JAKARTA, Mediakarya – Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri beserta jajaran menghasilkan rekomendasi tegas agar kasus dugaan penyadapan ilegal atau ilegal akses diusut tuntas secara transparan dan profesional.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. dalam kesimpulannya menyebutkan pihaknya mendukung langkah Kapolri dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ileegal atau ilegal akses.
Praktik penyadapan terhadap pejabat negara, tokoh politik, hingga aparat penegak hukum dinilai telah mengancam keamanan negara, merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, dan membahayakan demokrasi.
“Komisi III DPR RI mengapresiasi Polri dalam mengusut pemyadapan ilegal. Untuk itu kasus tersebut harus diusut tuntas, transparan, dan profesional. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Siapapun yang terlibat, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Habiburokhman dalam rapat kerja bersama Kapolri beserta jajaran pada Kamis (12/11/2026).
Komisi III juga meminta Polri untuk tidak berhenti pada pelaku lapangan semata. Pengusutan harus menyasar hingga ke aktor intelektual, pemberi perintah, penyandang dana, hingga pihak yang menikmati hasil penyadapan tersebut.
Minta Para Te4sangka Dijerat Pasal Makar
Selain mendesak pengusutan tuntas, Ketua Komisi III DPR RI juga meminta agar Polri mengenakan pasal makar terhadap para tersangka kasus penyadapan ilegal tersebut.
Habiburokhman menilai, perbuatan penyadapan ilegal terhadap pejabat negara dan upaya untuk mengumpulkan informasi sensitif negara untuk kepentingan kelompok tertentu telah memenuhi unsur yang mengarah pada makar.
“Ini bukan lagi sekadar ilegal akses. Kalau penyadapan ini dilakukan untuk melemahkan negara, untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, untuk mengendalikan kekuasaan dengan cara-cara ilegal, maka itu sudah masuk makar,” tegas Habiburokhman.
Ia menegaskan, penerapan pasal makar bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberi efek jera dan menunjukkan bahwa negara tidak main-main terhadap upaya-upaya subversif yang menggunakan instrumen penyadapan sebagai alat politik.
“Jangan sampai kasus sebesar ini hanya berakhir dengan pasal-pasal ringan. Kalau memang terbukti ada niat untuk menggulingkan kekuasaan yang sah, ya jerat dengan pasal makar,” ujarnya.
Seluruh Fraksi Dukung Penuh Polri
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri beserta jajaran untuk bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak manapun.
Komisi III meminta Polri untuk membuka secara berkala perkembangan penyidikan kepada publik, agar tidak muncul spekulasi liar dan fitnah di ruang publik.
“Transparan itu penting. Sampaikan ke publik sejauh mana perkembangannya, siapa saja yang sudah diperiksa, apa barang buktinya. Jangan sampai publik hanya mendengar dari bocoran-bocoran yang tidak jelas,” kata Habiburokhman.
Komisi III juga meminta agar Polri memberikan perlindungan kepada saksi dan pihak-pihak yang membantu pengungkapan kasus tersebut.
“Jangan sampai ada saksi yang takut bersuara. Negara harus hadir melindungi mereka,” tegasnya.
Menutup rapat kerja, Habiburokhman mengingatkan semua pihak agar tidak mencoba mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.
“Ini ujian bagi Polri dan bagi DPR. Kalau kasus ini bisa diusut tuntas dan profesional, kepercayaan publik akan kembali. Tapi kalau kasus ini menguap begitu saja, publik akan semakin tidak percaya kepada hukum,” pungkasnya. (Adt)
