JAKARTA, Mediakarya – Dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto harus menjadi momentum untuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan teknologi intersepsi negara, termasuk pada masa sebelumnya.
Indonesian Audit Watch (IAW) mendorong Bareskrim menuntaskan pembuktian pidana, sementara Presiden memastikan seluruh akses ilegal dihentikan dan celah pengawasan ditutup agar kejadian serupa tidak terulang.
“Bagaimana jika pelaku penyadapan ilegal berhasil ditangkap, tetapi perangkatnya masih aktif, aksesnya belum dicabut, dan hasil penyadapannya tetap beredar? Perkaranya mungkin selesai di pengadilan, tetapi ancamannya belum tentu berakhir,” ujar Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026)
Menurut Iskandar persoalan tersebut perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dan penyidik Bareskrim Polri dalam menangani dugaan penyadapan ilegal terhadap pimpinan nasional.
Pasalnya, perhatian publik selama ini tertuju pada siapa pelaku, pemberi perintah, sasaran, dan kemungkinan unsur makar. Namun, pertanyaan yang lebih menentukan ialah, setelah perkara ini ditangani, apakah seluruh jalur penyadapan ilegal benar-benar telah ditutup.
Jangan Berhenti pada Perkara 2025-2026
lebih lanjut Iskandar mengungkapkan, perkembangan penyidikan yang diberitakan pada November 2026 menyebut dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025-2026. Namun, periode tersebut belum tentu mencakup seluruh kemungkinan penyalahgunaan teknologi intersepsi pada masa sebelumnya.
“Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai informasi dugaan penyadapan sejak Pemilu 2024, misalnya, perlu diuji sumber dan relevansinya tanpa langsung dianggap sebagai bagian dari perkara yang sama,” ujar dia..
Untuk itu, IAW memandang penyidik perlu membedakan kegiatan intersepsi yang sah, kegiatan yang semula sah tetapi menyimpang dalam pelaksanaan, serta penyadapan yang sejak awal tidak mempunyai dasar kewenangan.
Sebab setiap indikasi penyalahgunaan yang didukung informasi memadai patut diperiksa. “Negara tidak cukup menuntaskan satu perkara jika kemungkinan penyimpangan serupa masih berlangsung di tempat lain,” tegas Iskandar.
Iskandar mengungkapkan, IAW menerima sejumlah bahan teknis berupa foto instalasi elektronik, daftar pemeliharaan komputer, indeks pengadaan perangkat khusus, dan spesifikasi teknologi pengawasan. Di antaranya terdapat indeks pengadaan yang disebut berkaitan dengan Strategic Intrusion Mobile tahun 2020, laporan pemeliharaan 79 komputer pada 2023, serta spesifikasi 5G Tactical Direction Finder.
Enam foto lainnya, menurut sumber, memperlihatkan pemindahan perangkat dari lokasi yang disebut sebagai safehouse pada Oktober 2023.
Keaslian, kepemilikan, lokasi, dan relevansi bahan tersebut tentu perlu diverifikasi penyidik. Karena itu, IAW tidak menyimpulkan bahwa perangkat dimaksud digunakan untuk menyadap Presiden, menjalankan Pegasus, ataupun berkaitan dengan dugaan makar.
Namun, apabila autentik dan relevan, maka bahan tersebut dapat membantu menelusuri pengadaan, penempatan, pemeliharaan, pemindahan, serta pihak yang menguasai perangkat.
“Yang perlu diketahui bukan hanya apakah suatu perangkat pernah ada, melainkan siapa yang menguasainya, berdasarkan kewenangan apa, dan bagaimana penggunaannya dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Negara Perlu Memetakan Teknologi Pengawasannya
Selain itu, IAW juga menerima foto bagian dokumen berjudul Laporan Kegiatan Implementasi 17 Sensor Kementerian/Lembaga yang mencantumkan identitas unit intelijen siber BIN tahun 2021. Dokumen tersebut menggambarkan pemasangan perangkat keamanan jaringan Forcepoint N1105 pada sejumlah instansi dan pengiriman log ke pusat pemantauan.
Pemantauan keamanan jaringan dapat digunakan secara sah untuk mendeteksi ancaman siber dan tidak otomatis merupakan penyadapan komunikasi.
