JAKARTA, Mediakarya – Direktur Eksekutif Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TPK), Bambang Sibagariang, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk tidak berhenti hanya pada kasus penyadapan ilegal.
Menurutnya, jaringan bisnis haram mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus dibongkar total pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka.
Bambang menduga, jaringan bisnis Listyo yang dikendalikan oleh kelompok tertentu baik dari pensiunan polisi maupun dari masyarakat sipil yang selama ini jadi corong Listyo harus dibongkar.
“Kami menduga banyak jejaring bisnis Listyo baik dari bisnis tambang ilegal, backing judol maupun dugaan keterlibatan dugaan tindak pidana lainnya,” ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Bambang, skandal penyadapan ilegal melalui LIMS hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, kata dia, ada gurita bisnis haram yang selama bertahun-tahun dilindungi dengan kekuasaan jabatan Kapolri.
“Jangan kira Listyo hanya main sadap. Sadap itu alat untuk mengendalikan. Tujuan akhirnya adalah bisnis. Mengendalikan politik untuk mengamankan bisnis haram,” tegas Bambang.
Ia merinci tiga jejaring bisnis yang paling mendesak untuk dibongkar. Pertama, dugaan bisnis tambang ilegal yang beroperasi dengan backing dari jaringan Listyo. Tambang-tambang itu merampok kekayaan negara, merusak lingkungan, dan hasilnya mengalir ke kantong-kantong pribadi.
“Tambang ilegal bisa jalan bertahun-tahun tanpa tersentuh hukum, itu mustahil tanpa backing. Siapa backing-nya? Itu yang harus dibongkar,” ujar Bambang.
Kedua, dugaan keterlibatan dalam backing judi online (judol) yang selama ini menjadi sorotan publik. “Judol merajalela, korban rakyat kecil makin banyak, tapi bandarnya tidak pernah tersentuh. Ada dugaan kuat jaringan Listyo menjadi pelindungnya,” kata Bambang.
“Kalau Kapolri baru mau bersih-bersih, bongkar dulu siapa saja yang selama ini jadi corong dan backing judol atas nama Listyo,” tambahnya.
Kemudian yang ketiga, dugaan keterlibatan jaringan Listyo dalam tindak pidana lainnya. Menurutnya jika aparat justru bermain dalam mengamankan kasus kasus besar sama halnya itu merupakan pengkhianatan terhadap bangsa.
“Untuk itu, terkait dengan permasalahan tersebut, kami minta Kapolri Suyudi bongkar sampai ke akar. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tambahnya.
Jejaring Corong Lityo dari Pensiunan Polisi Hingga Sipil
Bambang menegaskan, jaringan bisnis Listyo diduga tidak berjalan sendiri. Ada kelompok tertentu yang mengendalikannya.
Di antaranya, kata dia, dari kalangan pensiunan polisi yang masih setia kepada Listyo, dan dari masyarakat sipil yang selama ini menjadi corong Listyo untuk menjalankan bisnis, memeras, dan mendapatkan keuntungan pribadi.
“Mereka ini yang selama ini memanfaatkan jabatan Listyo guna memeras atau mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka pikir dengan Listyo jadi Kapolri, mereka kebal hukum. Sekarang zamannya sudah berubah,” ujar Bambang.
Bambang juga mendesak pihak-pihak yang selama ini memanfaatkan jabatan Listyo guna memeras atau mendapatkan keuntungan pribadi segera untuk menyerahkan diri.
Sebab, di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi diyakini semua jejaring haram Listyo sudah dipetakan, tinggal dilakukan penindakan hukum.
“Kami minta mereka segera menyerahkan diri. Jangan tunggu dijemput. Di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi, semua jejaring haram Listyo sudah dipetakan, tinggal dilakukan penindakan hukum,” tegas Bambang.
“Kalau masih sembunyi, kalau masih merasa kebal, tunggu saja. Tim Khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin tidak akan pandang bulu,” tambahnya.
LI-TPK Dukung Penuh Langkah Kapolri Suyudi Ario Seto
Bambang menyatakan LI-TPK mendukung penuh langkah Kapolri Suyudi Ario Seto yang membentuk Tim Khusus untuk mengusut perkara penyadapan ilegal dan jaringan bisnis di belakangnya.
Ia juga mendukung Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026 untuk membongkar dalang dan motif penyadapan.
“Ini momentum bersih-bersih Polri. Jangan berhenti di empat tersangka LSP, AS, EH, dan SU. Bongkar jaringan bisnisnya, bongkar corong-corongnya, bongkar siapa main boss-nya,” ujar Bambang.
Bambang menambahkan, Polri harus kembali menjadi alat negara, bukan alat bisnis haram. Polri harus kembali menjadi pengayom rakyat, bukan backing tambang ilegal, judol, dan narkoba. (red)
