JAKARTA, Mediakarya – Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang hanya mengajukan satu nama dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai bukan sekadar sikap hati-hati, melainkan tanda partai itu sedang tersandera.
Analis politik Institute for Public Policy Strategic (IPPS), Nurul Julyana, menegaskan PAN saat ini terjebak dalam posisi serba salah yang justru meruntuhkan klaimnya sebagai partai pelopor reformasi.
“PAN itu tersandera. Bukan karena tidak paham HMP, tapi karena tidak berani bersikap,” ujar Nurul saat diwawancarai Mediakarya terkait usulan HMP. pada Rabu (11/11/2026).
Seperti diketahui, dalam dokumen usulan resmi HMP yang dibacakan dalam rapat pimpinan DPR, hanya ada satu nama dari Fraksi PAN, yaitu Sarifuddin Sudding, anggota Komisi III DPR RI dapil Sulawesi Tengah. Padahal total pengusul mencapai 120 anggota DPR RI.
Klaim susulan Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan yang menyebut ada 10 anggota PAN yang ikut mengusulkan, menurut Nurul, justru memperlihatkan PAN sedang cari posisi aman: tidak mau dicatat menolak, tapi juga tidak berani tampil terdepan.
Nurul menilai ada dua faktor utama yang membuat PAN tersandera dalam konteks HMP tersebut.
Pertama, Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN memiliki utang budi terhadap Joko Widodo yang merupakan orang tua dari Gibran.
Selama era Jokowi, Zulkifli Hasan dipercaya menduduki jabatan strategis di kabinet. Kedekatan politik itu, menurut Nurul, membuat PAN tidak bisa bersikap lepas ketika polemik menyangkut anak Jokowi mengemuka di parlemen.
“Bagaimana mungkin PAN bisa tegas soal Gibran, kalau ketua umumnya merasa punya utang budi kepada bapaknya? Ini bukan lagi soal konstitusi, ini soal balas budi,” tegas Nurul.
Kedua, Ketum PAN Zulkifli Hasan pernah terseret dalam kasus dugaan alih fungsi kawasan hutan. Namun hingga akhir jabatan Jokowi kasus tersebut diduga diendapkan.
Nurul menyebut dugaan mengendapnya kasus itu membuat posisi PAN semakin tidak bebas. Partai menjadi takut mengambil sikap berseberangan karena khawatir masa lalu ketua umumnya kembali diungkit.
“PAN seperti partai yang kakinya diikat. Mau maju takut, mau mundur malu. Akhirnya yang dipilih adalah pura-pura ikut, tapi hanya setor satu nama,” ujarnya.
Pelopor Partai Reformis, Runtuh dalam Satu Hari
Bagi Nurul, sikap PAN dalam HMP ini menjadi titik runtuhnya narasi besar PAN.
Sebagai partai yang pernah disebut pelopor reformasi, yang lahir dari gerakan reformasi dan pernah dimotori Prof. Amien Rais, PAN seharusnya menjadi yang terdepan dalam mengawal mekanisme konstitusional seperti HMP.
Namun dalam konteks HMP ini, klaim tersebut runtuh dalam satu hari akibat sikap PAN yang dinilai lebih cari posisi aman.
“Partai reformasi itu diuji bukan saat berkuasa, tapi saat harus bersikap melawan arus kekuasaan. Dan PAN gagal dalam ujian itu,” kata Nurul.
Ia menilai PAN kini lebih mirip partai pragmatis yang sibuk menjaga kursi kekuasaan ketimbang partai ideologis yang menjaga nilai reformasi.
Nurul menegaskan, sikap PAN itu tidak mewakili suara pemilih, justru cenderung lebih melindungi ketua umumnya yang diduga lebih berpihak kepada Geng Solo.
Pemilih PAN di akar rumput, kata Nurul, banyak yang kecewa karena mengharapkan PAN berani bersikap atas dasar konstitusi, bukan atas dasar kedekatan elite.
“Pemilih itu tidak butuh partai yang hanya cari aman. Mereka butuh partai yang berani. Kalau PAN hanya melindungi ketua umumnya, lalu siapa yang melindungi suara pemilihnya?” ujarnya.
Nurul memprediksi, sikap PAN dalam konteks HMP tersebut yang hanya mengusulkan satu nama akan berdampak pada elektoral di Pemilu 2029.
Publik, kata dia, saat ini sudah dapat menentukan apakah PAN masih layak menjadi pilihan dalam pemilu mendatang atau justru sebaliknya akan ditinggalkan oleh pendukungnya di akar rumput.
“Pemilu 2029 itu masih tiga tahun lagi, tapi memori publik itu panjang. Satu sikap pengecut hari ini bisa dibayar mahal di bilik suara nanti,” tegas Nurul.
Menurut Nurul, pemilih reformasi yang dulu membesarkan PAN kini punya banyak pilihan lain. Jika PAN terus terjebak dalam politik balas budi dan politik aman, bukan tidak mungkin PAN akan ditinggalkan oleh basisnya sendiri.
“PAN harus memilih: mau jadi partai reformasi atau partai penjaga ketua umum. Tidak bisa dua-duanya,” pungkas Nurul. (Ugy)
