan perilaku kekuasaan untuk menindas seluruh elemen rakyat yang berseberangan dengan sang rezim.
Juga, dijadikan aji mumpung (carpe diem: Latin) untuk menggarong kekayaan nasional secara personal dan berkomplot dengan oligarki, bahkan menggadaikan sejumlah teritorial ke bangsa asing.
Perilaku kekuasaannya mengakibatkan kehancuran berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem politik bukan hanya hancur dan jauh dari prinsip good governance dan clean government.
Sistem ekonomi terkonsentrasi (terampas) oleh kelompok kecil tertentu (oligarki), sehingga nasib ekonomi rakyat dalam genggamannya. Nasibnya terus tercekik.
Lebih dari itu, penegakan hukum pun dirusak. Menurut catatan mantan Wakapolri Oegroseno, sejak Jokowi itulah Polri benar-benar rusak, karena memang sengaja dirusak. Belum hal lain terkait lingkungan yang kini secara dominan ada dalam kekuasaan oligarki yang bersekongkol dengan kaum “asong-aseng”.
Kini, kata Agus, para pihak yang mensupport dan atau menerjemahkan politik kebelet itu ada dalam bayang-bayang hukuman berat.
Ketika ketentuan pidana pembajakan ilegal tergolong ringan, yakni hanya kisaran 5-10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 2 miliar (UU ITE, Pasal 31 ayat 1 dan 2, juncto Pasal 47 dan Pasal 258 KUHP Nasional), maka yang harus dibaca lebih jauh adalah bagaimana dampak pembajakan ilegal yang selama ini dilakukan?
“Dampaknya bukan hanya raibnya ekonomi (material) yang bernilai ribuan triliun rupiah, tapi imaterial, termasuk hilangnya banyak nyawa warga negara yang melayang akibat tak sejalan dengan rezim,” ujar Agus.
Maka, hukuman yang seberat-beratnya adalah bentuk hukum yang berkeadilan. Bisa hukuman mati, atau seumur hidup, at least 20 tahun penjara. Para aktor layak disejajarkan dengan tindak pidana terorisme (UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 6, 9 dan 10).
Unsurnya at least telah melakukan teror dan ancaman, bukan hanya kepada Presiden, tapi sesungguhnya kepada negara dan bangsa ini. Bukti korban pun bisa diidentifikasi, apalagi kerugian keuangan negara dan kehancuran lingkungan.
Ini sikap hukum yang tegas dan jelas. Tak ada kaitannya dengan unsur pembalasan antar sesama aparatur kepolisian. Diksi “pembalasan” mencederai prinsip profesionalisme Polri. Sisi lain, jika pengenaan hukumnya ringan, juga tergolong mengangkangi slogan PolriI saat ini: “Polri Bersama Masyarakat”. Masyarakat menanti hukum yang berpihak pada keadilan bagi semua, tanpa diskriminasi. Harus tajam ke atas juga. Sebuah kondisi yang sudah hilang sekian lama,” tegas Agus.
The Man User Harus Jadi Target Utama
“Maka, kita harus menggaris-bawahi, penderitaan puluhan juta warga negara akibat praktik penyadapan ilegal itu harus didudukkan sebagaimana harusnya. Dan the main user of illegal interception atas nama hukum yang berkeadilan adalah sosok yang harus paling utama menjadi target hukum. Siapa dia? Tidak susah dicari, asal ada kemauan politik hukum yang kuat dan keberanian,” kata Agus.
Dia bukan hanya aktor intelektual, tapi artikulator politik kebelet egoistik yang mengakibatkan serangkaian kehancuran negara dan anak bangsa ini. Juga, penghancur jutaan hektar lingkungan. Menjadi krusial sejalan dengan bayang-bayang perpecahan nasional.
“Inikah politik divide et impera yang sengaja dirancang-bangun? Tak salah lagi. Bisa dibuktikan secara riset objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Agus.
Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan konco-konconya yang terlibat penyadapan hanya budak-budak pelaksana the main user itu, kata Agus. Meski LSP didesain sebagai sang “raja”, tapi tetap ada dalam kendali the king of king. Ada the real president andai LSP berhasil lolos menjadi RI-1.
Tapi sekali sunnatullah karena sudah terlalu “kebelet” itulah, akhirnya Allah tunjukkan. Melalui Q.S. Ali Imran: 54, “Wa makaru wa makarallah. Wallahu Khairul makirin” (Mereka berbuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya itu. Allah sebaik-baik perancang).
Ayat tersebut mempertegas dan hal ini merupakan bukti sunnatullah (hukum alam) bahwa perencanaan yang demikian rapi jauh sebelumnya akhirnya terkuak. Inilah psikologi politik kebelet yang tak disadari, yang menghilangkan kalkulasi rasionalnya.
Yang perlu disadari, sadarkah elemen pemimpin dan seluruh jajarannya di berbagai lini pemerintahan sejatinya diselamatkan Allah saat ini?
Jawabannya bukan sekadar sadar dan terima kasih atas gagalnya rencana atau skenario jahat sejumlah gangster itu. Tapi, haruslah lahir kesadaran how to save Indonesia and his peoples.
Kesadaran ini haruslah menggerakkan agenda besar rekonstruksi nasional dalam konteks ekonomi, hukum, politik, etika, lingkungan dan sendi-sendi kehidupan anak bangsa ini. Saatnya bertindak dengan hati bersih untuk tidak lagi menderitakan rakyat secara ekonomi, hukum atau hak-hak hidup lainnya.
Maka, tekad yang harus dibangun bukan lagi “Menuju Indonesia Baru”, tapi “Ini Baru Indonesia”. Yaitu, format Indonesia yang senafas dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Preambul dan UUD 1945, bukan UUD 2002 akibat amandemen total yang menghancurkan itu, secara filosofis atau pun praktik ketatanegaraan.
Tak bisa dipungkiri, reformasi 1998 yang dulu digelorakan menjadi pintu masuk liberalisme yang memporak-porandakan cita-cita luhur mendirikan negara yang sarat dengan “ruh” gotong-royong dan penuh kesahabatan (kekeluargaan) dalam spektrum negara.
“Tidak ringan rekonstruksi nasional itu. Tapi, harus dimulai dan penuh kesadaran dan tekad jujur (bersih). Dan terbongkarnya persekongkolan besar itu harus dijadikan momentum untuk membangun negara yang gemah ripah loh jinawi (baldatun thoyyibatun wa rabbung ghafur),” pungkas Agus Wahid. (Edr)
