JAKARTA, Mediakarya – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menyampaikan pernyataan keras dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri beserta jajaran, Rabu (12/11/2026).
Benny menilai kasus penyadapan ilegal atau ilegal akses yang kini diusut Polri bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Menurutnya, penyadapan itu adalah cara melawan hukum untuk mewujudkan suksesi inkonstitusional.
“Jadi kalau ditanya siapa pengguna hasil sadapan, semua publik tahu. Siapa Kapolri Sigit Listyo itu, semua juga orang tahu. Untuk apa penyadapan itu dilakukan, semua juga tahu. Hasilnya dibawa ke mana, semua orang tahu,” ujar Benny dalam rapat yang disiarkan TV Parlemen.
Benny tidak merinci lebih lanjut siapa yang ia maksud sebagai pengguna hasil sadapan tersebut. Namun ia menegaskan, publik sudah memahami konteks dan tujuan dari penyadapan itu.
Dengan bahasa yang lugas, Benny kemudian menyampaikan penilaiannya.
“Jadi dengan bahasa yang agak lugas, bahasa kami orang dari Indonesia Timur, ini adalah cara yang ditempuh, cara melawan hukum, untuk terjadinya suksesi inkonstitusional,” tegas Benny.
Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar
Atas dasar itu, Benny meminta Kapolri untuk tidak ragu-ragu menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus penyadapan ilegal tersebut.
“Oleh sebab itu kami minta Kapolri jangan segan-segan menerapkan pasal makar untuk kasus penyadapan ini,” ujar Benny.
Menurut Benny, jika penyadapan dilakukan secara sistematis untuk melemahkan pemerintahan yang sah dan mengatur pergantian kekuasaan di luar jalur konstitusi, maka perbuatan itu sudah tidak bisa lagi hanya dijerat dengan pasal-pasal tentang ilegal akses semata.
Ia menegaskan, tidak ada tawar-menawar dalam persoalan yang menyangkut republik dan Merah Putih.
“Saya rasa Pak Ketua, ndak ada ibu pakai bu untuk republik, untuk Merah Putih,” kata Benny.
Benny juga menyinggung soal posisi Kapolri dalam struktur ketatanegaraan. Menurutnya, tidak ada Kapolri yang posisinya lebih tinggi dari Presiden.
“Mana ada Kapolri sangat Presiden Pak,” ujar Benny, dalam pernyataan yang menegaskan kembali hirarki kepemimpinan negara.
Pernyataan Benny itu sejalan dengan rekomendasi Komisi III DPR RI dalam rapat kerja tersebut, yakni agar kasus penyadapan ilegal diusut tuntas secara transparan dan profesional, hingga ke aktor intelektual dan pihak yang menikmati hasilnya.
Benny menilai, pengusutan tuntas adalah ujian bagi Polri untuk membuktikan independensinya dan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. (Ugy)