Namun, keberadaan berbagai teknologi pengawasan menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintah mempunyai peta penguasaan perangkat, pembagian kewenangan, serta pengendalian akses yang memadai?
Pemetaan tersebut diperlukan untuk membedakan kegiatan pengamanan yang sah dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, tanpa membuka informasi operasional yang dilindungi hukum.
WTP Bertahun-tahun, Tapii Pengawasan Jangan Berhenti pada Pembukuan
Polri telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama bertahun-tahun. Namun, opini tersebut tidak berarti seluruh pengendalian operasional bebas dari kelemahan.
Dalam pemeriksaan laporan keuangan Polri tahun 2020, BPK mengungkap kurang saji realisasi belanja modal peralatan dan mesin dari pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp115,38 miliar, kelebihan pembayaran Rp17,70 miliar, serta denda keterlambatan Rp8,40 miliar yang belum dipungut.
Sebelum LHP diserahkan, terdapat penyetoran Rp15,67 miliar ke kas negara sebagai bagian dari tindak lanjut. Angka-angka tersebut mempunyai klasifikasi berbeda dan tidak dapat langsung dijumlahkan sebagai kerugian negara.
Pemeriksaan tahun-tahun berikutnya juga mengungkap persoalan penganggaran, persediaan, pencatatan aset, dan pelaksanaan pekerjaan. Temuan itu tidak membuktikan penyalahgunaan alat penyadapan. Namun, temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pengendalian aset dan pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan.
Bagi IAW, pengawasan teknologi sensitif harus mencakup pertanggungjawaban keuangan sekaligus legalitas penggunaan. BPK memeriksa sesuai kewenangannya, sementara pengendalian operasional dan dugaan tindak pidana menjadi tanggung jawab lembaga berwenang lainnya.
Karena itu, LHP BPK selama 2016-2025 perlu ditelusuri untuk mengetahui cakupan pemeriksaan, temuan yang relevan, dan tindak lanjutnya, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan bahwa perangkat penyadapan pernah atau belum pernah diperiksa.
Putus Akses Ilegal dan Amankan Hasil Sadapan
IAW mengusulkan agar penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Apabila ditemukan sistem yang digunakan secara ilegal, penyidik bersama instansi berwenang perlu memastikan akses tidak sah dihentikan, termasuk hak akses atau jalur pengendalian yang masih memungkinkan penyalahgunaan.
Langkah tersebut harus menjaga bukti elektronik dan tidak mengganggu kegiatan intersepsi yang dibenarkan hukum.
Perhatian juga perlu diberikan kepada hasil penyadapan yang telanjur terkumpul, yakni: di mana disimpan, siapa yang mengakses, apakah pernah disalin atau disebarluaskan, serta kemungkinan penggunaannya untuk kepentingan lain.
Informasi yang menjadi barang bukti wajib diamankan sesuai prosedur. Sementara data pribadi yang tidak mempunyai dasar hukum untuk terus disimpan harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku!
“Menghentikan operasi ilegal belum tentu mengakhiri ancamannya apabila hasil penyadapan masih dapat disalahgunakan,” tegas Iskandar.
Iskandar mengungkapkan, penyidikan pidana harus berjalan independen. Namun, Presiden sebagai kepala pemerintahan berkepentingan memastikan pengendalian teknologi dan pengamanan negara berfungsi efektif.
IAW memandang Presiden Prabowo perlu memperoleh evaluasi terpadu mengenai penguasaan perangkat, legalitas akses, koordinasi antarlembaga, dan efektivitas deteksi dini.
UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mengatur fungsi deteksi serta peringatan dini. UU Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tugas dan kewenangan Polri. Sementara pemeriksaan keuangan negara berjalan menurut ketentuan perundang-undangan mengenai BPK.
“Evaluasi tersebut perlu menjawab apakah ancaman tidak terdeteksi, sudah terdeteksi tetapi belum cukup terverifikasi, atau telah diketahui namun belum ditangani secara memadai,” ungkap dia.
Presiden tidak perlu membuka seluruh rahasia intelijen kepada publik. Yang diperlukan ialah kepastian bahwa mekanisme pengamanan dan pengawasan bekerja sebagaimana mestinya!
