LI- PTK Desak Kortas Tipidkor dan Ombudsman Turun ke Brebes, Bongkar Dugaan Nepotisme Rotasi 3 Jabatan Eselon II

- Editor

Senin, 16 November 2026 - 08:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-PTK) Bambang Sibagariang

Direktur Eksekutif Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-PTK) Bambang Sibagariang

BREBES, Mediakarya – Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-PTK) meminta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) segera turun tangan mengungkap sejumlah kejanggalan terkait proses rotasi mutasi jabatan di Kabupaten Brebes.

Desakan itu disampaikan direktur eksekutif LI-PTK Bambang Sibagariang, menyoroti tiga jabatan eselon II, yakni Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari dua institusi tersebut.

“Tiga jabatan ini sangat strategis. Jangan sampai pengisiannya cacat prosedur dan sarat kepentingan. Kortas Tipidkor dan Ombudsman harus turun, jangan hanya diam,” ungkap Bambang dalam diskusi daring bersama Mediakarya, Ahad (15/11/2026) malam.

Menurutnya, pengangkatan jabatan eselon II yang dinilai sangat strategis itu mengabaikan prinsip meritokrasi. Di mana salah satunya ada jabatan di eselon itu diduga diduduki oleh figur yang masih ada hubungan kekeluargaan.

“Kami menduga ada pengabaian prinsip meritokrasi. Salah satu jabatan eselon II itu diduga diduduki figur yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan pengambil keputusan. Ini tidak bisa dianggap sepele,” ujarnya.

Dia menegaskan, LI-PTK tidak mempersoalkan hak karier seseorang. Namun yang dipersoalkan adalah prosesnya, apakah dilakukan secara terbuka, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan, atau justru melalui penunjukan yang sarat intervensi.

Bambang menjelaskan, meski secara hukum kepegawaian tidak ada larangan mutlak yang menggugurkan hak seseorang untuk menjabat sebagai Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah.

“Namun pengangkatannya diatur ketat oleh aturan pencegahan konflik kepentingan, larangan nepotisme, serta kewajiban mengikuti sistem merit melalui seleksi terbuka atau lelang jabatan,” jelas Bambang.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat kepangkatan, kompetensi, dan rekam jejak berhak mengikuti seleksi jabatan.

Hubungan darah tidak otomatis menghapus hak karier seseorang selama proses pengangkatannya didasarkan pada kualifikasi dan kinerja, bukan penunjukan langsung.

“Hubungan keluarga tidak otomatis membuat seseorang tidak boleh menjabat. Yang dilarang adalah jika pengangkatannya karena keluarga, bukan karena kompetensi. Itu yang harus dibuktikan melalui proses yang transparan,” katanya.

Bambang mengatakan, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999, penyelenggara negara dilarang melakukan perbuatan yang menguntungkan kepentingan keluarga atau kroni di atas kepentingan masyarakat.

Jika seorang kerabat diangkat dengan cara memanipulasi nilai seleksi, melangkahi prosedur, atau mengabaikan kandidat lain yang lebih berkompeten, tindakan tersebut masuk kategori tindak pidana nepotisme.

Baca Juga:  LI-TPK Minta Kapolri Bongkar Jaringan Bisnis Haram Listyo dari Tambang Ilegal Hingga Baking Judol

“Jika ada manipulasi nilai, jika ada prosedur yang dilangkahi, jika ada kandidat yang lebih berkompeten dikesampingkan demi kerabat, itu sudah masuk kategori nepotisme. Itu bukan lagi sekadar maladministrasi,” tegas Bambang.

Bambang mengungkapkan, berdasarkan Permenpan RB No. 17 Tahun 2024, hubungan keluarga dan kerabat seperti orang tua, anak, suami/istri, saudara kandung, hingga ipar dikategorikan sebagai sumber utama konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan administrasi pemerintahan.

Pejabat yang berwenang mengambil keputusan seperti Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mendeklarasikan potensi konflik kepentingan tersebut dan tidak boleh terlibat langsung dalam proses penilaian atau penetapan yang menyangkut keluarganya.

