JAKARTA, Mediakarya – Bola panas pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini ada di DPR. Manuver Gibran yang menyebut akan fight di PTUN untuk menguji keabsahan ijazahnya sepertinya bakal kandas.
Analis komunikasi politik Institute for Public Policy Strategic (IPPS) Nurul Julyana menilai, titik balik itu terjadi setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final.
“Kini, bola berada di tangan Wapres Gibran untuk menentukan langkah yang akan ditempuh. Pernyataan Pak Yusril bukan sekadar pernyataan teknis hukum. Dalam komunikasi politik, pernyataan itu menutup ruang narasi pembelaan Gibran di ruang peradilan tata usaha negara,” ungkap Nurul saat dimintai tanggapannya oleh Mediakarya, Rabu (11/11/2026).
Selama ini, kata dia, strategi fight di PTUN dibangun sebagai panggung untuk menunjukkan bahwa Gibran percaya diri, terbuka, dan siap diuji secara hukum. Namun ketika Menko Kumham Imipas menyatakan putusan MK dan MA sudah final dan objek sengketa sudah tidak ada lagi, panggung itu kehilangan fondasinya.
Nurul menjelaskan, dalam logika komunikasi politik, PTUN semula diposisikan Gibran sebagai arena klarifikasi. Di sana, ia bisa tampil sebagai pihak yang dizalimi isu ijazah, lalu dibersihkan lewat putusan pengadilan.
Namun narasi itu kini berbalik. Jika PTUN menghentikan persidangan karena objek gugatan dinilai hilang, publik tidak akan membaca itu sebagai kemenangan Gibran. Publik justru akan membaca itu sebagai persoalan yang selesai secara administratif, tetapi tidak terjawab secara moral dan politik.
“Gibran tidak lagi bisa berlindung di balik proses hukum yang sedang berjalan. Karena proses itu sendiri dinyatakan sudah selesai di level tertinggi,” kata Nurul.
Bola panas Pindah ke DPR
Ketika jalur PTUN tertutup, kata Nurul, bola panas secara otomatis berpindah ke DPR. Di Senayan, wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) bukan lagi sekadar wacana. Ia menjadi ujian bagi partai-partai koalisi maupun oposisi: apakah mereka berani mengambil sikap, atau memilih bermain aman sambil menunggu arah angin Istana.
Menurut Nurul, DPR kini berada dalam posisi paling dilematis. Jika DPR diam, publik akan menilai DPR tunduk pada kekuasaan. Jika DPR bergerak, koalisi pemerintahan Prabowo bisa retak.
“Inilah yang disebut bola panas. Siapa yang memegang, dia yang terbakar. Tapi siapa yang melempar, dia yang dituduh lari dari tanggung jawab,” ujar Nurul.
Mundur Terhormat
Nurul menilai, Gibran kini hanya punya dua pilihan komunikasi politik yang tersisa. Pertama, tetap fight secara politik, bukan lagi secara hukum. Artinya, Gibran harus tampil ke publik, menjelaskan secara terbuka, dan membangun narasi bahwa dirinya tetap legitimate karena sudah melalui proses pemilu dan putusan final MK dan MA.
Risikonya, kata Nurul, narasi ini akan terus diserang sebagai narasi kekuasaan, bukan narasi kebenaran. Selama isu ijazah tidak dijawab dengan dokumen yang bisa diverifikasi publik secara terang, serangan akan terus berulang.
Kedua, mundur secara terhormat sebagai pilihan politik personal. Pilihan ini, menurut Nurul, justru bisa mengubah Gibran dari figur yang tertekan menjadi figur yang mengendalikan narasi.
Menurut dia, mundur bukan berarti kalah. Dalam komunikasi politik, mundur di saat yang tepat bisa dibaca sebagai sikap kenegarawanan, pengorbanan untuk stabilitas nasional, dan cara menyelamatkan pemerintahan Prabowo dari kegaduhan berkepanjangan.
“Bola kini ada di tangan Gibran. Mau terus fight di arena yang sudah dinyatakan tertutup, atau mengambil langkah yang justru membuat dia terlihat lebih besar dari jabatannya,” kata Nurul.
Nurul menegaskan, apa pun pilihan Gibran, taruhannya bukan lagi sekadar nasib satu orang wakil presiden. Taruhannya adalah stabilitas pemerintahan Prabowo, soliditas koalisi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Jika Gibran bertahan tanpa jawaban yang memuaskan, kegaduhan akan terus diproduksi setiap hari oleh lawan politiknya. Jika Gibran mundur, transisi harus dikelola secara cepat, transparan, dan konstitusional agar tidak menimbulkan krisis baru.
“Inilah ujian komunikasi politik paling berat bagi Gibran. Bukan lagi soal menang di PTUN, tetapi soal menang di mata publik,” pungkas Nurul. (Edr)