Jangan Terjebak pada Perdebatan Makar
Dugaan penyadapan Presiden merupakan persoalan serius. Namun, pendalaman kemungkinan makar tidak boleh mengaburkan pembuktian tindak pidana yang sebenarnya terjadi.
“KUHP mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden serta makar dengan maksud menggulingkan pemerintah melalui unsur-unsur khusus. Penyadapan ilegal tidak otomatis memenuhi unsur tersebut,” tegas pakar audit ini.
Tetapi apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur makar, maka penyidik dapat menerapkan ketentuan yang relevan dengan memperhatikan waktu perbuatan dan hukum yang berlaku!
Sebaliknya, jika bukti hanya mendukung tindak pidana penyadapan atau pelanggaran lainnya, kesimpulan hukum tidak boleh diperluas karena besarnya perhatian publik.
“Keberhasilan penyidikan bukan diukur dari beratnya pasal, melainkan ketepatan pembuktian dan kemampuan mencegah pelanggaran berulang,” ujarnya.
Tujuh langkah Memutus Rantai Penyadapan Ilegal
IAW mengusulkan tujuh langkah yang dapat dijalankan sesuai kewenangan masing-masing lembaga:
- Tuntaskan penyidikan yang sedang berjalan, termasuk dugaan peran para pihak dan penggunaan hasil penyadapan berdasarkan alat bukti yang sah.
- Telusuri dugaan kegiatan terdahulu sepanjang terdapat informasi autentik dan relevan, tanpa menganggap semua peristiwa sebagai satu operasi.
- Rekonsiliasi aset teknologi sensitif, meliputi pengadaan, penerimaan, penempatan, pemeliharaan, pemindahan, dan status perangkat.
- Periksa mekanisme otorisasi, termasuk dasar hukum, persetujuan, tujuan, serta pertanggungjawaban setiap kegiatan intersepsi.
- Hentikan akses yang terbukti tidak sah, dengan tetap menjaga barang bukti dan kelangsungan kegiatan legal.
- Amankan dan telusuri hasil penyadapan ilegal, termasuk kemungkinan penggandaan, penyebarluasan, serta penyalahgunaan informasi.
- Bangun pengawasan berkelanjutan melalui pemisahan kewenangan, audit akses, evaluasi prosedur, dan pemeriksaan tindak lanjut.
Langkah-langkah tersebut harus menjaga keseimbangan antara keamanan nasional, kebutuhan penegakan hukum, perlindungan privasi, dan pengawasan terhadap kekuasaan.
Jangan Hanya Tangkap Pelakunya, Tutupi Juga Celahnya
Pengalaman penanganan berbagai perkara penyalahgunaan kewenangan menunjukkan bahwa penindakan terhadap individu perlu disertai pembenahan sistem.
Dalam teknologi penyadapan, kebutuhan tersebut semakin mendesak karena penyalahgunaan akses dapat berlangsung tanpa diketahui sasaran, sementara hasilnya mungkin tetap tersimpan setelah operasi berakhir.
Karena itu, Presiden dan Bareskrim mempunyai tanggung jawab yang saling melengkapi. Penyidik harus menuntaskan pembuktian pidana secara independen. Presiden perlu memastikan kelemahan pengendalian yang ditemukan diperbaiki melalui mekanisme pemerintahan yang sah.
“Tidak boleh ada intervensi terhadap penyidikan, tetapi juga tidak boleh ada pembiaran terhadap celah penyalahgunaan kewenangan!” jelas Iskandar.
Bagi IAW, momentum ini harus digunakan untuk menelusuri dugaan penyadapan ilegal yang didukung bukti, menghentikan seluruh akses yang terbukti melanggar hukum, serta memastikan perangkat pengawasan negara digunakan hanya berdasarkan kewenangan yang sah.
“Presiden tidak cukup memperoleh laporan bahwa pelaku telah ditemukan. Presiden perlu memperoleh kepastian yang dapat diuji bahwa celah penyalahgunaan kewenangan telah ditutup,” ujarnya.
Sebab, keberhasilan negara bukan sekadar menangkap penyadap ilegal. “Keberhasilan sesungguhnya adalah memastikan perangkat dan kewenangan yang dibangun untuk melindungi rakyat tidak lagi dapat disalahgunakan untuk menyadap mereka secara ilegal,” tutup Iskandar. (Adt)