“Aturannya jelas. Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mendeklarasikan jika ada konflik kepentingan dan tidak boleh terlibat langsung. Pertanyaannya, apakah itu dilakukan di Brebes? Ini yang harus diperiksa Ombudsman dan Kortas Tipidkor,” jelas Bambang.

Wajib Lelang Jabatan Terbuka

Oleh karena itu, lanjut Bambang, agar pengangkatan pejabat Eselon II seperti Kepala Dinas, Kepala Badan, atau Sekretaris Daerah sah secara hukum dan terhindar dari maladministrasi, pemerintah kabupaten wajib melakukan seleksi.

Pengisian jabatan dilakukan melalui lelang jabatan secara terbuka yang dinilai oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, akademisi atau profesional, yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan peserta.

Selanjutnya, hasil seleksi tiga besar atau 3 nama terbaik yang diajukan oleh Pansel harus mendapatkan pertimbangan teknis dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna memastikan seluruh proses sesuai norma, standar, dan prosedur kepegawaian.

Jika ada peserta yang berkerabat dengan Bupati atau anggota Pansel, pihak terkait wajib membuat pernyataan tertulis mengenai potensi benturan kepentingan dan menarik diri dari proses penilaian kandidat tersebut.

“Kami minta dibuka: Siapa Panselnya? Apa hasil penilaiannya? Apakah ada pernyataan benturan kepentingan? Apakah sudah ada persetujuan BKN? Jika tidak ada, maka pengangkatan itu patut diduga cacat hukum,” tegas Bambang.

Oleh karena itu, Bambang kembali menegaskan, bahwa pihaknya tidak menuding secara membabi buta. Namun meminta dua institusi negara itu melakukan pemeriksaan secara independen.

Kortas Tipidkor diminta menelusuri ada tidaknya unsur tindak pidana nepotisme dan penyalahgunaan wewenang dalam proses rotasi mutasi tersebut. Sementara Ombudsman diminta memeriksa ada tidaknya maladministrasi, mulai dari proses seleksi, penetapan Pansel, hingga penetapan pejabat.

“Kami minta Kortas Tipidkor periksa aspek pidananya, Ombudsman periksa aspek maladministrasinya. Jangan sampai rotasi mutasi di Brebes ini menjadi preseden buruk bahwa jabatan eselon II bisa dibagi-bagi untuk keluarga,” tuturnya. (Ugy)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

LBH TOHO TNR Layangkan Somasi kepada Bupati Nias Selatan Terkait Rangkap Jabatan Sekda dan Hibah APH
Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi
Tepis Isu Kudeta, Ketua DPD PAN Nias Selatan Tegaskan Satu Komando Dukung Zulkifli Hasan
Tingkatkan Kompetensi Digital, Dinas Pendidikan Nias Selatan Gelar Pelatihan Aplikasi Pendidikan Jenjang PAUD
Jalan Menuju Kampung Pajajaran Desa Kuta Bogor, Kini Dapat Dilalui Roda Empat
Peringati Hari Pahlawan 2026, Kapolres Nias Selatan Tekankan Integritas dan Pelayanan Nyata
Berbekal Persiapan 2 Tahun, Cabor Biliar Kota Bekasi Optimis Capai Target Emas
Atlet Berprestasi Kota Bekasi Pada Porprov XV Jabar Akan Dapat Bonus Dari Pemkot

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 08:02 WIB

LI- PTK Desak Kortas Tipidkor dan Ombudsman Turun ke Brebes, Bongkar Dugaan Nepotisme Rotasi 3 Jabatan Eselon II

Sabtu, 14 November 2026 - 19:44 WIB

LBH TOHO TNR Layangkan Somasi kepada Bupati Nias Selatan Terkait Rangkap Jabatan Sekda dan Hibah APH

Jumat, 13 November 2026 - 15:32 WIB

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 November 2026 - 13:31 WIB

Tepis Isu Kudeta, Ketua DPD PAN Nias Selatan Tegaskan Satu Komando Dukung Zulkifli Hasan

Kamis, 12 November 2026 - 12:36 WIB

Tingkatkan Kompetensi Digital, Dinas Pendidikan Nias Selatan Gelar Pelatihan Aplikasi Pendidikan Jenjang PAUD

Berita Terbaru