JAKARTA, Mediakarya – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menyerukan sikap politik yang tegas dan bermartabat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mundur dari jabatannya.
Habib Syakur menilai Gibran Rakabuming Raka, lebih terhormat mundur atas kesadaran sendiri, daripada menunggu mekanisme dari parlemen.
Menurut Habib Syakur, langkah itu bukan sekadar soal jabatan. Ini soal meredam gejolak di tengah masyarakat yang terus membesar.
“Agar tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat, Wapres Gibran segera angkat kaki dari kantor Wakil Presiden,” tegas Habib Syakur dalam wawancaranya dengan Mediakarya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Seruan itu disampaikan sebagai bentuk nurani kebangsaan. GNK menilai, mempertahankan jabatan di tengah sorotan publik yang tajam hanya akan memperpanjang kegaduhan politik nasional.
Habib Syakur juga mengimbau mantan Presiden ke-7 Joko Widodo itu agar menjadi pandito saja. Pandito dalam arti sesepuh yang menenangkan, bukan lagi operator strategi kekuasaan.
“Pak Jokowi jangan lagi berpikir strategi tetap mempertahankan anaknya tetap duduk di kursi wakil presiden atau memiliki syahwat mendorong anaknya menduduki jabatan presiden,” katanya.
Pola berpikir seperti itu, kata dia, justru akan menggerus warisan politik Jokowi sendiri.
Strategi Baru: Fokus Besarkan PSI Persiapan Pemilu 2029
Habib Syakur menawarkan jalan keluar yang lebih elegan dan terukur bagi Jokowi. mantan Wali Kota Solo itu sebaiknya membuat strategi untuk kemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilihan Umum 2029 mendatang.
Caranya, Jokowi sebaiknya mengambil ketua umum partai besar yang masih seideologis dengan dirinya untuk dijadikan ketua umum PSI.
“Publik tentunya sudah tahu ketua umum partai besar yang dimaksud. Karena keberadaannya jadi Ketum Partai itu juga atas jasa Jokowi. Nah sekarang momentum tepat untuk menariknya menjadi Ketum PSI,”sindirnya.
Selanjutnya, susunan kepemimpinan PSI diatur sebagai berikut: Gibran Rakabuming Raka dijadikan Sekjen, Kaesang Pangarep jadi bendahara, sementara Dewan Pembina PSI itu Jokowi itu sendiri.
Dengan demikian, maka Jokowi akan dikenang sebagai tokoh politik sekaligus menunjukkan figur orang tua yang mengarahkan anaknya di panggung politik.
“Bukan orang tua yang memaksakan anaknya menduduki jabatan, tetapi orang tua yang membina anaknya lewat kerja partai yang terukur,” tutur Habib Syakur.
Tolak Ukur 2029: Suara PSI Penentu Legitimasi
Habib Syakur menegaskan, tolak ukurnya nanti di 2029. Mampukah PSI meraih suara terbanyak sesuai dengan ucapan Jokowi di beberapa acara PSI?
“Nah, jika PSI itu mampu meraih suara terbanyak di 2029, maka publik meyakini bahwa Pilpres 2014 Jokowi-JK dan Pilpres 2019 Jokowi-Ma’ruf merupakan pasangan pilihan rakyat,” ujar dia.
Namun jika Pemilu 2029 mendatang suara PSI rendah dan tidak masuk Parliamentary Threshold (ambang batas parlemen), tentunya publik meragukan bahwa Pilpres 2014-2019 yang dimenangkan Jokowi itu manipulatif.
“Di titik inilah, menurut kami, sejarah akan mengadili. Bukan lewat narasi, bukan lewat pembelaan buzzer, tetapi lewat suara rakyat yang sesungguhnya di bilik suara 2029,” ungkap Habib Syakur.
Habib Syakur menambahkan, mundur adalah kehormatan. Membangun PSI adalah pembuktian. Dan menjadi pandito adalah cara Jokowi menutup karier politiknya dengan bermartabat. (Pri)
