JAKARTA, Mediakarya -Masih banyaknya keluhan warga terkait menumpuknya sampah dilingkungan menjadi perhatian serius Ketua komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike.
Politisi PDI Perjuangam (PDIP) yang akrab disapa Mbak Yuke itu pun meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta lebih kreatif dan inovatif dalam menangani persoalan sampah di Ibu Kota.
Terlebih, Jakarta akan segera memasuki musim hujan, sementara persoalan pengangkutan dan pengolahan sampah masih menghadapi berbagai kendala.
“Saat ini persoalan sampah menjadi salah satu perhatian serius Komisi D, terutama setelah adanya pembatasan pembuangan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang kini hanya menerima sampah residu dengan kapasitas dan ritase terbatas,” ujar Yuke, Rabu (11/11/2026).
Menurut Wakil Bendahara umum DPP PDIP ini kondisi tersebut harus diantisipasi melalui perencanaan yang matang. Hal itu mulai dari pengangkutan, pemilahan hingga pengolahan sampah di tingkat wilayah.
“Kami ingin memastikan agar hal-hal yang krusial, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan sampah, tidak sampai terabaikan. Percepatan penanganan masalah sampah harus benar-benar terlihat,” ujar anggota DPRD DKI tiga periode itu.
Lebih lanjut, politisi dapil Jaksel ini memahami kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat sejumlah program harus ditunda atau tidak dianggarkan. Namun, pemerintah tetap harus memastikan kebutuhan mendasar dalam penanganan sampah menjadi prioritas.
Yuke juga meminta DLH melakukan evaluasi terhadap kesiapan armada pengangkutan sampah. Mulai dari jumlah kendaraan yang tersedia, kondisi operasional, armada yang mengalami kerusakan hingga kebutuhan peremajaan kendaraan.
“Wacana penggunaan skema sewa armada belum dapat diterapkan pada 2027 karena masih membutuhkan kajian dan persiapan. Karena itu, kesiapan armada untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan sampah pada tahun tersebut harus tetap diperhitungkan,” bebernya.
Selain itu, Yuke menekankan pentingnya memastikan sistem pengangkutan berjalan optimal setelah masyarakat melakukan pemilahan sampah.
Jangan sampai, kata dia warga sudah didorong memilah sampah dari rumah, tetapi pemerintah tidak mampu menyediakan sistem pengangkutan yang memadai.
“Jangan sampai warga sudah bersemangat memilah sampah, tetapi pengangkutannya tidak tuntas. Kalau begitu, masyarakat justru bisa kehilangan motivasi untuk memilah sampah,” tegasnya.
Ia turut menyoroti keterbatasan fasilitas tempat penampungan sementara (TPS) di sejumlah wilayah. Bahkan, terdapat kecamatan yang belum memiliki tempat penampungan sampah sehingga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan DLH.
Yuke mengingatkan, apabila sampah tidak terangkut dengan baik, TPS berpotensi mengalami kelebihan kapasitas. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat lingkungan menjadi kumuh hingga mendorong masyarakat membuang sampah sembarangan, termasuk ke kali dan saluran air.
“Hal yang kami khawatirkan adalah sebentar lagi memasuki musim hujan. Jika sampah tidak terangkut, persoalan ini bisa semakin rumit dan berpotensi memicu masalah lingkungan lainnya,” ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta DLH menyiapkan solusi alternatif apabila TPST Bantargebang semakin terbatas dalam menerima sampah. Di antaranya melalui optimalisasi pemilahan, pengolahan kembali sampah, serta kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan mengurangi volume sampah.
Di sisi lain, Yuke mengingatkan adanya kewajiban pemenuhan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang membutuhkan dukungan anggaran cukup besar. Hal tersebut mencakup penataan sistem pengelolaan sampah di Bantargebang, penerapan landfill, penutupan menggunakan membran, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Termasuk kebutuhan alat berat untuk pengerukan sampah, pembangunan tanggul dan turap, serta pengamanan sejumlah titik rawan.
Menurut Yuke, pemerintah harus mulai memikirkan berbagai alternatif penanganan sampah untuk satu hingga dua tahun ke depan, mengingat pembangunan fasilitas pengolahan alternatif membutuhkan waktu.
“Jangan sampai ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian muncul anggapan bahwa DPRD yang menghambat, tidak menganggarkan, atau mencoret anggaran. Kami ingin mengetahui secara jelas konsekuensi dari setiap kebijakan anggaran yang diambil,” katanya.
Karenanya, Yuke mendorong DLH menggali potensi kerja sama dengan pihak ketiga, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk membantu mengatasi keterbatasan anggaran.
Ia juga meminta DLH menyusun tahapan penanganan sampah yang terukur dan dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat. Misalnya, menetapkan target pembenahan dalam tiga hingga lima bulan pertama, baik melalui perbaikan sistem pengangkutan maupun pembentukan wilayah percontohan pengolahan sampah.
Yuke menilai, keberhasilan pengelolaan sampah di sejumlah wilayah, khususnya pengolahan sampah organik, perlu dijadikan contoh untuk diterapkan di daerah lain.
Jika keterbatasan armada masih menjadi kendala, DLH juga dapat mempertimbangkan sistem penjadwalan pengangkutan berdasarkan jenis sampah.
“Misalnya, ada jadwal khusus untuk pengangkutan sampah organik dan jadwal lainnya untuk jenis sampah berbeda. Lokasi dan waktu pengangkutannya juga harus ditentukan dengan jelas agar masyarakat mengetahui kapan sampah mereka akan diangkut,” jelasnya.
Yuke menegaskan, perubahan pola pengelolaan sampah memang tidak bisa dilakukan secara serentak. Namun, pemerintah harus memastikan fasilitas, sistem pengangkutan, dan sosialisasi berjalan beriringan agar masyarakat tidak hanya dibebani kewajiban memilah sampah.
“Persoalan sampah harus diselesaikan sekarang. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah harus memiliki terobosan dan lebih kreatif mencari solusi. Seluruh pihak harus bergerak bersama agar masalah ini tidak semakin sulit di kemudian hari,” tandasnya. (dri)
